Oleh: Putri Rhodiatul Jannah | Republikasi dari SKP-HAM Sulawesi Tengah
Kegiatan Pelatihan Majelis Warga: Membangun Kampung Harmoni dan Tangguh pada 21–23 Oktober 2025 di Kabupaten Poso. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam penguatan peran komunitas dalam PCVE mencegah dan menangani kekerasan ekstrem berbasis komunitas, serta membangun konsep Kampung Harmoni dan Tangguh di wilayah Poso. Dalam hal ini, penguatan peran komunitas dalam PCVE berarti memastikan bahwa komunitas berperan aktif dan partisipatif dalam perdamaian. Berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, aparat desa, dan perwakilan pemerintah daerah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap upaya perdamaian dan ketahanan sosial di daerah pascakonflik. Kegiatan ini difasilitasi oleh Budhi dan Nurlaela Lamasitudju, dengan Tomzil Prafdal Lagole sebagai co-fasilitator.
Tiga Hari Pembelajaran dan Dialog Perdamaian
Pelatihan ini dimulai pada Selasa, 21 Oktober 2025, dengan sesi pembukaan dan penyusunan kontrak belajar kemudian Fasilitator mengajak peserta untuk menceritakan Memori Baik tentang Poso, yang bertujuan membangkitkan kembali nilai-nilai harmoni dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut dulunya hidup di tengah masyarakat sebelum konflik terjadi. Sesi ini menjadi pengantar untuk menggali kembali potensi sosial dan budaya yang dapat memperkuat perdamaian di tingkat komunitas.
Pada hari yang sama, peserta juga mendapatkan materi mengenai Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Ekstrem, serta mengikuti diskusi bertema “Membangun Gagasan Kampung Harmoni dan Tangguh”. Sesi ini membantu peserta memahami cara mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dalam pendekatan perdamaian berbasis masyarakat yang sejalan dengan penguatan peran komunitas dalam PCVE.
Kolaborasi Pemerintah dan Warga Jadi Kunci Perdamaian
Hari kedua pelatihan (22/10/2025) berfokus pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga dalam menjaga keamanan dan perdamaian di Poso. Narasumber dari Bapelitbangda Poso, ERNY OLIVIA MALAKA, ST., M.Eng membagikan pengalaman dan strategi kolaboratif antara lembaga pemerintah dan komunitas. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh.
Peserta mempelajari bagaimana warga dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat ketangguhan komunitas. Penguatan peran komunitas dalam PCVE memungkinkan warga untuk mengambil tindakan nyata dalam pencegahan kekerasan ekstrem. Mereka juga mengenal metode Participatory Rural Appraisal (PRA) atau Bagan Kecenderungan Perubahan sebagai alat untuk menganalisis kondisi sosial di lingkungan mereka. Melalui metode ini, peserta belajar mengidentifikasi potensi lokal, memahami dinamika masyarakat, dan merancang strategi kolaboratif untuk membangun ketahanan sosial.
Majelis Warga Sebagai Ruang Demokrasi Lokal
Hari terakhir pelatihan pada 23 Oktober 2025 menyoroti pentingnya ketangguhan komunitas dalam menghadapi kekerasan ekstrem. Para peserta mempelajari langkah-langkah pencegahan, mitigasi, penanganan, dan reintegrasi sosial. Ini bertujuan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap potensi konflik. Pembahasan ini menegaskan peran penting komunitas dalam menjaga keberlanjutan perdamaian. Selain itu, mencegah kekerasan di masa depan.
Selanjutnya, fasilitator mengajak peserta mendalami Model Kelembagaan Majelis Warga. Ini adalah sebuah wadah partisipatif yang mendorong warga di tingkat kampung untuk berdialog, mengambil keputusan bersama, dan mengelola isu sosial secara demokratis. Melalui sesi ini, peserta dapat memperkuat perannya dalam menciptakan tata kelola sosial yang damai dan inklusif, sejalan dengan penguatan peran komunitas dalam PCVE untuk keberlanjutan perdamaian.
Pelatihan ditutup dengan sesi presentasi program STRIVE – Membangun Kampung Harmoni dan Tangguh. Di sesi ini, para peserta memaparkan penerapan nilai-nilai toleransi dan kolaborasi di tingkat akar rumput. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan sosial di komunitas mereka. Kegiatan ini menunjukkan bagaimana peserta secara aktif membangun lingkungan yang inklusif, harmonis, dan tangguh. Mereka melakukannya melalui aksi nyata di komunitas masing-masing. Peserta kemudian menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai langkah konkret. Tujuannya untuk menerjemahkan hasil pelatihan ke dalam aksi nyata di komunitas masing-masing. Dengan semangat kolaboratif, para peserta berkomitmen untuk membangun kampung yang harmonis, tangguh, dan bebas dari kekerasan ekstrem.
Perkuat Ketangguhan Sosial Pascakonflik
SKP-HAM Sulawesi Tengah terus memperkuat kapasitas warga di daerah pascakonflik Poso, melalui program STRIVE. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen SKP-HAM untuk mendorong pemulihan sosial. Selain itu, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membangun perdamaian di wilayah tersebut. Pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi utama. Hal ini memastikan perdamaian dapat tumbuh dari partisipasi masyarakat secara langsung.
Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam merancang program berbasis komunitas yang berkelanjutan. Penguatan peran komunitas dalam PCVE sangat ditekankan untuk mencegah risiko konflik di masa depan. Kegiatan ini ditutup dengan evaluasi dan refleksi bersama, menandai komitmen bersama untuk terus membangun Poso yang damai, inklusif, dan tangguh terhadap kekerasan ekstrem.