Sejumlah pegiat keberagaman dari berbagai komunitas agama, kepercayaan, organisasi kepemudaan (OKP) dan mahasiswa di Kabupaten Garut gelar diskusi bertajuk ‘Harapan dan Pengelolaan Keberagaman di Indonesia’ di Gereja Kristen Pasundan (GKP), Kabupaten Garut, Selasa (26/03/2024). Diskusi ini dilandasi dari permasalahan keberagaman yang memiliki dua sisi yang berbeda di tengah hiruk pikuk kehidupan sosial. Keberagaman menjelma menjadi potensi sekaligus menjadi tantangan. Di ...
Rentang dua dasawarsa advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Di kurun itu, berkembang pendekatan-pendekatan advokasi hingga hari ini. Hal tersebut disampaikan Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies, Zainal Abidin Bagir, dalam Diskusi Virtual Bulanan Dua Dasawarsa Advokasi KBB di Indonesia, yang diselenggarakan Koalisi Advokasi KBB Indonesia, Jumat, 22 Maret 2024. Selain Bagir, dua pembicara ...
Sejak terbentuk di Konferensi Refleksi Advokasi KBB di Indonesia, Puncak, Agustus 2023 lalu, Sekretariat Bersama Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Indonesia (Sekber KBB) terus mengembangkan programnya. Pelbagai diskusi, perluasan jaringan, dan penerbitan produk pengetahuan telah berlangsung. Untuk mengevaluasinya, anggota Dewan Pengarah Sekber KBB Indonesia berkumpul di Kantor YLBHI, Jumat (01/03/2024). Dalam pertemuan hibrida itu, hadir secara langsung Direktur PUSAD ...
PUSAD Paramadina menerima kunjungan perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bagian Office of International Religious Freedom, Serena Doan dan Leslie Moorman, yang didampingi perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jordan Elizabeth Younes, Senin, 26 Februari 2024. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Office of International Religious Freedom ke Jakarta untuk bertemu dengan perwakilan Pemerintah Indonesia dan organisasi-organisai masyarakat sipil di Indonesia. ...
Upaya Jemaat Ahmadiyah membina hubungan sesama memiliki landasan teologis Bernama rabtah. Dengan kesabaran para Ahmadi yang tanpa pamrih, rabtah berjalan dari tingkat internasional hingga perkampungan. Mereka berhasil meraih kepercayaan bahkan dari kalangan yang dulu mencurigai dan memusuhi. Dalam Bincang Koalisi KBB Indonesia, 23 Februari 2024, Wakil Rektor Bidang Akademik Jamiah Ahmadiyah Internasional Indonesia, Rakeeman R.A.M. Juman, menguraikan dasar teologis dan ...
Penguatan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) memerlukan peran aktif semua pihak, termasuk ketika berhadapan dengan konflik yang melibatkan agama. Cara-cara mengelola konflik, seperti mediasi dan negosiasi, penting menjadi keterampilan para birokrat, pemuka agama, dan penggiat masyarakat sipil. Untuk itu, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina kembali menggelar Lokalatih Mediasi Lintas-Iman. Berlangsung di Hotel Luminor, Kota Bogor, 30 ...
Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, para calon anggota legislatif (caleg) Kota Padang berbincang dengan Pelita Padang, beberapa komunitas, serta masyarakat umum mengenai persoalan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Sumatera Barat. Diskusi dengan tajuk Forum Demokrasi itu berlangsung di HD Resto, Pasa Gadang, Kota Padang, Sabtu 9 Februari 2024. Diskusi dimulai oleh moderator dari Pelita Padang, Anjali Sabna, mengenai isu ...
Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan agamis, advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) perlu merangkul banyak pihak. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) mendorong terbitnya Perda Toleransi. Lingkupnya pun sangat luas, yang bermula dari tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (No. 12 Tahun 2022) dan dilanjutkan di tingkat Kota Banjarmasin (No. 4 Tahun 2023). “Kami meyakinkan ...
Oleh Ismail Al-’Alam Meski konflik bermotif agama banyak terjadi sejak Indonesia merdeka, upaya mengadvokasinya dengan istilah eksplisit Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) baru dimulai sekitar tahun 2005. Situasi ini diikuti penerbitan laporan KBB oleh beberapa lembaga, sejak tahun 2007. Pendekatan advokasi KBB pun makin diperkaya; bukan saja menekankan aspek hukum dan norma, tetapi juga pendekatan yang menekankan kepentingan seperti mediasi. ...
Oleh: Rezza Prasetyo Setiawan Di dalam demokrasi Indonesia pascakolonial, yang sangat terpengaruh politik identitas berbasis agama, hukum dan peraturan menjadi garda depan bagi perebutan kepentingan-kepentingan melalui politik pembuatan kebijakan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada Januari 2023, hadir untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dalam beberapa hal, isinya memang menunjukkan kemajuan. Namun demikian, pertimbangan ulang secara mendasar masih diperlukan, terutama agar ...