POLICY BRIEF.

Mayoritas penduduk D.I Yogyakarta menganut agama Islam yang diikuti oleh agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan. Penyebaran umat beragama diiringi dengan penyebaran rumah ibadat dan tempat ibadat. Data Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta (2022) mencatat bahwa umat Islam memiliki 8.107 masjid dan 5.792 mushola. Umat Katolik memiliki 36 gereja paroki, 145 stasi dan 145 kapel. Umat Kristen mempunyai 273 gereja dan 86 rumah kebaktian. Umat Hindu memiliki 26 pura dan 2 sanggar. Umat Buddha mempunyai 22 vihara dan 2 cetiya. Sedangkan umat Konghucu memiliki 1 klenteng. Data tersebut belum termasuk tempat peribadatan pemeluk penghayat kepercayaan. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2015) terdapat 90 organisasi penghayat kepercayaan yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan Kota Yogyakarta.Pluralitas pemeluk agama dan kepercayaan seringkali memunculkan benturan antar pemeluk agama dan kepercayaan. Padahal umat beragama dan kepercayaan ialah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan mereka. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai 2021 sudah terjadi beberapa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di D.I Yogyakarta

Continue ReadingPOLICY BRIEF.

Yang “Bising”, Bukan yang “Hening”: Kontribusi KBB Terhadap Perdamaian

Heiner Bielefeldt mengangkat satu perspektif menarik mengenai KBB yang menurutnya memiliki kontribusi potensial dalam mewujudkan perdamaian sosial (societal peace). Sudut pandang ini tentu menjadi sangat vital dalam melihat kembali kelindan antara isu perdamaian dan kebebasan yang sering kali tak seiring jalan. Atas nama perdamaian, harmoni, dan ketertiban, tak jarang pelanggaran hak dan kebebasan warga negara terjadi. Untuk itu, tulisan ini mengangkat kembali gagasan-gagasan pokok Bielefeldt mengenai kontribusi KBB terhadap proyek bina-damai yang berorientasi pada perdamaian sejati yang “bising” dan bukan “hening”.

Continue ReadingYang “Bising”, Bukan yang “Hening”: Kontribusi KBB Terhadap Perdamaian

Peran Lelaki Pada Pernikahan Anak dan Posisi Perempuan Dalam KBB: Obrolan Penuh Makna Dengan Nelly Van Doorn-Harder

Keberadaan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan membuka lembaran baru bagi isu pernikahan anak di Indonesia. Undang-undang tersebut menggantikan regulasi pernikahan di negeri ini yang telah bertahan hampir setengah abad. Salah satu poin penting dari UU tersebut adalah kenaikan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, dari yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini sangat berpotensi menekan angka pernikahan anak di Indonesia yang menduduki peringkat 8 di dunia.Pernikahan anak dan relasinya dengan praktik keagamaan umat muslim di Indonesia menjadi salah satu isu penting yang diangkat oleh Nelly van Doorn-Harder, Guru Besar Vrije Universiteit di bidang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) dalam kuliah perdananya yang berjudul, “Strong Rights, Fragile People: The Politics of Freedom of Religion or Belief”, Maret 2022 silam.

Continue ReadingPeran Lelaki Pada Pernikahan Anak dan Posisi Perempuan Dalam KBB: Obrolan Penuh Makna Dengan Nelly Van Doorn-Harder

Kebebasan Beragama atau Kepercayaan di Eropa yang Tak Tunggal: Wawancara dengan Lena Larsen

Untuk memahami perkembangan terkini kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Eropa, kami melakukan wawancara dengan Lena Larsen—direktur The Oslo Coalition of Freedom of Religion or Belief, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norwegia—pada 19 Juli 2022 saat kunjungannya ke International Conference on Religion and Human Rights 2022: Pedagogical Opportunities and Challenges in Higher Education in Indonesia. Menurut Larsen, realitas kehidupan beragama dan jaminan negara bagi minoritas di Eropa mengungkapkan situasi kompleks yang tidak dapat dijelaskan dalam satu gambaran utuh. Ini karena status kebebasan beragama di Eropa bervariasi dari satu negara ke negara lain. Perbedaan kondisi demografi dan karakter kehidupan sosial politik sangat memengaruhi sikap setiap negara terhadap kelompok minoritas.

