Ringkasan:
● Demokrasi harus melindungi hak individu, bukan sekadar menjaga harmoni sosial.
● Mayoritarianisme dan penegakan hukum lemah memicu intoleransi serta ekstremisme berbasis agama.
● Transformasi narasi inklusif dan kebijakan berdasar hak asasi diperlukan untuk melawan intoleransi.
Republikasi dari Yayasan Fahmina
Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA) menyelenggarakan Forum Internasional bertajuk “Cross-Country Learning on Youth, Digital Safety, and Human Rights” di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil lintas negara, yakni Ethiopia, Indonesia, Irak, Kenya, Mali, Nigeria, dan Uganda.
Forum ini menjadi ruang refleksi dan pembelajaran lintas negara tentang bagaimana kaum muda menghadapi isu kebebasan beragama, keamanan digital, serta hak asasi manusia di tengah meningkatnya intoleransi dan ekstremisme berbasis agama.
Dalam sesi utama, Direktur Jaringan Nasional Gusdurian, Alissa Wahid, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus kembali pada esensinya: melindungi hak individu, bukan sekadar menjaga harmoni sosial.
Tantangan Demokrasi di Masyarakat Sosio-Sentris
Alissa menyoroti karakter masyarakat Indonesia yang sosio-sentris dan religius, di mana identitas komunal kerap lebih menonjol daripada perlindungan hak individu.
“Persoalannya bukan pada agama itu sendiri, melainkan pada mayoritarianisme. Dan mayoritarianisme sangat mudah berkembang menjadi ekstremisme bahkan ekstremisme kekerasan,” jelasnya.
Ia mencontohkan kasus di Bali, saat siswi Muslim diminta melepas jilbab demi menghormati mayoritas Hindu. Sebaliknya, di daerah lain, siswa Kristen, Katolik, atau Buddha dipaksa mengenakan jilbab karena mayoritas Muslim. Dalam kedua contoh, harmoni sosial diposisikan lebih penting daripada kebebasan individu.
Faktor Pemicu Ekstremisme di Indonesia
Menurut Alissa, beberapa faktor yang mendorong lahirnya ekstremisme agama di Indonesia antara lain:
Kelompok agama yang mendorong eksklusivisme; tantangan dalam desentralisasi pemerintahan; penegakan hukum yang lebih mengutamakan “harmoni sosial” dibanding perlindungan hak; dinamika demokrasi yang sering dimanfaatkan kelompok mayoritas.
Dari Solusi Cepat ke Transformasi Narasi
Alissa mengutip kerangka Custodian Network dan Profesor Otto Scharmer yang menyebut empat tingkatan respon terhadap tantangan sosial, yakni:
● Solusi cepat (quick fixes): meredam konflik dengan alasan harmoni sosial.
● Redesain kebijakan: merancang ulang regulasi yang melindungi hak asasi manusia.
● Penataan ulang masyarakat: mengubah nilai dan keyakinan sosial.
● Transformasi narasi: membangun narasi inklusif yang diserap masyarakat.
“Jika kelompok garis keras mampu mengubah Indonesia yang dulunya inklusif menjadi lebih eksklusif, maka kita juga bisa mengembalikan arah perubahan,” tegas Alissa.
Fondasi Moral dan Narasi Publik
Alissa juga menyinggung teori enam fondasi moral dari Jonathan Haidt, yakni: peduli vs menyakiti, keadilan vs kecurangan, loyalitas vs pengkhianatan, otoritas vs penindasan, kesucian vs degradasi, serta kebebasan vs penindasan.
Ia mencontohkan kampanye “Jangan Kriminalisasi Ulama” yang berhasil menggaet simpati publik dengan menggunakan fondasi otoritas vs penindasan. Sebaliknya, kelompok progresif masih lemah dalam membangun narasi yang menyentuh seluruh fondasi moral tersebut.
Regenerasi Narasi Kebangsaan
Menutup paparannya, Alissa menekankan pentingnya regenerasi sumber kebangsaan Indonesia agar arah perubahan kembali pada inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap keragaman.
Forum internasional ini menegaskan bahwa menghadapi intoleransi dan ekstremisme tidak bisa hanya mengandalkan solusi cepat. Perlu kebijakan yang kuat, transformasi nilai sosial, dan narasi baru yang mempersatukan masyarakat lintas iman dan generasi.
Editor: Andrianor