Sebagai pemantik Diskusi Virtual Bulanan Maret 2025 ini, kami menghadirkan tiga tulisan dari dua narasumber. Tulisan Pertama, Gereja Buldoser, Made Supriatma, menulis, “Melihat apa yang terjadi di Maumere, saya tiba-tiba berpikir: tidakkah ini sesungguhnya persoalan kelas? Para klerus [demikian orang Katolik menyebut orang-orang yang duduk dalam hierarki Gereja] sesungguhnya adalah tuan tanah. Merekalah golongan kaya di Pulau Bunga [Flores] ini. ...
Penulis: Ucu Cintarsih | Republikasi dari Jakatarub Pada Jumat, 14 Februari 2025, berbagai organisasi masyarakat sipil Kota Bandung berkumpul dalam pertemuan Koalisi Jaringan KOPENHAM di Hotel Atlantic City. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas isu dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM), mewadahi konsolidasi organisasi yang bergerak di isu HAM, serta merancang strategi advokasi bersama dalam mendorong terbentuknya Peraturan Daerah ...
Republikasi dari DIAN/Interfidei Isu Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia hingga saat ini masih terus menjadi isu yang perlu untuk diperjuangkan bersama. Hal ini disebabkan karena keberagaman di Indonesia belum sepenuhnya dimaknai sebagai kekayaan Bangsa Indonesia, sebaliknya keberagaman seringkali masih dilihat sebagai ancaman. Upaya penyeragaman pandangan, termasuk pandangan agama masih terus terjadi dengan adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama tertentu, seperti Ahmadiyah, ...
Dalam rangka merespon meningkatnya pelanggaran hak asasi terhadap minoritas agama dan etnis di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, lebih dari 300 pemikir dan intelektual Muslim dari 120 negara sepakat mendeklarasikan perlindungan akan hak-hak minoritas agama dan etnis di negara-negara mayoritas Islam. Hal ini dikenal dengan istilah “Deklarasi Marrakesh” dan dibentuk pada 29 Januari 2016. Sejak ...
Melengkapi perhelatan International Conference and Consolidation on Indigenous Religion (ICIR) ke-6 di Ambon, Sekber KBB meluncurkan buku Ketegangan Kebebasan dan Kerukunan Beragama di Indonesia: Telaah Sejarah, Politik, dan Hukum di Auditorium IAKN Ambon, Kamis, 24 Oktober 2024. Buku ini adalah karya bersama para peneliti di dalam Koalisi Advokasi KBB Indonesia, yang diterbitkan oleh Persekutuan Gereja-gereja Indonesia dan PUSAD Paramadina bekerja ...
Diskriminasi berupa gangguan hak beribadah seperti pelarangan dan pembubaran ibadah hingga penyerangan dan perusakan rumah ibadah dari waktu ke waktu terus bertambah. Diskriminasi sampai persekusi menyasar kelompok agama atau keyakinan minoritas, termasuk penghayat kepercayaan, dari tahun ke tahun. Bergulirnya kasus-kasus tersebut dipicu kesulitan atas berbagai pembatasan dan penolakan izin mendirikan rumah ibadah yang mendasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan ...
Sekber Koalisi Advokasi KBB mengundang kawan-kawan hadir dalam diskusi virtual bulanan: Dua Dasawarsa Advokasi KBB di Indonesia Jumat, 22 Maret 2024, Pukul 14.00-16.00 WIB. Link Zoom Meeting: bit.ly/diskusiKBB-05 | Passcode: koalisikbb Narasumber: Zainal Abidin Bagir (CRCS UGM); Renata Arianingtyas (The Asia Foundation); Ayu Diasti Rahmawati (FISIPOL UGM); dan Alifa Ardhyasavitri (Koalisi Advokasi KBB Indonesia, moderator) Bagaimana perjalanan perjuangan KBB di ...
Beberapa tahun belakangan ini kehidupan keagamaan di tanah air ditandai antara lain oleh terjadinya berbagai konflik kekerasan yang dipicu oleh alasan-alasan keagamaan. Sebut saja misalnya kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten; bom bunuh diri di Kota Cirebon; pembakaran pesantren Syiah di Sam-pang, Madura; dan kontroversi pembangunan gereja di Yasmin, Bogor, yang tidak kunjung usai. Semua peristiwa itu menunjukkan bahwa ...
Belakangan ini polemik mengenai nikah beda agama kembali menyeruak dan menghiasi sejumlah media pemberitaan nasional. Sebabnya, permohonan uji materi terhadap Pasal 2 (1) UU 1/1974 memperoleh putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi. Ramos Petege, si pemohon, menganggap UU ini menjadi biang keladi pupusnya rencana dirinya yang katolik untuk menikahi pujaan hatinya yang muslim. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Ketua MK Anwar Usman membacakan ...
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah diterima dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 6 Desember 2022. Salah satu persoalan yang mengemuka dalam diskusi mengenai RKUHP adalah terkait pasal-pasal mengenai agama/kepercayaan. Tidak sedikit organisasi masyarakat sipil yang telah menaruh perhatian pada pasal-pasal terkait agama dalam RKUHP. Berikut ini beberapa tanggapan dan usulan revisi dari beberapa organisasi terhadap beberapa draft RKUHP ...