Continue ReadingKebebasan Beragama atau Kepercayaan di Eropa yang Tak Tunggal: Wawancara dengan Lena Larsen

BUKU PANDUAN

Buku Saku ini akan menjelaskan hasutan kebencian secara konseptual dan cara untuk menghadapi hasutan kebencian melalui kontranarasi dan narasi alternatif. Buku ini memuat tips, alat dan teknik, serta contoh dalam mendekontruksi narasi hasutan kebencian dan mengembangkan kontranarasi dan. Tentu saja ini tidak harus dilihat sebagai kerangka yang ketat, tapi sebagai langkah yang bisa diadaptasi dalam konteks yang berbeda-beda. Bab pertama akan menekankan pada konsep hoaks dan hasutan kebencian dalam konteks politik. Bab kedua akan membahas identifikasi misinformasi dan disinformasi serta hasutan kebencian, Bab ketiga membahas definisi narasi, kontranarasi, dan narasi alternatif. Bab keempat akan menjelaskan teknik merancang kontranarasi dan narasi alternatif serta melakukan pengecekan fakta sebagai Langkah awal memerangi hoaks. Bab lima akan membahas strategi melawan narasi kebencian di masyarakat dengan menyebarkan produk-produk kontranarasi dan narasi alternatif. Buku ini ditutup dengan berbagai upaya yang bisa masyarakat sipil lakukan dalam melawan hoaks dan hasutan kebencian.

Continue ReadingBUKU PANDUAN

Buku Panduan Penanganan Konflik: Bernuansa Agama

Tahun ini akan kita rayakan sebagai ulang tahun ke-20 atau dua dekade usia Reformasi di Indonesia, yang antara lain dicirikan oleh berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Seperti kita tahu, Reformasi kala itu kita maknaisebagai dipulihkannya kembali hak-hak sosial dan politik seluruh warga negara, salah satu ciri utama system politik demokrasi. Dalam demokrasi,perbedaanpandangandankepentingandiantara warga negara tidak dikebiri atau dipasung, tapi dikelola sedemikian rupa sehingga semuanya bisa disalurkan dengan cara-cara damai. Agar berjalan dengan baik, demokrasi mensyaratkan meningkatnya kapasitas negara dan masyarakat di dalam pengelolaan konflik ini, yang tumbuh akibat perbedaan pandangan dan kepentingan di atas.

Continue ReadingBuku Panduan Penanganan Konflik: Bernuansa Agama

Menghalau
Ekstremisme

Istilah ekstremisme kekerasan (violent extremism) merupakan istilah yang baru dipercakapkan publik internasional dalam 15 tahun terakhir. Istilah ini juga merupakan istilah yang baru di Tanah Air. Belakangan ini, studi-studi dikembangkan untuk menjawab banyak sisi dari isu ini. Mulai dari peta jejaring, faktor, dan strategi-strategi mengatasinya. Istilah ini sudah digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menunjuk sejumlah aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme. Pada 15 Januari 2016, PBB telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong negara-negara anggota membuat rencana aksi mencegah ekstremisme kekerasan.

Continue ReadingMenghalau
Ekstremisme

Merajut Asa Keadilan dan Kesetaraan
Beyond Legal Dalam Pelayanan Publik

Buku ini adalah narasi atau catatan atas beberapa proses Penyelesaian Lapoan Masyarakat dan Inisiatif dari ribuan yang masuk ke Ombudsman RI yang ditangani oleh Tim 7, Tim yang menangani isu-isu atau laporan-laporan tentang pendidikan, agama, kebudayaan, adminduk, anak dan perempuan 2016-2021. Kenapa penting untuk dicatat? Karena kasus-kasus ini menyangkut daerah dan kelompok marjinal (lihat buku “Potret Pelayanan Publik Daerah dan Kelompok Marjinal”: Ombudsman RI, 2019). Ibarat sebuah daerah dan kelompok yang semula nyaris dianggap tidak ada atau stateless, daerah dan kelompok itu oleh Tim 7 Ombudsman RI coba dimunculkan dan kemudian diselesaikan pelaporannya, itu pun seringkali Inisiatif dan bukan atas laporan mereka. Penyelesaian itu mungkin dengan tidak seluruhnya sesuai dengan tuntutan ideal melainkan bisa jadi bersifat kompromi tetapi kemudian terbuka masa depan untuk lebih maju mendapatkan pelayanan publik.

Continue ReadingMerajut Asa Keadilan dan Kesetaraan
Beyond Legal Dalam Pelayanan Publik
Read more about the article Membincang HAM, KBB, dan Islam Bersama Prof. Syamsul Arifin: Dari Perdebatan Tafsir, Universalisme, Hingga Intoleransi
Foto; CRCS UGM

Membincang HAM, KBB, dan Islam Bersama Prof. Syamsul Arifin: Dari Perdebatan Tafsir, Universalisme, Hingga Intoleransi

Sebagai sebuah norma sosial yang diniatkan berlaku universal, keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian tak terpisahkan dalam diskursus maupun kehidupan umat Islam di dunia dewasa ini. Meski secara formal, negara-negara muslim yang mengafirmasi keberadaan nilai-nilai HAM, amun pelaksanaan dan penegakannya masih lemah dan tak jarang menjadi sorotan.

Continue ReadingMembincang HAM, KBB, dan Islam Bersama Prof. Syamsul Arifin: Dari Perdebatan Tafsir, Universalisme, Hingga Intoleransi