Ringkasan:
● Perdebatan pelarangan hijab di sekolah mencerminkan tarik-menarik antara perlindungan anak dan kebebasan beragama.
● Kebijakan ini memicu sengketa hukum terkait diskriminasi dan efektivitas integrasi sosial anak.
● Pendekatan dialogis dan pendampingan sekolah dinilai lebih efektif dibandingkan larangan total secara hukum.
Republikasi dari Omong-Omong Media
Di Eropa, perdebatan dalam ruang publik kembali mengemuka: bolehkah pemakaian hijab dibatasi di sekolah, dan jika boleh, pada usia berapa serta dengan dasar apa. Pemicunya kali ini adalah Austria, di mana pada akhir 2025 pemerintah negara tersebut mengangkat gagasan pelarangan hijab bagi anak di bawah umur di lingkungan pendidikan.
Isu ini dengan cepat melampaui ranah politik domestik dan menjadi bahan diskusi lebih luas tentang hak asasi manusia, integrasi, serta peran negara dalam urusan agama, tidak hanya di Austria dan Eropa tetapi di dunia pada umumnya.
Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang sebagian besar siswinya mengenakan hijab, patut mencermati dan mengambil pelajaran dari perdebatan ini.
Berdasarkan pemberitaan media internasional, inisiatif yang sedang dibahas mencakup pembatasan pemakaian hijab bagi anak perempuan di bawah usia 14 tahun di lingkungan sekolah, dan penerapan penuh ketentuannya disebut-sebut akan berlaku mulai September 2026.
Konteks tambahan serta ringkasan argumen dari berbagai pihak juga dibahas dalam ulasan Salam.life tentang pelarangan hijab di sekolah Austria.
Para pendukung pembatasan menyampaikan posisi mereka secara cukup lugas: sekolah harus menjadi ruang kebebasan dan kesempatan yang setara, sementara anak, terutama pada usia yang lebih muda, tidak selalu mampu mempertahankan kehendaknya sendiri jika ada tekanan dari keluarga atau lingkungan. Dalam cara pandang ini, larangan dipahami sebagai langkah perlindungan, yaitu upaya untuk meminimalkan risiko pemaksaan.
Sementara itu, pihak yang menentang inisiatif tersebut melihat bahaya yang berbeda: larangan dapat menjadikan simbol keagamaan sebagai penanda “orang luar”, memperkuat rasa keterasingan, dan menghasilkan dampak yang berlawanan, bukan integrasi, melainkan isolasi. Selain itu, para kritikus mengingatkan bahwa aturan semacam ini kerap berujung pada sengketa hukum, karena menyentuh beberapa prinsip dasar sekaligus: kebebasan beragama, kesetaraan, dan non-diskriminasi.
Mengapa kisah ini penting, bukan hanya bagi Austria
Sekilas, perdebatan ini tampak lokal: setiap negara berhak menentukan aturan bagi sistem pendidikannya sendiri. Namun pada praktiknya, diskusi tentang hijab di sekolah adalah “cermin” dari percakapan yang lebih besar mengenai bagaimana masyarakat modern mengelola keragaman budaya dan agama. Eropa tetap menjadi salah satu tujuan utama migrasi, sekaligus wilayah di mana konsep sekularisme, netralitas negara, dan identitas kultural sering kali saling bertabrakan.
Bagi negara dengan audiens Muslim besar, termasuk Indonesia, isu ini menarik setidaknya karena dua alasan.
Pertama, ini menunjukkan betapa berbedanya tafsir tentang “perlindungan hak”: sebagian menilai perlindungan berarti mencegah potensi tekanan melalui larangan, sementara yang lain menilai perlindungan hak justru berarti memastikan kebebasan memilih dan mencegah diskriminasi.
Kedua, kebijakan semacam ini sering memunculkan efek berantai. Ketika satu negara Eropa memperketat aturan, isu tersebut menjadi rujukan bagi negara lain, dan sebaliknya, ketika pengadilan atau masyarakat menemukan pendekatan yang lebih halus dan proporsional, itu pun dapat memengaruhi kerangka kebijakan yang lebih luas.
Mengapa dua posisi ini sama-sama terdengar masuk akal
Posisi pendukung pembatasan umumnya bertumpu pada tiga gagasan:
- Anak perlu dilindungi dari paksaan. Dalam kenyataan, tekanan keluarga dan sosial memang ada, tidak selalu bersifat religius semata. Negara yang bertanggung jawab atas pendidikan ingin menghindari situasi di mana seorang anak perempuan memakai hijab bukan atas kehendaknya sendiri.
- Sekolah harus menjadi ruang yang menyatukan. Ini argumen integrasi: penting bagi anak-anak untuk merasa menjadi bagian dari komunitas yang sama, bukan terpisah oleh penanda-penanda lahiriah.
- Faktor usia sangat berpengaruh. Orang dewasa dapat mengambil keputusan keagamaan secara mandiri, sementara anak dinilai lebih rentan terhadap tekanan; karena itu negara dianggap berhak menetapkan “batas perlindungan” bagi usia yang lebih muda.
Namun, pihak yang menolak larangan juga memiliki kontra-argumen yang kuat.
