Ringkasan artikel karya Ibnu Hasan Muchtar, Fatimah Zuhrah, Iskandar Iskandar, Wakhid Sugiyarto, dan Husni Mubarrak berjudul “Qanun Aceh and Religious Harmony: Regulation of Nonmuslim Houses of Worship in Aceh”, yang diterbitkan oleh PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 11, Nomor 2, tahun 2026. Ringkasan ini disusun sebagai bahan pembelajaran dan pengayaan wawasan mengenai isu kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB).
3 Temuan Kunci
1. Qanun Aceh No. 4/2016 tidak melarang pendirian rumah ibadah nonmuslim, tetapi menggantungkannya pada syarat berlapis.
Penulis menilai efek kumulatif dari syarat substantif, sosial, kelembagaan, dan administratif menentukan apakah hak beribadah benar-benar dapat dijalankan. Otonomi khusus Aceh memberi dasar hukum untuk mengatur, tetapi tidak membebaskan Qanun dari kesesuaian dengan konstitusi.
2. Ambang numerik Qanun jauh lebih tinggi daripada PBM 9/8 Tahun 2006.
PBM meminta 90 calon pengguna dan 60 pendukung warga setempat, sedangkan Qanun menaikkannya menjadi 140 pengguna dan 110 pendukung (Pasal 14). Kenaikan itu menambah beban pembuktian bagi komunitas kecil yang jumlah umatnya mungkin tak pernah mencapai angka tersebut.
3. Tujuan menjaga ketertiban dan kerukunan sah, tetapi tidak otomatis membenarkan setiap pembatasan.
Dengan kerangka proporsionalitas serta rujukan pada Pasal 28E, 28D, 28J, dan 29 UUD 1945 dan Pasal 18 ICCPR, penulis menyoroti dukungan warga nonpengguna. Dukungan itu sah sebagai sarana konsultasi dan pencegahan konflik, tetapi bermasalah bila berubah menjadi hak veto efektif mayoritas atas ibadah minoritas. Peran FKUB dan kepastian prosedur perizinan (Pasal 15 dan 16) dinilai serupa, bergantung pada komposisi forum, transparansi penilaian, dan alasan tertulis atas penundaan atau penolakan.
2 Implikasi Analitis & Celah Kajian
1. Artikel menggeser debat dari “bolehkah Aceh mengatur?” ke “apakah syarat tertentu itu perlu dan proporsional?”.
Pergeseran ini memungkinkan advokasi KBB menyasar syarat spesifik, yaitu angka, dukungan warga, rekomendasi FKUB, serta tenggat dan alasan keputusan, tanpa menolak kewenangan Aceh secara keseluruhan. Penulis mengingatkan bahwa pengaturan semacam ini rawan membuat hak minoritas bergantung pada persetujuan mayoritas.
2. Penulis mengakui keterbatasan metodologis secara terbuka.
Studi ini menggunakan metode doktrinal dan berbasis pustaka, sehingga tidak menghasilkan data primer tentang persepsi komunitas, sebaran resistensi sosial, atau efektivitas dialog antaragama di lapangan. Artikel juga belum menguji berapa banyak permohonan yang gagal karena ambang 140/110. Sebagian pembahasan bernada normatif-umum dan sejumlah rujukan tampak kurang berkaitan langsung dengan topik.
1 Pertanyaan Strategis / Refleksi Advokasi
Jika ambang 140 pengguna dan 110 pendukung warga menjadi hambatan utama bagi komunitas kecil, data apa yang dapat dikumpulkan jaringan koalisi (jumlah permohonan, hasil, durasi proses, dan alasan penolakan per kabupaten/kota) untuk menguji apakah syarat itu berfungsi sebagai sarana konsultasi atau hak veto de facto?
Teks lengkap (full paper) dapat diakses melalui https://doi.org/10.22373/petita.v11i2.1217.
Dikurasi dan diringkas oleh Andrianor (editor kbb.id)