Tulisan Ketujuh (Catatan Akhir Tahun KBB 2025) Oleh: Ihsan Ali-Fauzi dan Suci Ambarwati Perkembangan teknologi media sosial (medsos) belakangan ini mengubah drastis cara manusia memperoleh informasi tentang apa saja, termasuk isu kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Kita di Indonesia juga merasakannya, dengan intensitas berbeda dari satu ke lain orang. Kita praktis tidak lagi mengandalkan media-media arus utama, apalagi hanya media ...
Ringkasan:● Polemik rumah ibadah di Kupang dipicu hoaks, meski penghentian pembangunan bersifat administratif sementara.● Regulasi pendirian rumah ibadah berbasis kuantitas berpotensi mendiskriminasi kelompok minoritas.● Negara wajib membenahi kebijakan dan memperkuat mediasi demi kebebasan beragama yang berkeadilan. Oleh: Rindrasari | Republikasi dari YKPI Isu penolakan pembangunan rumah ibadah kembali memanas di ruang publik. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan pada ...
Sekber Koalisi Advokasi KBB Indonesia mengundang kawan-kawan untuk hadir dalam Diskusi Virtual Bulanan: Catatan Akhir Tahun KBB 2025: Pemerintahan Baru, Masalah Lama? 🗓 Jumat, 30 Januari 2026⏰ Pukul 14.00–16.00 WIB*🔗 Link Registrasi Zoom: bit.ly/diskusiKBB-25📄 Bahan Diskusi: bit.ly/bahandiskusiKBB-25 Bagaimana karakter utama kebijakan agama/kepercayaan pada satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran jika dilihat dalam konteks sejarah kebijakan sebelumnya? Sejauh mana agenda Kementerian Agama ...
Catatan atas Buku Muslim Ahmadiyah dan Indonesia Ringkasan:● Mengenal Ahmadiyah secara langsung membantu meruntuhkan prasangka dan kesalahpahaman yang diwariskan.● Keberagaman penulis dan perspektif menegaskan bahwa empati tumbuh dari perjumpaan dan keterbukaan.● Perbedaan yang diterima sebagai keniscayaan menjadi fondasi hidup bersama yang inklusif dan manusiawi. Oleh : Ahsan Jamet Hamidi Minggu lalu, saya mengikuti peluncuran buku Muslim Ahmadiyah dan Indonesia: 100 ...
Tulisan Keenam (Catatan Akhir Tahun KBB 2025) Oleh: Samsul Maarif Pada 10 Desember 2025, ratusan warga Sukatani Cianjur, Jawa Barat melakukan demonstrasi di kantor Bupati Cianjur.[1] Aksi tersebut didominasi oleh perempuan yang memprotes pematokan titik proyek geotermal di Sukatani tanpa penjelasan kepada warga pada bulan sebelumnya, sekaligus menuntut Bupati Cianjur menepati janjinya untuk menolak proyek geotermal di Gunung Gede Pangrango. ...
Ringkasan:● KUHP baru 2026 berisiko memicu kriminalisasi minoritas akibat pasal karet yang multitafsir.● Ketimpangan relasi kuasa dan penolakan sosial menjadi hambatan utama perlindungan kebebasan beragama.● Implementasi hukum harus berbasis HAM dan dialog inklusif demi mencegah legitimasi intoleransi. Oleh: Rindrasari | Republikasi dari YKPI Transisi menuju pemberlakuan KUHP baru pada awal 2026 membawa peluang sekaligus ketidakpastian bagi perlindungan kebebasan beragama. Perubahan ...
Tulisan Ketiga (Catatan Akhir Tahun KBB 2025) Oleh: Ihsan Ali-Fauzi Serangan terhadap sejumlah murid Kristen yang sedang retret di Cidahu (Sukabumi, Jawa Barat), pada Juni 2025, kembali menaikkan isu kontroversial terkait PBM 2006, regulasi yang sekarang ada tentang pendirian rumah ibadat. Kabar mengenai peristiwa itu sendiri tersebar luas karena media massa cukup luas memberitakannya,[1] dan menjadi viral antara lain berkat ...
Kasus pelarangan ibadah jadi bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi, mencapai 14 kasus dalam setahun terakhir. Ringkasan: ● Tercatat 32 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sepanjang Desember 2024–November 2025.● Pelarangan ibadah mendominasi pelanggaran, disusul perusakan, penolakan pembangunan, penyegelan, intimidasi, dan persekusi rumah ibadah● Lemahnya respons hukum memperkuat impunitas pelaku dan memperburuk iklim intoleransi terhadap kelompok agama minoritas. Oleh: ...
Tulisan Kedua (Catatan Akhir Tahun KBB 2025) Oleh: Zainal Abidin Bagir Pada awal tahun 2026 ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada Januari 2023, telah berlaku. Ada beberapa bagian dari KUHP ini yang menyangkut agama/kepercayaan. Yang paling signifikan adalah Pasal-pasal 300–305 di bawah judul “Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan”, yang menjadi topik ...
Tulisan Pertama (Catatan Akhir Tahun KBB 2025) Oleh: Zainal Abidin Bagir dan Samsul Maarif Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak ada kebijakan khusus terkait agama/kepercayaan yang menonjol. Kementerian Agama (Kemenag) tampak memiliki beberapa prioritas baru, dan tak cukup aktif dalam merespons persoalan-persoalan menyangkut relasi antar komunitas agama, khususnya kelompok minoritas atau rentan. Warisan pekerjaan belum selesai yang ditinggalkan pemerintah ...