SETARA Institute merilis laporan tahunan kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) 2024 dengan temuan mencemaskan: terjadi regresi serius di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sepanjang tahun, tercatat 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran KBB—naik signifikan dari tahun sebelumnya. Tindakan pelanggaran didominasi oleh aktor non-negara seperti ormas keagamaan dan kelompok warga, sementara dari pihak negara, pemerintah daerah dan kepolisian mencatat angka tertinggi. SETARA menyoroti tiga isu utama: lonjakan tindakan intoleransi dan diskriminasi, meningkatnya penggunaan pasal penodaan agama, serta berlanjutnya gangguan terhadap pendirian dan operasional tempat ibadah, meski jumlahnya sedikit menurun dibanding 2023. Fenomena ini diperburuk oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu KBB di tengah transisi kekuasaan, serta masih kuatnya pengaruh politik identitas berbasis agama di sejumlah daerah.
Dalam konteks ini, SETARA mendesak Presiden Prabowo-Gibran agar menjadikan pemajuan toleransi dan KBB sebagai agenda prioritas nasional, baik dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun RPJMN. Rekomendasi yang diajukan mencakup revisi regulasi lama seperti PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, moratorium pasal penodaan agama, serta pembentukan Badan Regulasi Nasional untuk menangani kebijakan diskriminatif secara efektif. Pemerintah juga diminta mendorong tata kelola inklusif di tingkat daerah serta menampilkan kepemimpinan moral yang tegas dalam membangun budaya toleransi. Di tengah maraknya pelanggaran, kepemimpinan baru dinilai memiliki peluang strategis untuk membalikkan tren kemunduran dan memperkuat perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara.