Pernyataan Sikap tentang Penetapan Hari Kepercayaan Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia

Republikasi dari PUSAD Paramadina

Rekognisi Setengah Hati
Pernyataan Sikap tentang Penetapan Hari Kepercayaan
Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia

Penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan merupakan buah manis perjuangan panjang dan melelahkan para penghayat kepercayaan dalam menuntut hak kewarganegaraan yang setara. Meski menyisakan kekecewaan karena tuntutan agar hari tersebut dijadikan hari libur nasional tidak dikabulkan, momentum ini tetap harus diapresiasi sebagai hasil positif, meski belum utuh, dari perjuangan kewargaan penghayat kepercayaan.

Rekognisi “setengah hati” ini harus menjadi pengingat keras (reminder) bagi kita semua bahwa negara belum konsekuen memberi jaminan penuh dan utuh terhadap hak-hak warga negaranya, khususnya para penghayat kepercayaan. Hingga hari ini, praktik diskriminasi dan peminggiran sistemik masih nyata terjadi terutama di tiga sektor penting:

1. Sektor Pendidikan: Kurikulum Ada, Guru Tiada

Pendidikan kepercayaan masih menjadi arena diskriminasi nyata. Negara terjebak dalam perdebatan birokratis mengenai status dan yurisdiksinya, apakah di bawah Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Akibatnya:

Penyuluh sukarela menjadi andalan: Pelaksanaan pendidikan masih bergantung pada kebijakan penyuluh berbasis sukarela. Konsekuensinya, pemenuhan hak belajar anak-anak penghayat sangat bergantung pada belas kasihan dan komitmen inklusivitas kepala sekolah serta guru setempat.
Terlantarnya alumni Prodi Kepercayaan: Program studi pendidikan kepercayaan yang telah dibentuk tidak diurus dengan serius. Alumninya, yang diproyeksikan menjadi guru resmi, kini terlantar dan terkatung-katung tanpa kejelasan formasi.

2. Sektor Keagamaan: Eksklusi dari Agenda Pembangunan

Diferensiasi kaku antara “agama” dan “kepercayaan” sengaja dipelihara untuk menyisihkan penghayat dari agenda pembangunan keagamaan. Menempatkan kepercayaan di bawah Kementerian Kebudayaan secara sistemstis mengerdilkan esensi kepercayaan sekadar sebagai “budaya”, sekaligus memberangus hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Akibatnya, penghayat secara sistematis dipinggirkan dari kemungkinan memperoleh berbagai fasilitas negara, seperti:

Akses dan bantuan pendidikan keagamaan.
Kemudahan pendirian rumah ibadah/sarana ritual.
Keterlibatan dalam forum-forum keagamaan resmi.

3. Partisipasi Politik: Domestikasi dan Marginalisasi

Rekognisi atau pengakuan negara yang tidak utuh melanggengkan stigma bahwa penghayat kepercayaan adalah kelompok “peminta-minta hak”. Negara secara sistemstis melemahkan posisi politik mereka, menempatkan penghayat sebagai kelas marginal yang diredam suaranya, serta menutup ruang partisipasi bermakna dalam berbagai agenda pembangunan nasional.

PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN

Hari Kepercayaan bukan sekadar seremoni kalender. Hari ini adalah monumen gerakan anti diskriminasi. Oleh karena itu, kami mendesak negara untuk segera:

Hentikan ego sektoral dan segera penuhi ketersediaan guru PNS/PPPK (Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) bagi siswa penghayat kepercayaan.
Akhiri pembedaan perlakuan hukum antara agama dan kepercayaan dalam akses fasilitas keagamaan dan KBB.
Buka ruang partisipasi politik dan pembangunan yang setara bagi penghayat kepercayaan sebagai warga negara penuh.

Negara tidak boleh mencicil keadilan. Hak konstitusional adalah hak mutlak, bukan komoditas yang diberikan setengah-setengah!

Kontak: Ismail al-`Alam (0815-1166-6075).

Jakarta, 13 Juli 2026

Lampiran:
Daftar Nama Anggota Pendukung
(Lembaga dan Individu)

Lembaga

Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM
Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Yogyakarta
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Solidaritas Korban Tindak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (SOBAT KBB)
Yayasan Fahmina
Solidaritas Jaringan Antarumat Beragama (Sajajar)
⁠Komunitas Orang Muda Lintas Agama Kupang (KOMPAK)
Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA)
⁠Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia
Humanesia – Humanis Indonesia
Koalisi Advokasi KBB Sulawesi Utara
Yayasan Cahaya Mercusuar Indonesia
⁠Pelita untuk Perdamaian dan Keberagaman (Pelita Padang)
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Aliansi Advokasi KBB Kalimantan Timur
Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Beliefs (ISFORB)
⁠Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)
Gusdurian Manado
⁠Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin
⁠Ambin Demokrasi Kalsel
Badan Pengurus Marapu Sumba Timur
Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
Initiatives of Change Indonesia
⁠Intersectoral Collaboration on Indigenous Religions (ICIR).
Sekolah Damai Indonesia Bandung (SEKODI Bandung)
Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
IMPARSIAL
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Jaringan GUSDURian
Institut DIAN/INTERFIDEI
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU
Human Rights Watch
Yayasan Pantau
Ahlulbait Indonesia (ABI)
⁠Yayasan Cahaya Guru
Humanis
Pusat Studi Demokrasi Desa dan Kependudukan (PIDDU)