Kebebasan beragama telah menjadi salah satu aspek penting dalam hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 1948. Namun, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) terus…
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah diterima dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022. Salah satu persoalan yang mengemuka dalam diskusi mengenai RKUHP adalah terkait pasal-pasal mengenai agama/kepercayaan. Tidak sedikit organisasi masyarakat sipil yang telah menaruh perhatian pada pasal-pasal terkait agama dalam RKUHP. Berikut ini beberapa tanggapan dan usulan revisi dari beberapa organisasi terhadap beberapa draft RKUHP selama enam tahun terakhir. Sebagian dari usulan yang diajukan beberapa lembaga ini tampak diakomodasi dalam versi RKUHP terakhir (6 Desember 2022), sebagian lain tidak.
Usulan yang diajukan dalam dokumen ini adalah tanggapan atas draft RKUHP versi terakhir tersebut dan telah didiskusikan oleh wakil-wakil lembaga pengusul dalam beberapa pertemuan, hingga 11 November 2022.
Bagian pertama dari tulisan ini menunjukkan beberapa masalah dalam legislasi mengenai tindak pidana terkait agama, sebagaimana halnya Naskah Akademik RKUHP, juga menunjukkan konteks di luar Indonesia sebagai perbandingan dan sumber pelajaran. Bagian kedua menunjukkan alternatif berbeda untuk mencapai tujuan pengaturan tersebut, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pengaturan tindak pidana terkait agama yang ada dalam RKUHP kini.
Dalam RKUHP versi Juli 2022 yang diserahkan pemerintah kepada DPR, telah ada beberapa perubahan positif dibanding versi sebelumnya, yang kami apresiasi. Usulan yang diajukan dalam dokumen ini adalah tanggapan atas RKUHP versi terakhir itu, dan telah didiskusikan oleh wakil-wakil lembaga pengusul dalam setidaknya lima pertemuan daring dan luring pada bulan Juli – September 2022.
