Informasi Jadwal Agenda Kegiatan Terkini
Kajian_Buku

Dianggap Asing atau Dianggap Ancaman? Perkara Kebebasan Beragama Saksi Yehuwa di Singapura dan Jepang

Alam PUSADAdd Comment
HQA02330, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ringkasan artikel karya Ernils Larsson berjudul “Social Outsiders or Subversive Anti-Statists? Litigating the Religious Freedom of Jehovah’s Witnesses in Singapore and Japan”, yang diterbitkan oleh Religion, State & Society pada 21 April 2026. Ringkasan ini disusun sebagai bahan pembelajaran dan pengayaan wawasan mengenai isu kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) dalam konteks global.

3 Temuan Kunci

1. Dua kasus berpangkal pada penolakan memegang senjata, tetapi hasilnya berlawanan.
Di Singapura, Ketua Hakim Yong Pung How pada 1994 menolak banding. Pendaftaran organisasinya tetap dicabut dan bahan bacaan keagamaan mereka tetap dilarang beredar, sehingga memilikinya pun dianggap melanggar hukum, karena ajarannya dinilai membahayakan keamanan negara. Di Jepang, Mahkamah Agung pada 1996 membela siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena menolak latihan kendo, dan menyatakan sekolah harus mencari jalan tengah.

2. Kedua pengadilan tidak mempersoalkan status Saksi Yehuwa sebagai agama.
Di Singapura, pembubaran menyasar badan hukumnya sebagai perkumpulan menurut Societies Act 1966, sehingga status keagamaannya tidak relevan. Di Jepang, Pengadilan Tinggi Osaka menilai sekolah cukup memeriksa apakah alasan siswa masuk akal dan konsisten, tanpa perlu menyelidiki ajarannya.

3. Hasil perkara ditentukan oleh besar kecilnya risiko dan cara negara memandang kelompok itu.
Kasus Jepang hanya menyangkut satu bagian pelajaran olahraga di satu sekolah, sedangkan kasus Singapura menyangkut pertahanan sebuah negara kecil yang mewajibkan dinas militer dan tidak mengakui hak menolaknya karena keyakinan. Di Singapura, Saksi-Saksi Yehuwa dianggap penentang negara. Di Jepang, mereka dianggap kelompok asing yang masih bisa diterima. Penulis menautkan pola ini dengan sekuritisasi agama di demokrasi Barat pasca-9/11.

2 Implikasi Analitis & Celah Kajian

1. Jaminan kebebasan beragama tidak otomatis melindungi minoritas.
Konstitusi kedua negara sama-sama menjamin keyakinan internal secara absolut dan membatasi praktik eksternal demi ketertiban atau kesejahteraan umum. Jaminan itu berjalan baik saat kepentingan negara tidak terancam dan klaim kelompok diakui sebagai iman yang tulus. Namun, jaminan itu gagal ketika berhadapan dengan keamanan nasional. Penulis juga melihat identitas kolektif sebagai anggota komunitas menjadi daya tawar para siswa di Jepang.

2. Celah hukum Singapura terbuka lebar, sementara cakupan kajian ini terbatas.
Pasal 15 ayat (4) Konstitusi, wewenang menteri membubarkan perkumpulan, dan tidak adanya pengakuan hak menolak wajib militer memberi negara ruang yang luas. Pengadilan pun menolak menggantikan penilaian menteri soal ancaman keamanan. Penulis mengaku tidak menelusuri riwayat putusan pengadilan di kedua negara karena keterbatasan ruang dan tidak bermaksud menilai mana negara yang lebih baik dalam menjamin kebebasan beragama. Ia hanya membandingkan dua kasus dengan risiko berbeda, sehingga hasilnya sulit digeneralisasi.

1 Pertanyaan Strategis / Refleksi Advokasi

Jika hasil perkara lebih bergantung pada apakah minoritas dianggap membahayakan negara, strategi apa yang perlu disusun jejaring koalisi KBB agar tuntutan kelompok rentan dilihat sebagai permintaan penyesuaian yang tulus dan berisiko rendah, bukan sebagai soal keamanan atau stabilitas?

Teks lengkap (full paper) dapat diakses melalui https://doi.org/10.1080/09637494.2026.2628107.

Dikurasi dan diringkas oleh Andrianor (editor kbb.id)

Bagikan artikel ini

Informasi Artikel

Kategori
Kajian_Buku