Oleh: Defrico Alfan Saputra | Republikasi dari Kaltim Today
Aliansi Advokasi Kebebasan Beribadah (AAKBB) Kaltim bersama perwakilan Gereja Toraja mendatangi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda guna membahas tindak lanjut kasus penolakan pembangunan Gereja Toraja di Sungai Keledang, Samarinda Seberang.
Selama lebih dari satu dekade, pihak gereja belum mendapatkan kepastian untuk membangun tempat ibadah bagi umat Kristiani di kawasan tersebut. Hambatan utama yang dihadapi adalah penolakan dari sejumlah pihak yang diduga dipengaruhi oleh oknum setempat.
Ketua AAKBB Kaltim, Hendra Kusuma, menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pembangunan Gereja Toraja sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan pembangunan gereja tersebut dapat terlaksana.
“Kami sudah pegang SK Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), namun setelah itu mulai ada penolakan, khususnya lurah yang tidak mau memberikan surat domisili, lantaran tidak ada surat pengantar dari RT setempat,” bebernya pada Senin (28/10/2024).
Lebih lanjut, Hendra mengatakan bahwa ada alasan yang tidak mendasar, mengapa Gereja Toraja tidak boleh berdiri di Sungai Keledang.
“Leluhur mereka bilang bahwa tidak boleh ada pembangunan gereja di Sungai Keledang. Menurut kami tidak masuk akal, karena Samarinda ini bukan kota satu agama saja. Padahal kami sudah mengikuti aturan yang ada,” jelasnya.
Dari hasil pertemuan dengan Kesbangpol Samarinda, pihaknya akan kembali menyurati FKUB, untuk diadakannya dialog terkait tindak lanjut pembangunan Gereja Toraja.
“Selanjutnya kami akan koordinasi dengan FKUB lagi, untuk membahas langkah berikutnya seperti apa. Yang jelas, kami ingin pemerintah tidak tebang pilih, jangan hanya berlindung dari kata menjaga ketertiban masyarakat, tapi hanya mementingkan sekelompok orang saja,” tutup Hendra.