Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen Polri dalam menjaga kebebasan beragama dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Komitmen tersebut disampaikan saat berkunjung ke Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan kerja sama antara Polri dan tokoh agama Katolik, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menciptakan kehidupan ...
Ringkasan artikel karya Jonathan Fox dan Ariel Zellman berjudul “Testing Durham’s Theory of State-Religion Relations and Religious Freedom Using the Religion and State Dataset”, yang diterbitkan oleh The Review of Faith & International Affairs pada 28 Mei 2026. Ringkasan ini disusun sebagai bahan pembelajaran dan pengayaan wawasan mengenai isu kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dalam konteks global. 3 Temuan Kunci ...
Ringkasan Laporan Oktober 2026 mencatat delapan kasus KBB: lima baru dan tiga perkembangan kasus sebelumnya. Kasus baru meliputi keberatan atau penghentian ibadah di rumah tinggal (Sukabumi dan Batang Hari), hambatan PBG GKPS Cikopo di Purwakarta, permintaan penghentian Jalsah Salanah JAI di Tasikmalaya, dan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Perkembangan kasus lama mencakup penetapan tersangka pembubaran ibadah GKPI Rajeg tanpa penahanan, ...
DISKUSI VIRTUAL BULANAN KOALISI ADVOKASI KBB INDONESIA Refleksi Hasil Konferensi KBB 2026: Dari Banjarmasin untuk Indonesia Pada 21–24 September 2026, sebanyak 66 orang wakil anggota/lembaga Koalisi Advokasi KBB Indonesia hadir mengikuti Konferensi Refleksi Advokasi KBB 2026 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Konferensi juga dihadiri oleh sejumlah peserta dari organisasi masyarakat lokal di Banjarmasin. Dinamika KBB apa saja yang dipercakapkan dalam acara ...
Ringkasan:● Bupati Tasikmalaya mengimbau penghentian kegiatan keagamaan Jalasah Salanah Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia.● Jaringan GUSDURian melayangkan surat terbuka yang menegaskan hak konstitusional ibadah internal Ahmadiyah.● Pemerintah daerah harus menjamin kebebasan beragama dan menghindari sikap tunduk pada mayoritarianisme. Oleh: Emil Maula | Republikasi dari GUSDURian Penolakan terhadap kegiatan keagamaan kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, penolakan tersebut turut melibatkan sikap pejabat ...
Republikasi dari Komnas Perempuan “Kegiatan Keagamaan adalah Manifestasi Hak Kebebasan Beragama, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib Memberikan Perlindungan Keamanan dan Jaminan dari Rasa Takut Berbuat Sesuatu yang Merupakan Hak Asasi” Jakarta, 18 Oktober 2026 NOMOR: 73/HM.02.03/X/2026 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memberikan dukungan kepada perempuan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya yang melaksanakan pertemuan Jalsah Salanah 16-18 Oktober ...
Ringkasan esai karya Emmitt Maxwell Furner II berjudul “Built to Fail: International Religious Freedom Law and the Lawfare Problem”, yang diterbitkan oleh The Review of Faith & International Affairs pada 6 Agustus 2026. Ringkasan ini disusun sebagai bahan pembelajaran dan pengayaan wawasan mengenai isu kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dalam konteks global. 3 Temuan Kunci 1. Ketidakjelasan norma hukum internasional ...
Ringkasan:● Sekelompok warga membubarkan ibadah jemaat GKPI di Rajeg, Tangerang, secara paksa.● Polisi menetapkan seorang pelaku berinisial AC sebagai tersangka pengancaman senjata tajam.● Polisi mengimbau masyarakat tetap tenang, menjaga toleransi, dan menghormati proses hukum. Oleh: Silvana Febiari | Republikasi dari Metro TV News Tangerang: Aji Cahyono (AC), pria yang mengacungkan senjata tajam saat pembubaran jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) ...
Ringkasan:● Kasus intoleransi terhadap jemaat GKPI Rajeg menyoroti ancaman terhadap kebebasan beribadah di Indonesia.● Penetapan tersangka oleh Polresta Tangerang dinilai sebagai langkah awal penegakan hukum yang adil.● GEMPAR Indonesia mendesak evaluasi SKB 2 Menteri demi menjamin perlindungan hak konstitusional warga. Oleh: Silvana Febiari | Republikasi dari Metro TV News Tangerang: Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara ...
Ringkasan:● Tata kelola otoritarian dan manipulasi hukum mengancam demokrasi serta ruang hidup warga negara.● Reduksi makna kebebasan beragama/berkeyakinan memperparah diskriminasi minoritas dan penindasan proyek strategis pemerintah.● Masyarakat sipil harus berkonsolidasi melawan pembusukan demokrasi dan menghentikan regulasi diskriminatif. Republikasi dari YLBHI Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) menegaskan bahwa KBB bukan isu sektoral keagamaan dan kepercayaan, melainkan fondasi hak asasi ...