Laporan ini berawal dari upaya YLBHI mencari tahu apakah pembatasan keagamaan saat Pandemi Covid-19 memunculkan kasus penodaan agama. Saat itu kami menemukan dua (2) kasus penodaan agama terkait pembatasan Covid-19. Tetapi muncul belasan kasus lainnya yang tidak terkait Covid-19. Saat pencarian kasus hendak ditutup kami mencoba memasukkan kata “penistaan agama” sebagai kata kunci pencarian, setelah sebelumnya menggunakan kata “penodaan agama”. ...
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan kumpulan perorangan Indonesia yang memiliki hak beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia, sama seperti semua warga lainnya di Indonesia. Namun demikian, para anggota JAI secara berulang telah lama menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Terkini, penderitaan warga JAI tergambar dalam aksi perusakan masjid dan perumahan warga JAI di Sintang, Kalimantan Barat. Yang patut menjadi perhatian, ...
Laporan penelitian ini mengidentifikasi proses pemulihan korban KBB, landasan hukum dan jaminan regulasi, serta kerangka peluang dan tantangan dalam penyelesaian tiga kasus KBB: JAI NTB, Syiah Sampang, dan Eks-Gafatar. Sebagai suatu diskursus HAM, buku ini memberikan informasi baru yang berbeda dari laporan-laporan sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada pelanggaran. Padahal, pemulihan terhadap pelanggaran sama pentingnya dengan penyelesaian pelanggaran itu sendiri. Setelah ...
Usulan yang diajukan dalam dokumen ini adalah tanggapan atas draft RKUHP versi terakhir tersebut dan telah didiskusikan oleh wakil-wakil lembaga pengusul dalam beberapa pertemuan, hingga 11 November 2022. ...
Bagian pertama dari tulisan ini menunjukkan beberapa masalah dalam legislasi mengenai tindak pidana terkait agama, sebagaimana halnya Naskah Akademik RKUHP, juga menunjukkan konteks di luar Indonesia sebagai perbandingan dan sumber pelajaran. Bagian kedua menunjukkan alternatif berbeda untuk mencapai tujuan pengaturan tersebut, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pengaturan tindak pidana terkait agama yang ada dalam RKUHP kini. ...
Dalam RKUHP versi Juli 2022 yang diserahkan pemerintah kepada DPR, telah ada beberapa perubahan positif dibanding versi sebelumnya, yang kami apresiasi. Usulan yang diajukan dalam dokumen ini adalah tanggapan atas RKUHP versi terakhir itu, dan telah didiskusikan oleh wakil-wakil lembaga pengusul dalam setidaknya lima pertemuan daring dan luring pada bulan Juli – September 2022. ...
Intoleransi Semasa Pandemi dipilih sebagai judul Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2020, untuk menggambarkan bagaimana kondisi jaminan kebebasan ini diimplementasikan di Indonesia. ...
Intoleransi Semasa Pandemi dipilih sebagai judul Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2020, untuk menggambarkan bagaimana kondisi jaminan kebebasan ini diimplementasikan di Indonesia. ...
Mengapa pelanggaran kemerdekaan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia masih terjadi dan tidak berkurang merupakan pertanyaan penting yang terus dikaji oleh sejumlah studi dan laporan-laporan lembaga pemantauan KBB, dalam dan luar negeri. ...
Salah satu fondasi terkuat republik ini adalah keanekaragaman. Pelbagai suku, bahasa, dan agama yang berbeda-beda diakomodasi dengan baik dalam dasar negara dan perundang-undangan kita. ...