Oleh: Akbar Ridwan | Republikasi dari Databoks Jenis Tindakan terkait Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Desember 2024-November 2025) Nama Data Nilai Pelarangan beribadah 14 Perusakan 9 Penolakan pembangunan 6 Penyegelan 4 Persekusi 4 Intimidasi 4 Tangkap sewenang-wenang 1 Diskriminasi 1 Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), setidaknya ada 32 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ...
Catatan Kerja Community Organizer YKPI di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Ringkasan:● YKPI memetakan kerentanan sosial, gender, dan ekologi di enam desa Kabupaten Kupang.● Tim CO memperkuat perlindungan perempuan dan akses layanan dasar melalui pendekatan inklusif.● Pendampingan difokuskan pada penguatan kebijakan desa yang berpihak kepada kelompok rentan. Oleh: Rindrasari | Republikasi dari YKPI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyimpan kekayaan ...
Republikasi dari Springer Nature Judul Asli: The Politics of Exclusion Based on Religious Identity (Shiah Case in Indonesia)Penulis: Anik Farida, Adison Adrianus Sihombing, Dede Syarif, Retno Kartini Savitaningrum Imansah, Juju Saepudin, Sabara, Muhammad Ali Saputra, dan Suprapto Prapto Abstrak: Fenomena marginalisasi kelompok Syiah yang terjadi pasca-Reformasi sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Pada masa lalu, hubungan antara negara, masyarakat, dan penganut ...
Konten ini diambil dari akun Instagram AMAN Caption: Di atas kertas, hukum adat diakui. Dalam praktik, ia dipasung syarat. Baca opini Muhammad Arman di Kompas (9/1) tentang wajah ganda KUHP dan mengapa UU Masyarakat Adat mendesak disahkan. ⚖️ ...
Ringkasan:● Pelaporan Pandji menguji penerapan KUHP baru, terutama delik agama dan batas kebebasan berekspresi.● Agama bukan subjek hukum; laporan tanpa mandat organisasi melemahkan legitimasi hukum pelapor.● Kasus ini mencerminkan politik balas budi negara–ormas dalam mengelola kritik dan ruang publik. Oleh: M Ian Hidayat Anwar – Staff Advokasi YLBHI-LBH Makassar / Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah Sulsel Di Makassar, berdiri sebuah bangunan. ...
Kasus pelarangan ibadah jadi bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi, mencapai 14 kasus dalam setahun terakhir. Ringkasan: ● Tercatat 32 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sepanjang Desember 2024–November 2025.● Pelarangan ibadah mendominasi pelanggaran, disusul perusakan, penolakan pembangunan, penyegelan, intimidasi, dan persekusi rumah ibadah● Lemahnya respons hukum memperkuat impunitas pelaku dan memperburuk iklim intoleransi terhadap kelompok agama minoritas. Oleh: ...
Ringkasan:● Tingginya angka pelanggaran kebebasan beribadah umat Kristen sepanjang tahun 2025.● Diskriminasi izin pendirian gereja dan pengrusakan rumah doa masih terus terjadi.● Negara dituntut tegas melindungi hak konstitusional beragama dari tindakan kelompok intoleran. Konten ini diambil dari kolaborasi akun Instagram SEJUK, JAKATARUB, dan 3 lainnya Caption: Sampai kapan negara membiarkan umat Kristen hak-haknya dilanggar? Semoga KUHP baru Pasal 303 menyadarkan ...
Tulisan Kedua (Catatan Akhir Tahun KBB 2025) Oleh: Zainal Abidin Bagir Pada awal tahun 2026 ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada Januari 2023, telah berlaku. Ada beberapa bagian dari KUHP ini yang menyangkut agama/kepercayaan. Yang paling signifikan adalah Pasal-pasal 300–305 di bawah judul “Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan”, yang menjadi topik ...
Tulisan Pertama (Catatan Akhir Tahun KBB 2025) Oleh: Zainal Abidin Bagir dan Samsul Maarif Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak ada kebijakan khusus terkait agama/kepercayaan yang menonjol. Kementerian Agama (Kemenag) tampak memiliki beberapa prioritas baru, dan tak cukup aktif dalam merespons persoalan-persoalan menyangkut relasi antar komunitas agama, khususnya kelompok minoritas atau rentan. Warisan pekerjaan belum selesai yang ditinggalkan pemerintah ...
Pendahuluan (Catatan Akhir Tahun KBB 2025) Oleh: Ihsan Ali-Fauzi dan Zainal Abidin Bagir Catahu KBB 2025 ini berisi tujuh tulisan terpisah mengenai perkembangan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang tahun lalu. Ketujuh tulisan itu membahas tema-tema yang kami anggap penting dari tahun lalu, dan yang tentangnya kami sempat melakukan riset dan menuliskan hasilnya. Meskipun kami mendiskusikan semuanya bersama, ...