Ringkasan:
● Bencana ekologis di Sumatera Utara dimaknai sebagai momentum memperkuat perjuangan keadilan ekologis lintas sektor.
● Diskusi menekankan pentingnya strategi advokasi terkoordinasi dari tingkat lokal hingga nasional.
● PGI dan Sekber Gokesu mendorong kolaborasi media, kampus, lintas iman, dan solidaritas basis masyarakat.
Republikasi dari PGI
Diskusi antara Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumene Sumatera Utara (Sekber Gokesu), yang berlangsung pada 16 Januari 2026 di Café Angkasa Tarutung, menjadi ruang bertukar ide, berbagi pengalaman lapangan, serta merumuskan langkah strategis bersama dalam merespons krisis ekologis di Sumatera Utara. Rangkaian bencana yang terjadi sepanjang tahun tersebut dimaknai sebagai momentum kolektif untuk memperkuat suara keadilan ekologis dan mengonsolidasikan gerakan lintas sektor.
Percakapan diawali dengan refleksi atas bencana-bencana yang terjadi sejak banjir di Parapat hingga berbagai peristiwa di kawasan Tapanuli Raya. Para peserta diskusi saling berbagi temuan lapangan, pengalaman pendampingan masyarakat, serta analisis mengenai keterkaitan antara bencana dan praktik kejahatan lingkungan. Dalam suasana dialogis, diskusi tidak berhenti pada diagnosis persoalan, melainkan bergerak menuju pencarian strategi advokasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Pastor Walden, Ketua Sekber Gokesu, menegaskan bahwa fokus gerakan saat ini tertuju pada persoalan Toba Pulp Lestari (TPL) yang dijanjikan akan ditutup. Namun, ia menekankan bahwa percakapan bersama ini justru memperluas cakrawala gerakan. “Kami tidak hanya berbicara tentang penutupan, tetapi juga saling berbagi gagasan tentang apa yang harus dilakukan setelahnya—bagaimana memastikan pemulihan ekosistem dan pelestarian lingkungan benar-benar berjalan,” ujarnya. Dalam diskusi, pengalaman-pengalaman lokal menjadi bahan belajar bersama untuk merumuskan agenda ke depan.
Isu TPL sendiri dipahami sebagai persoalan struktural yang telah berlangsung lama, sejak perusahaan tersebut masih bernama Indorayon hingga kini. Kesadaran atas sejarah panjang ini mendorong peserta diskusi untuk saling melengkapi perspektif—antara ingatan kolektif masyarakat, analisis kebijakan, dan kebutuhan akan strategi advokasi yang adaptif terhadap konteks hari ini. Dalam sesi pertukaran ide, Bendahara Sekber Gokesu, Delima Silalahi, mengangkat pentingnya mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif, baik di tingkat Sumatera Utara maupun di Jakarta. Usulan ini menjadi pintu masuk bagi diskusi lebih lanjut tentang pembagian peran, alur komunikasi, serta bagaimana aksi-aksi lokal dapat terhubung dengan kerja advokasi di tingkat nasional. Percakapan ini memperlihatkan kesadaran bersama bahwa gerakan ekologis membutuhkan orkestrasi yang rapi agar daya dorongnya semakin kuat.
Ketua Umum PGI dalam dialog tersebut turut berbagi pandangan dan mendengarkan masukan dari Sekber Gokesu, sehingga diskusi berlangsung dua arah. Ia mengusulkan sejumlah langkah strategis yang kemudian diperdalam bersama. Pertama, penguatan strategi media dengan memanfaatkan media sosial dan keterlibatan anak-anak muda, tidak hanya sebagai penyebar informasi tetapi juga sebagai produsen narasi melalui puisi, seni rupa, fotografi, dan videografi. Kedua, pentingnya memproduksi kontra-narasi yang berimbang, yang tidak semata berbicara tentang dampak jangka panjang, tetapi juga mampu menandingi narasi jangka pendek pelaku kejahatan lingkungan yang sering menawarkan keuntungan sesaat. Ketiga, membuka ruang kolaborasi dengan kampus-kampus agar kajian akademik dan data ilmiah dapat memperkuat argumentasi advokasi. Keempat, mendorong gerakan lintas iman (interfaith) sebagai landasan etis bersama. Kelima, memperkokoh solidaritas masyarakat di tingkat basis, sambil mengantisipasi dan menghindari potensi benturan internal yang dapat melemahkan gerakan.
Menutup diskusi, Pastor Walden menegaskan bahwa percakapan ini memberi energi baru bagi Sekber Gokesu untuk melangkah ke tingkat yang lebih luas. Saat ini, pihaknya tengah menginisiasi pernyataan sikap yang ditandatangani oleh pimpinan gereja di Sumatera Utara. Melalui dialog ini, mereka berharap mendapatkan dukungan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia agar pernyataan tersebut memiliki bobot moral dan politik yang cukup kuat hingga ke Istana Negara. Dengan demikian, diskusi di Café Angkasa tidak berhenti sebagai ruang wacana, melainkan menjadi titik tolak gerakan bersama yang bergerak dinamis dari tingkat lokal menuju nasional.
Editor: Andrianor