Republikasi dari Jakatarub
SETARA Institute bekerja sama dengan komunitas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (Jakatarub) menyelenggarakan kegiatan dengan tema NGARIUNG: Merancang Demokrasi Inklusif Menguatkan Suara Kelompok Rentan di Jawa Barat, pada Kamis (21/11/24) di Hotel Jayakarta Dago Bandung.
Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari workshop Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi. Peserta kegiatan workshop terdiri dari berbagai isu seperti isu Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB), Perempuan dan Anak, Disabilitas dan Gender.
Kegiatan Ngariung dihadiri lebih kurang lebih seratus peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang isu.
Ngariung bertujuan sebagai sarana diskusi kelompok rentan dengan calon-calon Gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Tentu harapannya dapat menyampaikan aspirasi dan berdiskusi secara langsung kepada calon-calon pemimpin Jawa Barat berkaitan situasi terkini. Sehingga kebijakan yang diambil oleh para pemimpin Jawa Barat kedepan tidak bersifat diskriminatif.
Namun, hal tersebut tidak terealisasikan dikarenakan para Cagub dan Cawagub tidak hadir.
Wawan Gunawan perwakilan panelis menyampaikan bahwa masyarakat harus tetap kritis dan berada sebagai check and balance pemerintah.
“Kita berusaha menghadirkan pemimpin disini, supaya kita tidak seperti membeli kucing dalam karung saat pilkada nanti. Harapannya kita tau apa yang akan mereka lakukan”. Ujarnya.
Sementara itu, koalisi aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat menyampaikan kekecewaannya karena ketidakhadiran para Cagub dan Cawagub Jawa Barat.
Dinda dari HWDI Jawa Barat mengatakan bahwa seharusnya para calon pemimpin hadir untuk mendengarkan mereka. Dinda menegaskan kelompok disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia dengan hak-hak yang sama.
Kegiatan Ngariung tersebut menjadi wadah diskusi antar isu, juga menegaskan akan terus menjadi wadah komunikasi dan aspirasi juga sebagai komando untuk terus mengawal mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah kedepan.
Kegiatan Ngariung ditutup dengan konferense press dan foto bersama.
berikut 8 Rekomendasi Kebijakan Isu Inklusi Kelompok Rentan di Jawa Barat:
1. Memastikan seluruh aparat pemerintahan daerah di Jawa Barat mengadopsi perspektif inklusif dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, disabilitas, atau kesehatan.
2. Mendesak pemerintah untuk melakukan revisi atau pencabutan aturan daerah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama, etnisitas, gender, disabilitas, atau kondisi kesehatan.
3. Mendorong Pemerintah untuk bersikap tegas dalam menjaga kebebasan beragama dan memastikan kerukunan antar umat beragama di Jawa Barat, melalui penghapusan diskriminasi terkait pendirian rumah ibadah, kegiatan keagamaan, persekusi, bullying di sekolah, serta pemenuhan hak sipil penghayat kepercayaan dan kelompok agama minoritas.
4. Mendesak Pemerintah untuk segera mengesahkan Perda Disabilitas beserta implementasi RAD Disabilitas yang menjamin 22 hak penyandang disabilitas serta memastikan kebijakan berbasis kesetaraan yang melibatkan kelompok disabilitas dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
5. Mendorong akselerasi penyusunan RAD Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang menjamin hak perempuan, khususnya perempuan rentan, dalam aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Membangun Kultur Inklusif melalui pendidikan dengan mengedepankan pencegahan terhadap bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual, serta menumbuhkan semangat inklusif di kalangan siswa.
7. Mengawal pemerintah untuk memprioritaskan permasalahan kritis yang dihadapi oleh kelompok rentan, seperti penanggulangan HIV/AIDS, kematian ibu dan anak, stunting, perdagangan orang, penggusuran, dan isu lainnya.
8. Mendorong Pelibatan Masyarakat terutama dalam perumusan Program Pemerintah terutama untuk isu kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan disabilitas untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak serta sumber daya dan anggaran digunakan secara maksimal demi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.