Dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia, Selasa (17/1/2023), Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, mengenai kebebasan beragama yang dijamin oleh…
ISFoRB MENOLAK TEGAS LAHIRNYA SURAT EDARAN BUPATI SINTANG TENTANG ALIRAN AHMADIYAHSIARAN PERSJakarta, 2 Maret 2023Pada tanggal 15 Februari 2023, Bupati Sintang, Jarot Winarno, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 180/0838/KESBANGPOL/2023 tentang pelarangan…
DUKUNGAN ISFoRB TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA BAGI WARGA AHMADIYAH SIARAN PERSJakarta, 2 Maret 2023Pada bulan Februari 2023, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sukabumi, Daden Sukendar, didesak mundur…
Di atas kertas, sejak era demokratisasi 1998 Indonesia bisa dibilang mengalami kemajuan dari sisi instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari kehadiran tiga dokumen yang…
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada awal Januari 2023 telah memancing kontroversi di media dalam dan luar negeri. Salah satu perubahan yang belum banyak dibahas adalah pasal-pasal terkait…
Belakangan ini polemik mengenai nikah beda agama kembali menyeruak dan menghiasi sejumlah media pemberitaan nasional. Sebabnya, permohonan uji materi terhadap Pasal 2 (1) UU 1/1974 memperoleh putusan akhir dari Mahkamah…
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah diterima dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022. Salah satu persoalan yang mengemuka dalam diskusi mengenai RKUHP adalah terkait pasal-pasal mengenai agama/kepercayaan.Tidak sedikit organisasi masyarakat sipil yang telah menaruh perhatian pada pasal-pasal terkait agama dalam RKUHP. Berikut ini beberapa tanggapan dan usulan revisi dari beberapa organisasi terhadap beberapa draft RKUHP selama enam tahun terakhir. Sebagian dari usulan yang diajukan beberapa lembaga ini tampak diakomodasi dalam versi RKUHP terakhir (6 Desember 2022), sebagian lain tidak.
Heiner Bielefeldt mengangkat satu perspektif menarik mengenai KBB yang menurutnya memiliki kontribusi potensial dalam mewujudkan perdamaian sosial (societal peace). Sudut pandang ini tentu menjadi sangat vital dalam melihat kembali kelindan antara isu perdamaian dan kebebasan yang sering kali tak seiring jalan. Atas nama perdamaian, harmoni, dan ketertiban, tak jarang pelanggaran hak dan kebebasan warga negara terjadi. Untuk itu, tulisan ini mengangkat kembali gagasan-gagasan pokok Bielefeldt mengenai kontribusi KBB terhadap proyek bina-damai yang berorientasi pada perdamaian sejati yang “bising” dan bukan “hening”.
Keberadaan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan membuka lembaran baru bagi isu pernikahan anak di Indonesia. Undang-undang tersebut menggantikan regulasi pernikahan di negeri ini yang telah bertahan hampir setengah abad. Salah satu poin penting dari UU tersebut adalah kenaikan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, dari yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini sangat berpotensi menekan angka pernikahan anak di Indonesia yang menduduki peringkat 8 di dunia.Pernikahan anak dan relasinya dengan praktik keagamaan umat muslim di Indonesia menjadi salah satu isu penting yang diangkat oleh Nelly van Doorn-Harder, Guru Besar Vrije Universiteit di bidang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) dalam kuliah perdananya yang berjudul, “Strong Rights, Fragile People: The Politics of Freedom of Religion or Belief”, Maret 2022 silam.
Untuk memahami perkembangan terkini kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Eropa, kami melakukan wawancara dengan Lena Larsen—direktur The Oslo Coalition of Freedom of Religion or Belief, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norwegia—pada 19 Juli 2022 saat kunjungannya ke International Conference on Religion and Human Rights 2022: Pedagogical Opportunities and Challenges in Higher Education in Indonesia. Menurut Larsen, realitas kehidupan beragama dan jaminan negara bagi minoritas di Eropa mengungkapkan situasi kompleks yang tidak dapat dijelaskan dalam satu gambaran utuh. Ini karena status kebebasan beragama di Eropa bervariasi dari satu negara ke negara lain. Perbedaan kondisi demografi dan karakter kehidupan sosial politik sangat memengaruhi sikap setiap negara terhadap kelompok minoritas.