Ringkasan:● Pelaporan Pandji menguji penerapan KUHP baru, terutama delik agama dan batas kebebasan berekspresi.● Agama bukan subjek hukum; laporan tanpa mandat organisasi melemahkan legitimasi hukum pelapor.● Kasus ini mencerminkan politik balas budi negara–ormas dalam mengelola kritik dan ruang publik. Oleh: M Ian Hidayat Anwar – Staff Advokasi YLBHI-LBH Makassar / Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah Sulsel Di Makassar, berdiri sebuah bangunan. ...
Oleh: Eko Cahyono | Republikasi dari Mongabay Pemberian izin konsesi pertambangan oleh negara kepada ormas keagamaan mengundang beragam respon dan kritik dari multi pihak. Bukan saja soal kekhawatiran atau kemampuan (kapasitas) kelembagaan ormas keagamaan dalam pengelolaan pertambangan, juga soal kelembagaan agama akan jadi topeng baru bagi industri keruk tambang yang berwajah buruk bagi kelestarian ekosistem dan pemenuhan hak masyarakat. Termasuk, ...
Oleh: Eko Cahyono | Republikasi dari SINDOnews.com PEMBERIAN izin konsesi pertambangan pemerintah kepada ormas keagamaan menuai ragam kritik. Sebab kebijakan tersebut dikuatirkan justru akan melanjutkan dan memperburuk potret krisis sosial-ekologis dan agraria akibat rezim keruk tambang. Hingga kini, masih sulit menemukan praktik industri ekstraktif pertambangan di Tanah Air yang hormat kemanusiaan, keadilan dan keberlanjutan ekologis.Sebaliknya, marginalisasi, eksklusi, praktik korupsi, pencemaran ...