Oleh Ismail Al-’Alam Meski konflik bermotif agama banyak terjadi sejak Indonesia merdeka, upaya mengadvokasinya dengan istilah eksplisit Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) baru dimulai sekitar tahun 2005. Situasi ini diikuti penerbitan laporan KBB oleh beberapa lembaga, sejak tahun 2007. Pendekatan advokasi KBB pun makin diperkaya; bukan saja menekankan aspek hukum dan norma, tetapi juga pendekatan yang menekankan kepentingan seperti mediasi. ...
Oleh: Andreas Harsono (Peneliti Human Rights Watch) Sebagai langkah maju menuju Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, warga negara dari kelompok agama minoritas kini mendapatkan izin mengubah identitas agama di KTP mereka. Ini dampak diperkenalkannya kategori baru, kepercayaan, di samping enam agama yang diakui. Kepercayaan telah menjadi kategori agama ketujuh yang masuk dalam daftar agama yang diakui pemerintah –setelah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, ...
Oleh: Rezza Prasetyo Setiawan Di dalam demokrasi Indonesia pascakolonial, yang sangat terpengaruh politik identitas berbasis agama, hukum dan peraturan menjadi garda depan bagi perebutan kepentingan-kepentingan melalui politik pembuatan kebijakan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada Januari 2023, hadir untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dalam beberapa hal, isinya memang menunjukkan kemajuan. Namun demikian, pertimbangan ulang secara mendasar masih diperlukan, terutama agar ...
Ngezoom Bareng Koalisi KBBPengalaman LK3 Memperjuangkan Perda Toleransi di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Mengapa LK3 memperjuangkan Perda Toleransi di Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan? Bagaimana LK3 menyusun dan mengegolkan Perda Toleransi ini? Sejauh mana Perda ini dijalankan? Apa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman ini untuk penguatan advokasi KBB? Pemantik diskusi: Jumat, 19 Januari 2024Pukul: 14:00-16:00 WIB. Link zoom ...
Situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2023 “tidak mengalami perubahan besar”, sebut Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. Kementerian Agama menegaskan bahwa isu beragama dan toleransi “sangat kompleks”. Catatan mereka sepanjang 2023 masih terdapat kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di sejumlah wilayah, terjadi tren peningkatan laporan penodaan agama yang dilatari video viral di media sosial, dan diskriminasi penganut ...
SEIRING penguatan dasar legal dan konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia, advokasi KBB pun berkembang pesat. Namun tak jarang muncul perbedaan, bahkan ketegangan, dalam mengadvokasi kasus-kasus yang melibatkan KBB. Buku ini merefleksikan perkembangan di atas. Sebagaimana tersaji dalam daftar isinya, tiga bab awal menjelaskan perkembangan 20 tahun advokasi KBB di Indonesia serta dua studi kasus, sementara bab setelahnya ...
Advokasi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan kian menguat seiring dengan perkembangan riset tentangnya. Dalam catatan perwakilan Intersectional Collaboration for Indigenous Religions (ICIR), Makrus Ali, riset-riset tersebut bukan hanya menyoroti bangunan pengetahuan (episteme) konsep “kepercayaan” dan “agama leluhur.” Mereka melangkah ke arah percakapan antar masyarakat sipil, komunitas, dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Yang perlu menjadi isu advokasi ke depan adalah perluasannya. ...
Kasus-kasus terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di sepanjang 2023 menunjukkan angka yang rendah untuk negara seluas Indonesia. Meski begitu, hal ini bukan berarti tak penting. Di usia Reformasi yang memasuki ¼ abad, kasus KBB selalu mengingatkan kita bahwa para penggiatnya perlu bekerja lebih keras lagi. Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi, memulai catatannya di atas ...
Bersamaan dengan menguatnya dasar legal dan konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia, advokasi KBB pun berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir. Namun tidak jarang ada perbedaan, bahkan ketegangan, dalam mengadvokasi kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran KBB. Sebagian mengedepankan peran advokat atau aktivis yang memperjuangkan pemenuhan hak pihak yang terlanggar, sebagian lainnya mengedepankan peran mediator atau fasilitator yang menjembatani para ...