Ringkasan:● Demokrasi harus melindungi hak individu, bukan sekadar menjaga harmoni sosial.● Mayoritarianisme dan penegakan hukum lemah memicu intoleransi serta ekstremisme berbasis agama.● Transformasi narasi inklusif dan kebijakan berdasar hak asasi diperlukan untuk melawan intoleransi. Republikasi dari Yayasan Fahmina Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA) menyelenggarakan Forum Internasional bertajuk “Cross-Country Learning on Youth, Digital Safety, and Human Rights” di Jakarta. Kegiatan ini diikuti ...
Ringkasan:● GNB menegaskan pentingnya demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan HAM sebagai fondasi kebangsaan.● Penanganan konflik Papua harus beralih dari pendekatan militeristik ke pendekatan kemanusiaan dan dialogis.● Pemerintah diminta meningkatkan perlindungan kebebasan berekspresi, pengelolaan lingkungan, dan penanganan bencana yang adil. Republikasi dari PGI Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty, bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB), antara ...
Ringkasan:● Tahun 2025 menandai kemunduran HAM terparah pascareformasi akibat kebijakan negara yang represif dan anti-partisipasi publik.● Kekerasan negara, kriminalisasi protes, dan perluasan peran militer mempersempit ruang sipil serta mengancam kebebasan dasar warga.● Kebijakan ekonomi pro-deforestasi memicu ketimpangan sosial dan bencana ekologis yang berujung pada krisis kemanusiaan. Republikasi dari Amnesty International Indonesia Tahun 2025 merupakan tahun malapetaka nasional hak asasi manusia ...
Republikasi dari KAHAM UII 🚨𝐇𝐔𝐌𝐃𝐀𝐘 𝟐𝟎𝟐𝟓🚨𝐒𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐬𝐢𝐚: 𝐓𝐢𝐭𝐢𝐤 𝐓𝐞𝐦𝐮 𝐀𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐚𝐝𝐢𝐥𝐚𝐧. Salam kemanusiaan🔥 Di dalam HAM, kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak fundamental. Setiap orang berhak memilih, menjalankan, atau tidak menjalankan agama tanpa paksaan. Hak ini dijamin oleh hukum nasional dan internasional. HUMDAY 2025 membuka ruang dialog kritis untuk mendengar pengalaman nyata, merespons penyeragaman identitas dan merumuskan langkah ...
Ringkasan:● Narasi keimanan disalahgunakan negara untuk mengalihkan tanggung jawab atas kegagalan sistemik dalam mitigasi bencana.● Tanggung jawab struktural negara tidak dapat digantikan oleh iman atau kesabaran warga yang paling rentan terdampak.● Ketimpangan gender dan kebutuhan spesifik korban perempuan sering diabaikan dalam penanganan bencana dan distribusi bantuan. Oleh: Widi Iskandar Rangkuti | Konten ini diambil dari kolaborasi akun Instagram JAKATARUB, SEJUK, ...
Ringkasan:● Situasi HAM 2025 memburuk dengan meningkatnya kekerasan negara dan lemahnya penuntasan pelanggaran.● Tindakan aparat menyebabkan banyak korban, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang.● Reformasi sektor keamanan mundur drastis akibat revisi UU TNI dan minimnya partisipasi publik. Republikasi dari KontraS Untuk memperingati Hari HAM Sedunia pada tanggal 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ...
Ringkasan:● Resiliensi menjadi fokus baru dalam menghadapi tekanan sosial, politik, dan kebebasan beragama.● Pegiat lintas iman mendorong penguatan akar rumput yang inklusif dan memberdayakan penyintas intoleransi.● Gerakan lintas iman diarahkan pada spiritualitas ugahari dan perubahan kecil yang bermakna. Oleh: Risdo Simangunsong | Republikasi dari Jakatarub Resiliensi sebagai Napas Perjuangan Resiliensi merupakan kata yang belakangan kian berseliweran dalam diskusi, program, hingga ...
Ringkasan: ● Warga Sukahaji mengalami serangan bersenjata dan penggusuran paksa oleh kelompok ormas.● Aksi penggusuran paksa ini melanggar hukum, merupakan eigenrichting, dan pelanggaran berat HAM.● Warga menuntut negara mengusut tuntas kekerasan, menghentikan kriminalisasi, dan menjamin perlindungan hukum. Republikasi dari LBH Bandung Konflik tanah di Sukahaji masih berlangsung. Warga tengah menghadapi persidangan pada Perkara Nomor 979–984/Pid.B/2025/PN Bdg yang mengkriminalisasi enam warga ...
Ringkasan:● Kalapas Enemawira dinonaktifkan setelah diduga memaksa napi Muslim memakan daging anjing.● Ditjen PAS memproses kasus ini melalui pemeriksaan dan sidang kode etik untuk menentukan sanksi.● DPR mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM serta kebebasan beragama dan meminta pemrosesan hukum. Republikasi dari CNN Indonesia Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Enemawira, Kepulauan Sangihe, Chandra Sudarto dinonaktifkan dari jabatannya atas dugaan memaksa warga binaan ...
Republikasi dari Taylor & Francis Online Judul Asli: Employers’ Duties to Respect the Religious Freedom of Employees at the Workplace: Recent DevelopmentsPenulis: Ioanna Tourkochoriti Abstrak:Bab ini berargumen bahwa rezim hukum yang berlaku di Eropa, yang dibentuk oleh yurisprudensi dari Mahkamah Agung Uni Eropa (Court of Justice of the European Union – CJEU), tidak melindungi hak-hak karyawan secara memadai dibandingkan dengan ...