Makalah Kebijakan Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat PBM 2006 (The Indonesian Institute)

Indonesia merupakan negara dengan beragam agama dan keyakinan. Masyarakat antar agama dan keyakinan hidup berdampingan selama bertahun-tahun di Indonesia. Namun, hal ini tidak menutup adanya konflik yang terjadi antar umat…

Continue ReadingMakalah Kebijakan Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat PBM 2006 (The Indonesian Institute)

Laporan Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023

LAPORAN ini berisi hasil-hasil dan rekaman proses berlangsungnya konferensi “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023”, yang berlangsung pada 22-24 Agustus 2023, di Puncak, Jawa Barat. Acara…

Continue ReadingLaporan Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023

Risalah Pertemuan
Refleksi Advokasi Kebebasan
Beragama atau Berkeyakinan (KBB)
di Indonesia 2022

Risalah pertemuan ini terutama berisi rekaman proses berlangsungnya workshop “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia”, yang berlangsung pada 25-27 Januari 2022, di Puncak, Jawa Barat. Acara ini…

Continue ReadingRisalah Pertemuan
Refleksi Advokasi Kebebasan
Beragama atau Berkeyakinan (KBB)
di Indonesia 2022

Membatasi Tidak Melindungi: Analisis Sosio-Legal SKB 3 Menteri No. 3/2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12/2011 tentang Ahmadiyah

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan kumpulan perorangan Indonesia yang memiliki hak beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia, sama seperti semua warga lainnya di Indonesia. Namun demikian, para anggota…

Continue ReadingMembatasi Tidak Melindungi: Analisis Sosio-Legal SKB 3 Menteri No. 3/2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12/2011 tentang Ahmadiyah

Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Studi Kasus Pengungsi JAI NTB, Syiah Sampang, dan Eks-Gafatar

Laporan penelitian ini mengidentifikasi proses pemulihan korban KBB, landasan hukum dan jaminan regulasi, serta kerangka peluang dan tantangan dalam penyelesaian tiga kasus KBB: JAI NTB, Syiah Sampang, dan Eks-Gafatar. Sebagai…

Continue ReadingPemulihan Hak Korban Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Studi Kasus Pengungsi JAI NTB, Syiah Sampang, dan Eks-Gafatar

Usulan Penyempurnaan Pasal – Pasal Terkait Pidana Agama Dalam RKUHP

Bagian pertama dari tulisan ini menunjukkan beberapa masalah dalam legislasi mengenai tindak pidana terkait agama, sebagaimana halnya Naskah Akademik RKUHP, juga menunjukkan konteks di luar Indonesia sebagai perbandingan dan sumber pelajaran. Bagian kedua menunjukkan alternatif berbeda untuk mencapai tujuan pengaturan tersebut, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pengaturan tindak pidana terkait agama yang ada dalam RKUHP kini.

Continue ReadingUsulan Penyempurnaan Pasal – Pasal Terkait Pidana Agama Dalam RKUHP

Usulan Perbaikan Pasal – Pasal Terkait Agama (Pasal 302 – 307) RKUHP

Dalam RKUHP versi Juli 2022 yang diserahkan pemerintah kepada DPR, telah ada beberapa perubahan positif dibanding versi sebelumnya, yang kami apresiasi. Usulan yang diajukan dalam dokumen ini adalah tanggapan atas RKUHP versi terakhir itu, dan telah didiskusikan oleh wakil-wakil lembaga pengusul dalam setidaknya lima pertemuan daring dan luring pada bulan Juli – September 2022.

Continue ReadingUsulan Perbaikan Pasal – Pasal Terkait Agama (Pasal 302 – 307) RKUHP