Ringkasan: ● Revisi KUHAP dinilai merapuhkan demokrasi, berpotensi memicu kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang negara.● Hukum yang seharusnya melindungi masyarakat yang beragam justru berpotensi menindas, terutama kelompok rentan, dan mempersempit kebebasan sipil.● Masyarakat dan pemuka agama didesak bersuara untuk menuntut hukum yang adil demi menjamin ruang hidup bersama yang aman. Konten ini diambil dari kolaborasi akun Instagram Institut DIAN/Interfidei, SEJUK, dan ...
Di berbagai daerah, kelompok minoritas agama dan kepercayaan masih menghadapi penolakan, pembubaran kegiatan ibadah, persekusi, bahkan perusakan rumah ibadah. Ringkasan:● Negara gagal menjamin kebebasan beragama meski konstitusi memerintahkan perlindungan setara bagi semua warga.● Berbagai kasus intoleransi terus berulang akibat regulasi diskriminatif dan pembiaran aparat.● Pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah menunjukkan regulasi diskriminatif melegitimasi intoleransi. Oleh: Fajar Pahrul Ulum | Republikasi dari ...
Konten ini diambil dari kolaborasi akun Instagram AMAN, BPAN, dan SEJUK Ringkasan:● Ekspansi militer di Indonesia dengan rencana 22 Kodam baru dan 514 BTP mengancam wilayah adat.● Konflik Punti Kalo Jambi terjadi karena klaim TNI atas tanah adat yang telah dikuasai turun-temurun.● AMAN menolak pembangunan markas BTP dan mendesak penghentian militerisasi di wilayah adat. Caption: Bagaimana bisa negara menerbitkan sertifikat ...
Masjid semestinya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi siapa saja, termasuk para musafir. Ringkasan:● Kekerasan di Masjid Agung Sibolga menewaskan musafir muda, memicu kritik tajam atas fungsi masjid yang menyempit.● Kekerasan di rumah ibadah mencerminkan menurunnya semangat inklusivitas dan kemanusiaan dalam beragama.● Masjid perlu kembali menjadi ruang publik yang terbuka, aman, dan ramah bagi siapa pun tanpa diskriminasi. Oleh: ...
Oleh: Defrico Alfan Saputra | Republikasi dari Kaltim Today Ringkasan:● AAKBB Kaltim menyoroti minimnya guru agama non-Muslim di sejumlah Sekolah Dasar, khususnya di Samarinda.● Kekurangan guru terjadi akibat keterbatasan anggaran dan sulitnya perekrutan di sekolah negeri.● AAKBB Kaltim dan Kemenag Samarinda berupaya mencari solusi agar siswa non-Muslim mendapat pendidikan agama yang layak. Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AAKBB) Kalimantan Timur ...
Konten ini diambil dari kolaborasi akun Instagram AMAN, BPAN, dan SEJUK Nulker dan Rusmin ialah wajah perlawanan Masyarakat Adat yang mencari keadilan di negeri sendiri. Mereka sudah berdamai, tapi aparat justru memperpanjang penahanan. 🙅🏽♀️🙅♂️ LBH Padang menyebut penyidik mengabaikan prinsip keadilan restoratif dan melanggar etika profesi. Bebaskan Nulker dan Rusmin! Hentikan kriminalisasi Masyarakat Adat! ✊ ...
Komunitas penghayat kepercayaan makin terdesak oleh pembangunan. PSN memicu konflik sosial. Republikasi dari Tempo Ringkasan:● Proyek strategis nasional dan pembangunan makin menjepit ruang hidup serta lokasi ritual penghayat kepercayaan.● Meski diakui hukum, pemerintah memperlakukan penghayat sebagai warisan budaya, bukan keyakinan setara agama.● Intimidasi, diskriminasi, dan konflik lahan membuat banyak penghayat kepercayaan terpaksa menyembunyikan identitasnya. MASYARAKAT adat dan penghayat kepercayaan ibarat warga negara kelas ...
Oleh: Maulana | Republikasi dari Seputarfakta.com Proses penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung (SK PBG) untuk Gereja Toraja Samarinda Seberang kini menjadi harapan terbesar jemaat, bahkan didoakan menjadi “kado Natal” istimewa yang terbit sebelum perayaan akhir tahun. Namun, harapan ini diadang oleh kendala teknis administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda, ditambah munculnya surat penolakan ...
Republikasi dari Amnesty International Indonesia Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi Masyarakat Adat Maba Sangaji mengecam keras putusan Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan, yang hari ini (16/10) menjatuhkan hukuman penjara terhadap sebelas (11) warga masyarakat adat Maba Sangaji dari Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Mereka divonis hanya karena mempertahankan tanah leluhur dan memprotes aktivitas pertambangan nikel oleh PT Position yang ...
Konten ini diambil dari akun Instagram SEJUK Kasus lowongan kerja di Kantor Kemenag Tarakan menunjukkan diskriminasi agama yang dilembagakan oleh negara. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 serta Konvensi ILO No. 111. Sebaliknya, banyak gereja di Indonesia justru mempekerjakan pekerja muslim tanpa mempersoalkan keyakinan mereka. Mereka tetap diberi ruang beribadah dan bekerja secara profesional. ...