Republished from Aid to the Church in Need International Executive Summary 2025 In a world where various forms of modern tyranny seek to suppress religious freedom, or try to reduce it to a subculture without right to a voice in the public square, or to use religion as a pretext for hatred and brutality, it is imperative that the followers ...
Pertukaran Pembelajaran Lintas Negara tentang Keselamatan Digital dan Hak Asasi Manusia (JISRA) di Indonesia berhasil mempertemukan pemimpin agama, pemuda, dan changemakers dari berbagai negara. Acara ini bertujuan mengokohkan keamanan daring, mempromosikan tanggung jawab digital, dan mengatasi tantangan global seperti radikalisasi dan polarisasi. Fokus utama program ini adalah menjembatani kesenjangan generasi dan agama. Peserta didorong untuk menjadi agen perubahan yang menggunakan ...
Oleh: Putri Rhodiatul Jannah | Republikasi dari SKP-HAM Sulawesi Tengah Kegiatan Pelatihan Majelis Warga: Membangun Kampung Harmoni dan Tangguh pada 21–23 Oktober 2025 di Kabupaten Poso. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam penguatan peran komunitas dalam PCVE mencegah dan menangani kekerasan ekstrem berbasis komunitas, serta membangun konsep Kampung Harmoni dan Tangguh di wilayah Poso. Dalam hal ini, penguatan peran komunitas dalam PCVE berarti ...
Republikasi dari Amnesty International Indonesia Kondisi hak asasi manusia (HAM) setahun pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalami erosi terparah akibat maraknya kebijakan, tindakan, dan praktik-praktik otoriter, kata Amnesty International Indonesia hari ini. Erosi hak-hak asasi manusia disebabkan oleh pembuatan kebijakan yang populis dan tidak partisipatif, yang terus menjadi pilihan utama alih-alih dialog dengan warga. Dialog baru menjadi pilihan ...
Konten ini diambil dari akun Instagram SETARA Institute Perjalanan dinamika isu Indonesia belum berhenti sampai disini. Dengan kompleksitas yang semakin meningkat di tengah masyarakat SETARA Institute melebarkan sayap risetnya lewat cakupan human security, hak asasi manusia, dan BHAM (Bisnis & HAM). Adanya ekspansi tersebut bertujuan agar para akademisi, pembaca, hingga masyarakat umum dapat dengan mudah memahami tentang dinamika yang terjadi ...
Republikasi dari Amnesty International Indonesia Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi Masyarakat Adat Maba Sangaji mengecam keras putusan Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan, yang hari ini (16/10) menjatuhkan hukuman penjara terhadap sebelas (11) warga masyarakat adat Maba Sangaji dari Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Mereka divonis hanya karena mempertahankan tanah leluhur dan memprotes aktivitas pertambangan nikel oleh PT Position yang ...
Konten ini diambil dari akun Instagram SEJUK Kasus lowongan kerja di Kantor Kemenag Tarakan menunjukkan diskriminasi agama yang dilembagakan oleh negara. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 serta Konvensi ILO No. 111. Sebaliknya, banyak gereja di Indonesia justru mempekerjakan pekerja muslim tanpa mempersoalkan keyakinan mereka. Mereka tetap diberi ruang beribadah dan bekerja secara profesional. ...
The state has resorted to intimidation, arbitrary arrests and systemic silencing of dissent. By: Muhamad Isnur | Republished from The Jakarta Post After civil society organizations submitted an urgent appeal to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights last month, the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) continued gathering evidence showing at least eleven recurring patterns of ...
Konten ini diambil dari akun instagram Aliansi Sumut Bersatu Pada tanggal 3 Oktober 2025, ASB memfasilitasi Diskusi Publik “Urgensi Komitmen Pemerintah untuk Pemenuhan Hak Kelompok Rentan.” Diskusi publik ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, membangun komitmen kolektif, serta merancang langkah-langkah nyata guna menjaminbahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh hak administratif dan perlindungan sosial secara ...
Indeks HAM merupakan studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil ...