Siaran Pers SETARA Institute, 5 Juni 2024 Dalam Ijtima’ Ulama MUI di Bangka Belitung pada akhir Mei lalu, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa, di antaranya, mengenai salam dan ucapan hari raya lintas agama. Pada pokoknya, MUI mengharamkan salam lintas agama dan ucapan selamat hari raya lintas agama oleh umat Islam. Dalam semingguan belakangan ini, fatwa MUI tersebut menjadi perdebatan publik. ...
Penulis: Venus Nareswari Editor : Risdo Simangunsong “Ibu mau perang atau mau damai?” Gema suara tersebut menghantui seisi ruangan disertai gebrakan meja yang cukup kuat, juga tangisan seorang bayi. Peristiwa itu dialami oleh Pdt. Obertina Johanis, 21 Agustus 2005, di GKP Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Waktu setempat menunjukkan pukul 10.00 pagi, segelintir orang datang sembari membawa keresahan atas peribadatan di tempat ...
Sumber Foto: Antara Ramadhan memang telah beranjak meninggalkan kita, tetapi ada satu hal yang selalu membuat saya ingat dengan bulan tersebut sejak saya kecil. Yaitu tradisi yang disebut selikuran atau akrab pula disebut dengan likuran yang berarti dua puluh. Likuran selalu dilaksanakan setiap bulan Ramadhan, tepat nya pada sepuluh malam terakhir. Tradisi ini merupakan perkawinan antara budaya dengan agama, yang bertujuan menyampaikan nilai-nilai agama ...
Oleh: Andreas Harsono (Peneliti Human Rights Watch) Sebagai langkah maju menuju Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia, warga negara dari kelompok agama minoritas kini mendapatkan izin mengubah identitas agama di KTP mereka. Ini dampak diperkenalkannya kategori baru, kepercayaan, di samping enam agama yang diakui. Kepercayaan telah menjadi kategori agama ketujuh yang masuk dalam daftar agama yang diakui pemerintah –setelah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, ...
Hukum adat tersebut merupakan hasil perbincangan sehari-hari yang dilakukan di kedai kopi, di beranda masjid, sekolah, atau balai desa. Itulah hukum hidup masyarakat. … Bagaimana caranya agar bisa dijadikan peraturan daerah (Perda)?Sulistyowati Irianto — Commissioner of Komnas HAM Pencantuman Living Law dalam pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menuai banyak kritik dari kalangan akademisi dan ...
Maurisa Zinira Melanjutkan upaya-upaya sebelumnya terkait dengan ranah kebebasan beragama, Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) bekerja sama dengan PUSAD Paramadina dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyelenggarakan konferensi yang memfasilitasi para aktivis dan pemangku kepentingan dari berbagai institusi. untuk berbagi keprihatinan mereka mengenai masalah kebebasan beragama. Konferensi bertajuk “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023” ini ...
Vikry Reinaldo Paais Semua orang menginginkan kebebasan beragama atau berkeyakinan, tetapi bagaimana jika kebebasan itu saling menafikan dan tidak bisa didamaikan? Pertanyaan ini menjadi pemantik bagi Sharma untuk mengeksplorasi, atau lebih tepatnya memproblematisasi, fenomena kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Hasil telisikannya itu ia tuangkan dalam buku berjudul Problematizing Religious Freedom (2011) yang ia jabarkan menjadi dua bagian. Pada Bagian I, Sharma memulai ...
Kehadiran Bulan Suci Ramadan senantiasa disambut gempita oleh banyak muslim di Indonesia, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan puasa selama sebulan hampir sebulan penuh; ritual-ritual keagamaan maupun budaya digelar, masjid dan musala ramai dengan aktivitas ibadah, tak ketinggalan pula pernak-pernik terkait ibadah tahunan ini menghiasi setiap sudut jalan maupun gang. Sayangnya, bulan Ramadan juga kerap dihiasi dengan aksi-aksi intoleran oleh sebagian ...
Dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023), Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, mengenai kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29 (2). Secara tidak langsung, pidato Jokowi seolah memberi alarm bagi keberadaan sejumlah peraturan daerah yang memicu persoalan kebebasan beragama di lapangan. “Ada rapat…, sepakat tidak memperbolehkan ...
ISFoRB MENOLAK TEGAS LAHIRNYA SURAT EDARAN BUPATI SINTANG TENTANG ALIRAN AHMADIYAHSIARAN PERSJakarta, 2 Maret 2023Pada tanggal 15 Februari 2023, Bupati Sintang, Jarot Winarno, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 180/0838/KESBANGPOL/2023 tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang. Surat edaran tersebut juga memuat pernyataan bahwa aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat. Dalam surat edaran tersebut, Bupati mengacu kepada Surat Keputusan ...