Ringkasan:
● Aksi demonstrasi #IndonesiaSadar memicu polemik terkait penggunaan salib di ruang publik.
● Solidaritas lintas iman menuntut keberanian mengkritik kebijakan demi membela kelompok tertindas.
● Persatuan sejati diuji lewat tanggung jawab bersama memperjuangkan keadilan sosial.
Oleh: Angelique Maria Cuaca | Republikasi dari CRCS
Salib merah setinggi lima meter bergerak di antara lautan demonstran. Beberapa kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memikulnya secara bergantian, melewati jalanan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Tak jauh dari sana, saat magrib tiba, sejumlah demonstran Muslim merapatkan saf. Mereka salat beralaskan spanduk-spanduk aksi yang sejak siang terbentang di jalan. Demonstrasi itu menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kebijakan ekonomi, biaya pendidikan, reformasi hukum, hingga kebebasan berpendapat.
Pemandangan yang hadir bertepatan dengan 98 tahun pasca-Sumpah Pemuda tersebut segera menarik perhatian publik. Namun, penggunaan salib justru memicu polemik. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai salib tidak semestinya digunakan untuk kepentingan politik. Menurutnya, salib seharusnya menjadi simbol pembelaan terhadap kaum miskin dan tertindas, bukan digunakan untuk menentang program pemerintah. Ia juga mengaitkan pandangannya dengan ajaran option for the poor, yakni keberpihakan Gereja kepada mereka yang miskin dan tertindas.
Persoalannya terletak pada pemisahan antara membela kaum tertindas dan mengkritik kebijakan pemerintah. Padahal, ketika kebijakan negara turut menentukan siapa yang kehilangan tanah, tempat tinggal, atau akses terhadap sumber penghidupan, kritik terhadap pemerintah dapat menjadi bagian dari pembelaan terhadap mereka yang terdampak.
Salib merah itu sendiri mengingatkan pada perjuangan masyarakat adat Awyu di Papua Selatan mempertahankan tanah ulayat dari ekspansi perkebunan sawit. Di wilayah adat mereka, salib ditancapkan sebagai penanda tanah larangan bagi pihak luar, sekaligus simbol perlawanan untuk melindungi hutan dan warisan leluhur. Ketika diusung kader PMKRI dalam demonstrasi #IndonesiaSadar, salib tersebut kembali menjadi ungkapan keberpihakan terhadap kelompok yang menghadapi ketidakadilan.
Pengalaman Romo Y.B. Mangunwijaya juga memperlihatkan bahwa keberpihakan terhadap kaum miskin tidak dapat dipisahkan dari sikap politik. Ia mendampingi warga bantaran Kali Code yang terancam penggusuran, bahkan pernah menyatakan akan mogok makan jika permukiman mereka digusur paksa. Pada 1989, ia juga membela masyarakat Kedung Ombo yang kehilangan tanah akibat pembangunan waduk. Bagi Romo Mangun, membela kaum miskin berarti berani mempertanyakan kebijakan dan kekuasaan yang membuat mereka kehilangan ruang hidup.
Dengan demikian, kritik terhadap pemerintah tidak serta-merta bertentangan dengan option for the poor. Justru, keberpihakan kepada kelompok tertindas dapat menuntut keberanian untuk mengkritik kekuasaan. Persoalan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih luas: bagaimana warga dengan latar belakang berbeda membangun solidaritas ketika ketidakadilan menimpa kelompok lain? Apa yang sebenarnya membuat mereka menjadi satu bangsa?
Persatuan yang Diuji oleh Ketidakadilan
Persatuan sering dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan di tengah perbedaan. Namun, kehidupan bersama membutuhkan lebih dari sekadar toleransi atau pengakuan terhadap identitas yang berbeda. Persatuan juga menuntut kesediaan untuk membela hak dan ruang hidup orang lain, termasuk mereka yang tidak berasal dari kelompok kita sendiri.
Dalam Inclusion and Democracy (2000), khususnya bab Inclusive Political Communication, Iris Marion Young mengkritik model demokrasi deliberatif yang terlalu mengutamakan argumentasi rasional dan formal sebagai standar komunikasi politik. Menurutnya, standar semacam itu dapat meminggirkan kelompok tertentu karena cara mereka mengungkapkan pengalaman dan menyampaikan aspirasi tidak selalu sesuai dengan bentuk komunikasi yang dianggap lazim. Young mengingatkan bahwa komunikasi politik juga berlangsung melalui pengakuan terhadap orang lain, retorika, narasi, dan protes publik. Demokrasi inklusif perlu memberi tempat bagi beragam cara warga menyampaikan pengalaman dan tuntutan politik mereka.
