Kajian_Laporan

Republikasi dari Komnas Perempuan NOMOR: 50/ HM.02.03/VIII/2026 “Pendidikan Wajib Laksanakan Prinsip Bebas Diskriminasi dari Larangan dan Paksaan Busana atas Dasar Keyakinan Agama/Kepercayaan”  Jakarta, 24 Agustus 2026 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan perhatian terhadap pemberitaan mengenai seorang calon kadet perempuan (AW) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan), yang memilih mengundurkan diri setelah menyatakan tidak bersedia melepas hijab dalam ...

Republikasi dari PUSAD Paramadina Rekognisi Setengah HatiPernyataan Sikap tentang Penetapan Hari KepercayaanKoalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia Penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan merupakan buah manis perjuangan panjang dan melelahkan para penghayat kepercayaan dalam menuntut hak kewarganegaraan yang setara. Meski menyisakan kekecewaan karena tuntutan agar hari tersebut dijadikan hari libur nasional tidak dikabulkan, momentum ini tetap harus diapresiasi ...

Buku Negosiasi Negara dan Resistensi Sosial: Analisis atas Kasus-kasus Keagamaan di Jawa Tengah 2025 merupakan bagian dari kerja rutin yang selama ini menjadi penciri Yayasan Pemberdayaan Komunitas (YPK) ELSA Semarang. Sejak 2009 dan intensif pada 2011, ELSA secara konsisten memantau, mencatat, dan menganalisis dinamika kehidupan keagamaan—bukan semata sebagai peristiwa, melainkan sebagai proses sosial yang hidup, berubah, dan kerap berada dalam ...

SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan bermartabat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Perhimpunan melakukan promosi, kajian, dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kebebasan beragama berkeyakinan, inklusi sosial, demokrasi, hak asasi manusia, rule of law dan perdamaian. Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute berkaitan dengan tujuan tersebut adalah riset Indeks Kota Toleran ...

Ringkasan:● PGI mengapresiasi langkah tegas pemerintah menertibkan kawasan hutan dan mencabut izin perusahaan perusak lingkungan.● PGI mendorong audit lanjutan, penegakan hukum tegas, serta perlindungan pekerja terdampak pencabutan izin.● PGI mengajak gereja dan umat beriman terlibat aktif memperjuangkan keadilan ekologis dan keutuhan ciptaan. Republikasi dari PGI Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban ...

Ringkasan:● Situasi HAM 2025 memburuk dengan meningkatnya kekerasan negara dan lemahnya penuntasan pelanggaran.● Tindakan aparat menyebabkan banyak korban, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang.● Reformasi sektor keamanan mundur drastis akibat revisi UU TNI dan minimnya partisipasi publik. Republikasi dari KontraS Untuk memperingati Hari HAM Sedunia pada tanggal 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ...

Sudah lebih dari satu tahun sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Periode satu tahun ini merupakan waktu yang cukup untuk melihat arah prioritas pemerintahan, sekaligus membaca pola pengelolaan kebijakan yang akan menentukan perjalanan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan evaluasi terhadap kebijakan dan langkah pemerintah sepanjang tahun pertama ...

Republished from Aid to the Church in Need International Executive Summary 2025 In a world where various forms of modern tyranny seek to suppress religious freedom, or try to reduce it to a subculture without right to a voice in the public square, or to use religion as a pretext for hatred and brutality, it is imperative that the followers ...

Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia 2025 berlangsung pada 1–4 September 2025 di Panti Samadi, Tomohon, Sulawesi Utara. Acara ini mengusung tema “Mempertahankan Rumah Demokrasi Kita: Konsolidasi Jaringan KBB dan Perluasan Arena Perjuangan” dan dihadiri 53 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan 31 orang/lembaga dari pelbagai wilayah di Sulawesi Utara (lihat lampiran 1). Mereka terdiri dari ...

Indeks HAM merupakan studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil ...