Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah diterima dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022. Salah satu persoalan yang mengemuka dalam diskusi mengenai RKUHP adalah terkait pasal-pasal mengenai agama/kepercayaan. Tidak sedikit organisasi masyarakat sipil yang telah menaruh perhatian pada pasal-pasal terkait agama dalam RKUHP. Berikut ini beberapa tanggapan dan usulan revisi dari beberapa organisasi terhadap beberapa draft RKUHP ...

Usulan yang diajukan dalam dokumen ini adalah tanggapan atas draft RKUHP versi terakhir tersebut dan telah didiskusikan oleh wakil-wakil lembaga pengusul dalam beberapa pertemuan, hingga 11 November 2022. ...

Bagian pertama dari tulisan ini menunjukkan beberapa masalah dalam legislasi mengenai tindak pidana terkait agama, sebagaimana halnya Naskah Akademik RKUHP, juga menunjukkan konteks di luar Indonesia sebagai perbandingan dan sumber pelajaran. Bagian kedua menunjukkan alternatif berbeda untuk mencapai tujuan pengaturan tersebut, untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pengaturan tindak pidana terkait agama yang ada dalam RKUHP kini. ...

Dalam RKUHP versi Juli 2022 yang diserahkan pemerintah kepada DPR, telah ada beberapa perubahan positif dibanding versi sebelumnya, yang kami apresiasi. Usulan yang diajukan dalam dokumen ini adalah tanggapan atas RKUHP versi terakhir itu, dan telah didiskusikan oleh wakil-wakil lembaga pengusul dalam setidaknya lima pertemuan daring dan luring pada bulan Juli – September 2022. ...

Heiner Bielefeldt mengangkat satu perspektif menarik mengenai KBB yang menurutnya memiliki kontribusi potensial dalam mewujudkan perdamaian sosial (societal peace). Sudut pandang ini tentu menjadi sangat vital dalam melihat kembali kelindan antara isu perdamaian dan kebebasan yang sering kali tak seiring jalan. Atas nama perdamaian, harmoni, dan ketertiban, tak jarang pelanggaran hak dan kebebasan warga negara terjadi. Untuk itu, tulisan ini ...

Keberadaan UU No. 16/2019 tentang Perkawinan membuka lembaran baru bagi isu pernikahan anak di Indonesia. Undang-undang tersebut menggantikan regulasi pernikahan di negeri ini yang telah bertahan hampir setengah abad. Salah satu poin penting dari UU tersebut adalah kenaikan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, dari yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini sangat berpotensi menekan angka ...

Untuk memahami perkembangan terkini kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Eropa, kami melakukan wawancara dengan Lena Larsen—direktur The Oslo Coalition of Freedom of Religion or Belief, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norwegia—pada 19 Juli 2022 saat kunjungannya ke International Conference on Religion and Human Rights 2022: Pedagogical Opportunities and Challenges in Higher Education in Indonesia. Menurut Larsen, ...

Sebagai sebuah norma sosial yang diniatkan berlaku universal, keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian tak terpisahkan dalam diskursus maupun kehidupan umat Islam di dunia dewasa ini. Meski secara formal, negara-negara muslim yang mengafirmasi keberadaan nilai-nilai HAM, amun pelaksanaan dan penegakannya masih lemah dan tak jarang menjadi sorotan. ...

Di tingkat masyarakat, program moderasi beragama yang digagas Kementerian Agama menuai berbagai tanggapan. Meski dimaksudkan untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis, namun istilah dan konsep moderasi beragama tidak dapat disangkal menimbulkan polemik tentang siapa yang moderat dan siapa yang tidak. ...