Pemikiran Young membantu kita membaca kembali kontroversi penggunaan salib dalam demonstrasi #IndonesiaSadar. Salib dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi simbolik yang membawa pesan politik, bukan semata-mata representasi identitas keagamaan. Persoalannya bukan hanya apakah simbol agama pantas hadir dalam demonstrasi, tetapi juga apakah ruang publik memberi tempat bagi warga untuk menyampaikan aspirasi melalui bahasa, pengalaman, dan simbol yang mereka miliki. Tentu, ini tidak berarti setiap penggunaan simbol keagamaan otomatis bebas dari kritik. Makna, konteks, dan pesan politik yang dibawanya tetap perlu diperiksa. Namun, ekspresi politik tidak semestinya dibatasi hanya pada bentuk-bentuk yang dianggap sesuai oleh kelompok dominan.
Meskipun demikian, pengakuan terhadap keragaman ekspresi belum cukup untuk membangun persatuan. Warga juga perlu mengambil tanggung jawab atas ketidakadilan yang dialami orang lain. Masyarakat adat Awyu, misalnya, menghadapi ancaman kehilangan hutan dan tanah ulayat. Di tempat lain, masyarakat berhadapan dengan persoalan pekerjaan, pendidikan, kebebasan sipil, dan penegakan hukum. Pengalaman mereka berbeda, tetapi ketidakadilan tersebut tidak semestinya menjadi urusan kelompok yang mengalaminya saja.
Dalam Responsibility for Justice (2011), melalui gagasan social connection model, Young menjelaskan bahwa mereka yang melalui tindakan dan aktivitasnya turut terhubung dengan proses struktural yang menghasilkan ketidakadilan memiliki tanggung jawab bersama untuk mengubahnya. Tanggung jawab ini berbeda dari menyalahkan seseorang atas suatu peristiwa. Ia berorientasi ke depan: mengajak pihak-pihak yang terhubung dengan proses ketidakadilan untuk bekerja bersama mengubah struktur yang melahirkannya.
Gagasan ini memberi dimensi yang lebih konkret pada solidaritas lintas iman. Seseorang tidak harus berasal dari masyarakat Awyu untuk mengambil bagian dalam perjuangan membela hak mereka atas tanah. Namun, solidaritas tidak cukup diwujudkan melalui simpati atau pernyataan dukungan. Ia menuntut kesediaan untuk memahami keterhubungan kita dengan proses yang menghasilkan ketidakadilan dan mengambil bagian dalam upaya mengubahnya. Dengan demikian, persatuan bukan hanya tentang kesediaan hidup berdampingan, tetapi juga kesediaan memikul tanggung jawab bersama atas kehidupan orang lain.
Jangan Berhenti pada Simbol
Setiap gerakan meninggalkan tanda dalam ingatan publik. Slogan Tritura pada 1966, poster dan atribut dalam Malari 1974, hingga jaket almamater dan bandana pada Reformasi 1998 memperlihatkan bagaimana simbol turut membentuk identitas dan ingatan tentang gerakan mahasiswa. Doreen Lee (2011), dalam kajiannya tentang ikonografi protes di Indonesia, menunjukkan bahwa penampilan aktivis bukan sekadar atribut, tetapi juga bagian dari cara gerakan menyampaikan pesan politik dan membangun identitas kolektif.
Perubahan teknologi komunikasi kemudian memperluas cara gerakan sosial membangun simbol dan menyebarkan tuntutan. Dalam aksi #ReformasiDikorupsi pada 2019, misalnya, tagar dan unggahan media sosial menjadi bagian dari mobilisasi mahasiswa sekaligus membentuk narasi publik tentang gerakan tersebut. Sementara itu, dalam aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta pada 2025 dan 2026, kelompok Suara Ibu Indonesia membawa panci ke jalanan. Benda yang lekat dengan pekerjaan domestik itu dipukul bersama-sama sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.
Simbol membantu sebuah gerakan menarik perhatian publik. Namun, perhatian terhadap simbol juga berisiko menenggelamkan persoalan yang hendak disuarakan. Dalam demonstrasi #IndonesiaSadar, salib merah dan saf salat mudah dikenang sebagai gambaran kerukunan antarumat beragama. Keduanya memang menghadirkan pemandangan penting di tengah masyarakat yang kerap terbelah oleh identitas keagamaan. Namun, merayakan pemandangan tersebut saja tidak cukup.
Salib dan salat itu hadir di tengah tuntutan atas tanah, pendidikan, kebebasan sipil, dan keadilan sosial. Karena itu, keduanya tidak cukup dikenang sebagai simbol toleransi. Makna yang lebih mendasar justru terletak pada kesediaan orang-orang dengan keyakinan berbeda untuk memperjuangkan persoalan bersama.
Pada akhirnya, persatuan tidak diukur dari seberapa indah perbedaan dapat ditampilkan dalam sebuah foto demonstrasi. Persatuan diuji ketika simbol-simbol itu tidak lagi menjadi perhatian, spanduk dilipat, dan kerumunan membubarkan diri. Setelah salib diturunkan dan saf salat kembali terurai, apakah kita masih bersedia memikul perjuangan mereka yang tertindas?
Editor: Andrianor