KUHP baru yang berlaku awal 2026 memiliki celah yang merugikan kelompok minoritas. Mereka berusaha bertahan dengan berjejaring dan saling menguatkan. Ringkasan:● Kelompok minoritas dan aktivis prodemokrasi cemas KUHP baru akan memicu kriminalisasi dan diskriminasi.● Pasal agama dan penghinaan negara dalam KUHP dinilai multitafsir dan rawan disalahgunakan terhadap kelompok rentan.● Perlu peningkatkan mitigasi hukum dan kolaborasi untuk memperkuat daya tahan menghadapi ...
Konten ini diambil dari kolaborasi akun Instagram Komunitas GUSDURian Jogja, Jaringan GUSDURian Indonesia, dan 2 lainnya Caption: Cangkrukan Pemikiran Gus Dur Edisi Spesial Haul Gus Dur.Tema : Demokrasi & Civil Society. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang memandang demokrasi bukan sekedar sistem politik, tetapi cara memanusiakan manusia. Dalam pandangannya, demokrasi lahir dari keberanian membela kelompok yang lemah, menghargai perbedaan, serta memastikan ...
Refleksi dua dekade perjalanan Fahmina terangkum dalam puluhan tulisan tentang gender, demokrasi, komunitas, dan transformasi sosial. Ringkasan:● Fahmina meluncurkan buku refleksi 25 tahun berisi tulisan tentang gender, demokrasi, dan komunitas.● Buku setebal 315 halaman ini disusun melalui seleksi lebih dari seratus naskah.● Empat bagiannya menyoroti transformasi gender, demokrasi, komunitas, dan kelembagaan Fahmina. Republikasi dari Yayasan Fahmina “Variasi tulisan dalam buku ...
Ringkasan:● Demokrasi Indonesia kian simbolik dan menjauh dari pemenuhan hak kelompok rentan.● Ruang digital memperdalam polarisasi dan memperkuat disinformasi yang merugikan kelompok rentan.● Teknologi politik dan regulasi baru mengancam kebebasan warga, sehingga literasi kritis menjadi mendesak. Oleh: Ucu Cintarsih | Republikasi dari Jakatarub Demokrasi yang Semakin Simbolik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) seharusnya menjadi fondasi yang menjamin martabat dan ...
Ringkasan: ● Revisi KUHAP dinilai merapuhkan demokrasi, berpotensi memicu kriminalisasi dan penyalahgunaan wewenang negara.● Hukum yang seharusnya melindungi masyarakat yang beragam justru berpotensi menindas, terutama kelompok rentan, dan mempersempit kebebasan sipil.● Masyarakat dan pemuka agama didesak bersuara untuk menuntut hukum yang adil demi menjamin ruang hidup bersama yang aman. Konten ini diambil dari kolaborasi akun Instagram Institut DIAN/Interfidei, SEJUK, dan ...
Republikasi dari Amnesty International Indonesia Kondisi hak asasi manusia (HAM) setahun pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalami erosi terparah akibat maraknya kebijakan, tindakan, dan praktik-praktik otoriter, kata Amnesty International Indonesia hari ini. Erosi hak-hak asasi manusia disebabkan oleh pembuatan kebijakan yang populis dan tidak partisipatif, yang terus menjadi pilihan utama alih-alih dialog dengan warga. Dialog baru menjadi pilihan ...
Oleh: Nanik Rahmawati | Republikasi dari GUSDURian Komunitas GUSDURian Yogyakarta kembali menggelar Cangkrukan, diskusi rutinan yang membahas tulisan Gus Dur. Pada demokrasi kali ini mengangkat artikel ”Agama dan Tantangan Demokrasi” di Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) Aswaja Nusantara, pada Jum’at (28/09). Demokrasi di negeri ini memiliki masalah yang cukup pelik apabila disandingkan dengan agama. Kedua hal ini sama-sama penting, maka harus ...
Oleh Koalisi Advokasi KBB Indonesia Kami, Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia, yang baru saja menyelenggarakan konferensi tahunan di Tomohon, Bumi Minahasa, Sulawesi Utara, 1-4 September 2025, menyampaikan maklumat sekaligus ketegasan sikap kami mengenai situasi mutakhir demokrasi di Tanah Air tercinta. Berikut 7 butir maklumat kami: Demikian Maklumat Minahasa yang menjadi posisi kami, sekaligus pedoman bagi kami dalam ...
Penulis: Putri Nur Habibah | Ilustrasi: Wikimedia Diskusi Virtual Bulanan Koalisi Advokasi KBB Indonesia April 2025 mengangkat tema “Memukul-Balik Tren Otokratisasi: Belajar dari Pangkalan Data “Damai Pangkal Damai.” Tujuan utamanya untuk menyoroti ketidakefektifan aksi “Indonesia Gelap” di kwartal pertama tahun 2025, berbeda dengan aksi “Garuda Biru” pada 22 Agustus 2024 yang berhasil memutar balik otokratisasi pada masa itu. Kemerosotan mutu ...
Sekber Koalisi Advokasi KBB mengundang kawan-kawan hadir dalam diskusi virtual bulanan: Memukul-Balik Tren Otokratisasi: Belajar dari Pangkalan Data “Damai Pangkal Damai” Jumat, 25 April 2025, Pukul 14.00-16.00 WIB. Link Registrasi Zoom: bit.ly/diskusiKBB-16 Narasumber: diah kusumaningrum (Dosen FISIPOL, Universitas Gadjah Mada); Dandhy Dwi Laksono (Jurnalis investigasi dan Filmmaker); Asfinawati (Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera); Ismail Al-‘Alam (Sekber Koalisi Advokasi KBB, Moderator) ...