PUSAD Paramadina menerima kunjungan perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bagian Office of International Religious Freedom, Serena Doan dan Leslie Moorman, yang didampingi perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jordan Elizabeth Younes, Senin, 26 Februari 2024. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Office of International Religious Freedom ke Jakarta untuk bertemu dengan perwakilan Pemerintah Indonesia dan organisasi-organisai masyarakat sipil di Indonesia. ...
Upaya Jemaat Ahmadiyah membina hubungan sesama memiliki landasan teologis Bernama rabtah. Dengan kesabaran para Ahmadi yang tanpa pamrih, rabtah berjalan dari tingkat internasional hingga perkampungan. Mereka berhasil meraih kepercayaan bahkan dari kalangan yang dulu mencurigai dan memusuhi. Dalam Bincang Koalisi KBB Indonesia, 23 Februari 2024, Wakil Rektor Bidang Akademik Jamiah Ahmadiyah Internasional Indonesia, Rakeeman R.A.M. Juman, menguraikan dasar teologis dan ...
Penguatan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) memerlukan peran aktif semua pihak, termasuk ketika berhadapan dengan konflik yang melibatkan agama. Cara-cara mengelola konflik, seperti mediasi dan negosiasi, penting menjadi keterampilan para birokrat, pemuka agama, dan penggiat masyarakat sipil. Untuk itu, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina kembali menggelar Lokalatih Mediasi Lintas-Iman. Berlangsung di Hotel Luminor, Kota Bogor, 30 ...
Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, para calon anggota legislatif (caleg) Kota Padang berbincang dengan Pelita Padang, beberapa komunitas, serta masyarakat umum mengenai persoalan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Sumatera Barat. Diskusi dengan tajuk Forum Demokrasi itu berlangsung di HD Resto, Pasa Gadang, Kota Padang, Sabtu 9 Februari 2024. Diskusi dimulai oleh moderator dari Pelita Padang, Anjali Sabna, mengenai isu ...
Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan agamis, advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) perlu merangkul banyak pihak. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) mendorong terbitnya Perda Toleransi. Lingkupnya pun sangat luas, yang bermula dari tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (No. 12 Tahun 2022) dan dilanjutkan di tingkat Kota Banjarmasin (No. 4 Tahun 2023). “Kami meyakinkan ...
Oleh Ismail Al-’Alam Meski konflik bermotif agama banyak terjadi sejak Indonesia merdeka, upaya mengadvokasinya dengan istilah eksplisit Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) baru dimulai sekitar tahun 2005. Situasi ini diikuti penerbitan laporan KBB oleh beberapa lembaga, sejak tahun 2007. Pendekatan advokasi KBB pun makin diperkaya; bukan saja menekankan aspek hukum dan norma, tetapi juga pendekatan yang menekankan kepentingan seperti mediasi. ...
Oleh: Rezza Prasetyo Setiawan Di dalam demokrasi Indonesia pascakolonial, yang sangat terpengaruh politik identitas berbasis agama, hukum dan peraturan menjadi garda depan bagi perebutan kepentingan-kepentingan melalui politik pembuatan kebijakan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada Januari 2023, hadir untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dalam beberapa hal, isinya memang menunjukkan kemajuan. Namun demikian, pertimbangan ulang secara mendasar masih diperlukan, terutama agar ...
Situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2023 “tidak mengalami perubahan besar”, sebut Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. Kementerian Agama menegaskan bahwa isu beragama dan toleransi “sangat kompleks”. Catatan mereka sepanjang 2023 masih terdapat kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di sejumlah wilayah, terjadi tren peningkatan laporan penodaan agama yang dilatari video viral di media sosial, dan diskriminasi penganut ...
Advokasi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan kian menguat seiring dengan perkembangan riset tentangnya. Dalam catatan perwakilan Intersectional Collaboration for Indigenous Religions (ICIR), Makrus Ali, riset-riset tersebut bukan hanya menyoroti bangunan pengetahuan (episteme) konsep “kepercayaan” dan “agama leluhur.” Mereka melangkah ke arah percakapan antar masyarakat sipil, komunitas, dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Yang perlu menjadi isu advokasi ke depan adalah perluasannya. ...
Kasus-kasus terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di sepanjang 2023 menunjukkan angka yang rendah untuk negara seluas Indonesia. Meski begitu, hal ini bukan berarti tak penting. Di usia Reformasi yang memasuki ¼ abad, kasus KBB selalu mengingatkan kita bahwa para penggiatnya perlu bekerja lebih keras lagi. Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi, memulai catatannya di atas ...