Oleh: Maulana | Republikasi dari Seputarfakta.com Proses penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung (SK PBG) untuk Gereja Toraja Samarinda Seberang kini menjadi harapan terbesar jemaat, bahkan didoakan menjadi “kado Natal” istimewa yang terbit sebelum perayaan akhir tahun. Namun, harapan ini diadang oleh kendala teknis administrasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Samarinda, ditambah munculnya surat penolakan ...
Republikasi dari ELSA Online LPM Menteng UNWAHAS Gelar Diskusi Publik Politik Minoritas, Tiga Akademisi Soroti Isu Agama dan Identitas Semarang, Suasana kampus Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang terasa lebih hidup pada Kamis (23/10/2025) pagi. Diskusi Publik dan Bedah Buku “Politik Minoritas di Indonesia” digelar oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Menteng UNWAHAS. Dosen UNTAG Semarang, Ceprudin menyoroti pentingnya peran agama dalam administrasi ...
Catatan diaspora dari Negeri Formosa yang (katanya) tak beragama, tapi justru lebih menghargai yang beriman. Konten ini diambil dari akun Instagram Koalisi Advokasi KBB Indonesia Kadang, kita justru menemukan makna iman di tempat yang tak banyak bicara soal agama. Dari Negeri Formosa, kita bisa belajar bahwa penghargaan pada keyakinan bukan soal simbol, tapi soal kemanusiaan. ...
Oleh: Rezza P. Setiawan – ISFoRB Pada awal Januari 2026 mendatang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada tahun 2023 akan mulai berlaku. Di antara pasal-pasal KUHP tersebut, pasal 300–305 secara khusus membahas tentang kehidupan beragama di masyarakat. Oleh karena itu, pemberlakuan KUHP yang baru ini akan membawa perubahan signifikan kepada lanskap hukum yang turut melatari kehidupan beragama (dan ...
Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia 2025 berlangsung pada 1–4 September 2025 di Panti Samadi, Tomohon, Sulawesi Utara. Acara ini mengusung tema “Mempertahankan Rumah Demokrasi Kita: Konsolidasi Jaringan KBB dan Perluasan Arena Perjuangan” dan dihadiri 53 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan 31 orang/lembaga dari pelbagai wilayah di Sulawesi Utara (lihat lampiran 1). Mereka terdiri dari ...
The hijab is not just a piece of cloth. It’s a symbol of faith, choice, and strength.When women are forced to wear or banned from wearing it, it’s not only their clothing that’s being controlled. It’s their voice, identity, and freedom. This talk sheds light on the deep psychological toll of such coercion and prohibition, but at the same time ...
Republikasi dari Warta Ahmadiyah Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Bapak Zaki Firdaus Syahid, ST MT bertemu pihak Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS). Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Senin 13 Oktober 2025 tersebut Amirnas diterima Direktur pada Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Zainal Abidin Bagir. Pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam berbagai hal terkait kampanye ...
Oleh: Mariz Tadros | Republikasi dari Taylor & Francis Online Abstrak Makalah ini berargumen bahwa kosakata kesetaraan beragama memiliki potensi untuk mewujudkan terobosan konseptual, paradigmatis, dan kebijakan yang berkontribusi dalam menampakkan pelanggaran sehari-hari terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan (FoRB). Meski menyadari dampak merugikan dari menyusutnya dukungan terhadap bantuan internasional dan multilateralisme serta pendalaman polarisasi politik di dalam negeri, artikel ini ...
Republikasi dari Taylor & Francis Online Judul Asli: The Future of Religious Freedom: Rights, Recognition, and Resistance in the 21st CenturyPenulis: Jocelyne Cesari Abstrak: Artikel ini mengkaji dinamika kebebasan beragama melalui sudut pandang konseptual, hukum, dan geopolitik. Pembahasan mencakup ketegangan antara hak individual dan hak kolektif, serta antara kebebasan negatif dan kebebasan positif, sekaligus menelusuri pergeseran semantik dari toleransi beragama menuju pluralisme ...
Abstrak Edisi khusus ini mengeksplorasi lanskap kebebasan beragama atau berkeyakinan (freedom of religion or belief – FoRB) yang terus berkembang di tengah fragmentasi politik, transformasi digital, dan persaingan geopolitik. Melampaui paradigma hukum yang berpusat pada negara, berbagai kontribusi dalam edisi ini mengkaji bagaimana FoRB dibentuk oleh sejarah nasional, warisan pascakolonial, dan ketidaksetaraan struktural.Tulisan-tulisan tersebut menganalisis persinggungan antara FoRB dengan populisme, ...