- Larangan juga bisa menjadi bentuk paksaan. Bila anak perempuan atau keluarganya memandang hijab sebagai bagian dari praktik dan identitas beragama, maka pelarangan menjadi terasa sebagai “pembebasan yang dipaksakan”: negara menentukan pilihan mana yang dianggap benar.
- Sifat selektif mudah dipersepsikan sebagai diskriminasi. Pembatasan yang menargetkan satu simbol tertentu sering tidak dilihat sebagai kebijakan netral, melainkan sinyal bahwa praktik Muslim lah yang “dipersoalkan”.
- Ada risiko anak terdorong keluar dari sekolah. Ini argumen yang sangat praktis: sebagian keluarga bisa mencari alternatif (homeschooling, komunitas tertutup), sehingga kontak dengan ruang pendidikan bersama berkurang, yang justru bertentangan dengan tujuan integrasi.
Di titik ini, pertanyaan utamanya muncul: bisakah negara mencegah paksaan tanpa menggunakan larangan total?
Mengapa sengketa konstitusional nyaris tak terhindarkan
Begitu negara membatasi praktik keagamaan, bahkan dalam konteks sekolah, sejumlah prinsip dasar langsung ikut bermain: kebebasan beragama, kesetaraan, hak atas pendidikan, dan larangan diskriminasi. Pengadilan biasanya tidak menilai “suka atau tidak suka”, melainkan menguji proporsionalitas: apakah larangan benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan, dan apakah tersedia cara yang lebih ringan namun efektif?
Konteks Austria menjadi penting karena negara itu pernah menghadapi inisiatif serupa. Upaya-upaya sebelumnya untuk membatasi pemakaian penutup kepala di sekolah pernah memicu perdebatan hukum, terutama terkait prinsip kesetaraan dan netralitas kebijakan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ketentuan terbaru pun dapat diuji ulang dari sisi kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional.
Alternatif selain larangan: apa yang mungkin lebih efektif
Jika tujuan yang dinyatakan adalah melindungi anak perempuan dari tekanan, pertanyaan logis berikutnya adalah: instrumen apa yang benar-benar mampu mengidentifikasi dan mencegah paksaan?
Dalam banyak perdebatan di berbagai negara, sering muncul gagasan bahwa langkah yang lebih terarah dapat lebih efektif ketimbang larangan menyeluruh:
- psikolog dan pekerja sosial di sekolah yang mampu bekerja dengan remaja dan keluarga;
- saluran bantuan yang rahasia dan aman, sehingga anak bisa melaporkan tekanan tanpa takut konflik atau sorotan publik;
- pelatihan bagi guru, agar mereka dapat membedakan praktik keagamaan yang sukarela dari situasi ancaman dan paksaan;
- program integrasi, di mana identitas keagamaan masuk dalam dialog, tanpa stigma dan tanpa romantisasi.
Langkah-langkah seperti ini lebih sulit dan membutuhkan sumber daya, dan dampaknya tidak selalu mudah diukur dalam waktu cepat. Namun pendekatan tersebut lebih dekat pada akar masalah: paksaan adalah mekanisme sosial, dan mekanisme itu tidak otomatis hilang hanya karena simbolnya dilarang.
Peran media dan media sosial: mengapa perdebatan cepat berubah menjadi konflik
Di hampir setiap negara ketika isu seperti ini mencuat, pola yang sama sering muncul: diskusi cepat menjadi terpolarisasi. Satu pihak hanya berbicara tentang “pelarangan Islam”, pihak lain hanya tentang “perlawanan terhadap radikalisme”. Di antara keduanya, yang paling penting justru hilang: anak-anak nyata, sekolah nyata, serta situasi nyata, mulai dari pilihan yang benar-benar sukarela hingga tekanan yang benar-benar merugikan.
Media sosial memperkuat konflik karena mendorong pernyataan pendek yang emosional. Karena itu, jurnalisme yang cermat dan ruang dialog yang tenang menjadi semakin penting: keduanya memungkinkan isu rumit dibahas tanpa label, tanpa saling merendahkan, dan tanpa memperkeruh suasana.
Apa pelajaran dari kasus Austria
Kisah Austria menunjukkan bahwa negara modern terus mencari keseimbangan antara dua tujuan yang terlihat bertentangan, tetapi sama-sama penting:
- melindungi anak dari tekanan dan ancaman nyata terhadap kebebasannya,
- tidak membatasi kebebasan beragama dan tidak menciptakan diskriminasi berdasarkan identitas keagamaan.
Mungkin pelajaran terbesarnya bukan tentang “siapa yang benar”, melainkan tentang betapa hati-hatinya kebijakan harus dirancang, ketika ia menyentuh identitas, agama, dan anak-anak. Larangan sering memberi efek politik yang cepat, namun tidak selalu menyelesaikan masalah secara lebih dalam. Dukungan bagi sekolah, kerja bersama keluarga, dan infrastruktur perlindungan anak memang kurang “nyaring” di ruang politik, tetapi sering kali lebih efektif.
Dan bagi audiens internasional, termasuk Indonesia, kasus ini mengingatkan bahwa ketika membahas isu sensitif semacam ini, penting untuk tidak terjebak pada kutub ekstrem. Karena di balik setiap slogan, “atas nama kebebasan” atau “atas nama tradisi”, ada manusia nyata yang besok harus kembali ke sekolah dan hidup dalam masyarakat yang seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati.
Editor: Andrianor