Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada awal Januari 2023 telah memancing kontroversi di media dalam dan luar negeri. Salah satu perubahan yang belum banyak dibahas adalah pasal-pasal terkait agama. Dalam tulisannya di harian Kompas (5 Januari 2023), Rumadi Ahmad menunjukkan adanya beberapa kemajuan. Namun, tak sedikit media internasional yang justru mengkritik keras dan mengklaim adanya pasal-pasal bermasalah, termasuk perluasan pasal tentang ...
Laporan penelitian ini mengidentifikasi proses pemulihan korban KBB, landasan hukum dan jaminan regulasi, serta kerangka peluang dan tantangan dalam penyelesaian tiga kasus KBB: JAI NTB, Syiah Sampang, dan Eks-Gafatar. Sebagai suatu diskursus HAM, buku ini memberikan informasi baru yang berbeda dari laporan-laporan sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada pelanggaran. Padahal, pemulihan terhadap pelanggaran sama pentingnya dengan penyelesaian pelanggaran itu sendiri. Setelah ...
Beberapa tahun belakangan ini kehidupan keagamaan di tanah air ditandai antara lain oleh terjadinya berbagai konflik kekerasan yang dipicu oleh alasan-alasan keagamaan. Sebut saja misalnya kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten; bom bunuh diri di Kota Cirebon; pembakaran pesantren Syiah di Sam-pang, Madura; dan kontroversi pembangunan gereja di Yasmin, Bogor, yang tidak kunjung usai. Semua peristiwa itu menunjukkan bahwa ...
Belakangan ini polemik mengenai nikah beda agama kembali menyeruak dan menghiasi sejumlah media pemberitaan nasional. Sebabnya, permohonan uji materi terhadap Pasal 2 (1) UU 1/1974 memperoleh putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi. Ramos Petege, si pemohon, menganggap UU ini menjadi biang keladi pupusnya rencana dirinya yang katolik untuk menikahi pujaan hatinya yang muslim. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Ketua MK Anwar Usman membacakan ...
Buku Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (Juli 2019, 114 halaman) ini, yang ditulis oleh Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, Suhadi, dan Renata Arianingtyas, membahas norma dan praktik pembatasan KBB di Indonesia dan sejauh mana pembatasan itu diperbolehkan atau tidak. Buku ini bermula dari lokakarya para pegiat HAM, khususnya KBB, dan para akademisi pada Juli 2018. Pembahasannya terutama mengacu ...
Indigeneity and Human Rights in Asia and the Pacific Towards a Just Society: Challenges and OpportunitiesThe relationship between indigeneity and human rights has long caused various challenges to promoting democracy and fulfilling human rights in Asia and the Pacific region. Some of the basic rights of indigenous people have continued to strengthen as indicated by the existence of political and ...
There has been abundant literature investigating the relationship between religion and human rights. It ranges from exploring the tensions between or the convergence of the two enterprises, attempts to construct religious justification of human rights principles, or exploration of the many dimensions of the right to freedom of religion or belief (FoRB). A consensus on these matters is not the ...
Program Studi Agama dan Lintas Budaya/Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration, Universitas Jember; Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham); dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Program Fellowship Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) untuk Angkatan Keempat pada tahun 2022.Program ini bertujuan membangun ...
Sesuai judulnya, buku ini merupakan upaya untuk melakukan tinjauan kritis atas ide dan program Moderasi Beragama (MB) yang dalam beberapa tahun terakhir ini giat dipromosikan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukan sekadar gagasan, MB adalah kebijakan resmi pemerintah terkait dengan tata kelola keagamaan, sebagaimana tercantum secara cukup signfikan dalam RPJMN 2020-2024. Mengapa tinjauan kritis? Kritik adalah tradisi inti dunia akademik. Tradisi ...
Ringkasan kebijakan ini menyajikan pokok-pokok pikiran terkait tema-tema Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan (KBB). Dibuat untuk merespons berbagai perdebatan konseptual dan kasus-kasus pelanggaran yang selama ini masih terjadi. Tema-tema tersebut setidaknya dibagi dalam tiga tema pokok. Pertama, seputar kerangka konsep seputar Pancasila dan hak-hak dalam forum internum. Kedua, hak-hak memanifestasikan agama seperti hak menyembah, tempat ibadah, dan lain-lain. Ketiga, masalah-masalah yang ...