Ringkasan:● Refleksi hasil Konferensi di Banjarmasin dan arah koalisi di tengah kemunduran demokrasi Indonesia.● Survei menunjukkan sekitar 58% aktor memakai taktik membangun, sedangkan taktik perubahan paling jarang. ● Koalisi menetapkan empat Pokja 2026–2028: Advokasi Kasus, Advokasi Kebijakan, Narasi dan Pendidikan Publik, dan Konsolidasi Lintas Isu. Asap kebakaran hutan menebal di Banjarmasin pada hari kedua dan ketiga Konferensi Refleksi Advokasi KBB 2026. ...
Ringkasan Laporan Oktober 2026 mencatat delapan kasus KBB: lima baru dan tiga perkembangan kasus sebelumnya. Kasus baru meliputi keberatan atau penghentian ibadah di rumah tinggal (Sukabumi dan Batang Hari), hambatan PBG GKPS Cikopo di Purwakarta, permintaan penghentian Jalsah Salanah JAI di Tasikmalaya, dan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Perkembangan kasus lama mencakup penetapan tersangka pembubaran ibadah GKPI Rajeg tanpa penahanan, ...
Ringkasan artikel karya Heiner Bielefeldt berjudul “Contestations About Freedom of Religion or Belief”, dari salah satu bab buku berjudul Universal Rights in a Post-Western World (Hak-hak Universal di Tengah Dunia yang Tak Lagi Berpusat pada Barat), yang diterbitkan oleh Springer pada September 2026. Ringkasan ini disusun sebagai bahan pembelajaran dan pengayaan wawasan mengenai isu kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dalam ...
Ringkasan:● Diskusi Klinik Kebinekaan membedah dampak karhutla terhadap kebebasan beragama dan hak asasi masyarakat.● Kerusakan hutan mengancam ruang sakral, tradisi leluhur, serta memicu stigmatisasi keliru terhadap komunitas adat.● Negara wajib memulihkan ekosistem, menjamin perlindungan hak warga, dan menegakkan hukum berbasis bukti. Republikasi dari Taruna Global News Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya meninggalkan kerusakan ekologis, kabut asap, dan kerugian ...
Ringkasan:● Tata kelola otoritarian dan manipulasi hukum mengancam demokrasi serta ruang hidup warga negara.● Reduksi makna kebebasan beragama/berkeyakinan memperparah diskriminasi minoritas dan penindasan proyek strategis pemerintah.● Masyarakat sipil harus berkonsolidasi melawan pembusukan demokrasi dan menghentikan regulasi diskriminatif. Republikasi dari YLBHI Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) menegaskan bahwa KBB bukan isu sektoral keagamaan dan kepercayaan, melainkan fondasi hak asasi ...
Ilustrasi: Emottawa Blog Oleh: Ruwaidah (Peserta Sekolah Advokasi KBB 2026) Pernahkah kita bertanya mengapa dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul pembedaan antara warga biasa, pemimpin, dan agamawan? Dalam Sapiens: A Brief History of Humankind, Yuval Noah Harari menjelaskan bahwa salah satu peradaban pertama yang tercatat melakukan ekspansi kekuasaan secara militer adalah bangsa Akkad di Mesopotamia yang dipimpin oleh Sargon Agung. Ekspansi ...
Sekber Koalisi Advokasi KBB Indonesia mengundang kawan-kawan untuk hadir dalam diskusi virtual bulanan: Perang Iran sebagai “Perang Agama”: Kebebasan Beragama, Hak Asasi, dan Dewan Perdamaian 🗓️ Jumat, 13 Maret 2026⏰ Pukul 14.00–16.00 WIB🔗 Link Registrasi Zoom: bit.ly/diskusiKBB-27📄 Bahan Diskusi: bit.ly/bahandiskusiKBB-27 Belakangan ini narasi “perang agama” kembali menguat dalam konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Military Religious Freedom Foundation ...
Ringkasan:● Demokrasi harus melindungi hak individu, bukan sekadar menjaga harmoni sosial.● Mayoritarianisme dan penegakan hukum lemah memicu intoleransi serta ekstremisme berbasis agama.● Transformasi narasi inklusif dan kebijakan berdasar hak asasi diperlukan untuk melawan intoleransi. Republikasi dari Yayasan Fahmina Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA) menyelenggarakan Forum Internasional bertajuk “Cross-Country Learning on Youth, Digital Safety, and Human Rights” di Jakarta. Kegiatan ini diikuti ...
Ringkasan:● GNB menegaskan pentingnya demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan HAM sebagai fondasi kebangsaan.● Penanganan konflik Papua harus beralih dari pendekatan militeristik ke pendekatan kemanusiaan dan dialogis.● Pemerintah diminta meningkatkan perlindungan kebebasan berekspresi, pengelolaan lingkungan, dan penanganan bencana yang adil. Republikasi dari PGI Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty, bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB), antara ...
Ringkasan:● Tahun 2025 menandai kemunduran HAM terparah pascareformasi akibat kebijakan negara yang represif dan anti-partisipasi publik.● Kekerasan negara, kriminalisasi protes, dan perluasan peran militer mempersempit ruang sipil serta mengancam kebebasan dasar warga.● Kebijakan ekonomi pro-deforestasi memicu ketimpangan sosial dan bencana ekologis yang berujung pada krisis kemanusiaan. Republikasi dari Amnesty International Indonesia Tahun 2025 merupakan tahun malapetaka nasional hak asasi manusia ...