Ringkasan:● Bupati Tasikmalaya mengimbau penghentian kegiatan keagamaan Jalasah Salanah Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia.● Jaringan GUSDURian melayangkan surat terbuka yang menegaskan hak konstitusional ibadah internal Ahmadiyah.● Pemerintah daerah harus menjamin kebebasan beragama dan menghindari sikap tunduk pada mayoritarianisme. Oleh: Emil Maula | Republikasi dari GUSDURian Penolakan terhadap kegiatan keagamaan kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, penolakan tersebut turut melibatkan sikap pejabat ...
Ringkasan:● Sekelompok warga membubarkan ibadah jemaat GKPI di Rajeg, Tangerang, secara paksa.● Polisi menetapkan seorang pelaku berinisial AC sebagai tersangka pengancaman senjata tajam.● Polisi mengimbau masyarakat tetap tenang, menjaga toleransi, dan menghormati proses hukum. Oleh: Silvana Febiari | Republikasi dari Metro TV News Tangerang: Aji Cahyono (AC), pria yang mengacungkan senjata tajam saat pembubaran jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) ...
Ringkasan:● Kasus intoleransi terhadap jemaat GKPI Rajeg menyoroti ancaman terhadap kebebasan beribadah di Indonesia.● Penetapan tersangka oleh Polresta Tangerang dinilai sebagai langkah awal penegakan hukum yang adil.● GEMPAR Indonesia mendesak evaluasi SKB 2 Menteri demi menjamin perlindungan hak konstitusional warga. Oleh: Silvana Febiari | Republikasi dari Metro TV News Tangerang: Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara ...
Ringkasan: ● Komedi dapat menyinggung perasaan keagamaan, tetapi tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana.● Pasal 300–301 KUHP 2023 mensyaratkan niat permusuhan, kebencian, atau hasutan, bukan sekadar ketersinggungan.● Pemidanaan atas dasar ketersinggungan mengancam kebebasan berekspresi dan prinsip demokrasi di Indonesia. Rilis Media Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (ISFoRB) Pertunjukan special standup comedy “Mens Rea” oleh Pandji Pragiwaksono digelar ...
Ringkasan:● Polemik rumah ibadah di Kupang dipicu hoaks, meski penghentian pembangunan bersifat administratif sementara.● Regulasi pendirian rumah ibadah berbasis kuantitas berpotensi mendiskriminasi kelompok minoritas.● Negara wajib membenahi kebijakan dan memperkuat mediasi demi kebebasan beragama yang berkeadilan. Oleh: Rindrasari | Republikasi dari YKPI Isu penolakan pembangunan rumah ibadah kembali memanas di ruang publik. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan pada ...
Ringkasan:● PN Bulukumba menolak seluruh gugatan sengketa lahan terhadap Ketua Adat Ammatoa Kajang.● Putusan hakim menegaskan hutan adat adalah milik komunal, bukan milik perorangan atau individu.● Kemenangan hukum ini memperkuat kedaulatan dan perlindungan wilayah masyarakat adat di Indonesia. Konten ini diambil dari kolaborasi akun Instagram AMAN, PPMAN, dan 2 lainnya Caption: Kabar kemenangan datang dari Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. PN ...
Oleh: Akbar Ridwan | Republikasi dari Databoks Jenis Tindakan terkait Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Desember 2024-November 2025) Nama Data Nilai Pelarangan beribadah 14 Perusakan 9 Penolakan pembangunan 6 Penyegelan 4 Persekusi 4 Intimidasi 4 Tangkap sewenang-wenang 1 Diskriminasi 1 Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), setidaknya ada 32 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ...
Kasus pelarangan ibadah jadi bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi, mencapai 14 kasus dalam setahun terakhir. Ringkasan: ● Tercatat 32 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sepanjang Desember 2024–November 2025.● Pelarangan ibadah mendominasi pelanggaran, disusul perusakan, penolakan pembangunan, penyegelan, intimidasi, dan persekusi rumah ibadah● Lemahnya respons hukum memperkuat impunitas pelaku dan memperburuk iklim intoleransi terhadap kelompok agama minoritas. Oleh: ...
Ringkasan:● Tingginya angka pelanggaran kebebasan beribadah umat Kristen sepanjang tahun 2025.● Diskriminasi izin pendirian gereja dan pengrusakan rumah doa masih terus terjadi.● Negara dituntut tegas melindungi hak konstitusional beragama dari tindakan kelompok intoleran. Konten ini diambil dari kolaborasi akun Instagram SEJUK, JAKATARUB, dan 3 lainnya Caption: Sampai kapan negara membiarkan umat Kristen hak-haknya dilanggar? Semoga KUHP baru Pasal 303 menyadarkan ...
“Di situ, (saya) disuruh tanda tangan untuk membubarkan Jalsah. Yang kedua (saya) dituntut untuk tidak melakukan kegiatan (Ahmadiyah) apa pun.” Ringkasan:● Pembubaran paksa Jalsah Salanah 2025 di berbagai daerah mencoreng peringatan seabad Ahmadiyah Indonesia.● Intimidasi ormas dan tekanan pejabat daerah memaksa jemaah menghentikan kegiatan ibadah tahunan mereka.● Regulasi diskriminatif seperti SKB 3 Menteri masih menjadi dasar pelanggengan persekusi terhadap Ahmadiyah. ...