Informasi Jadwal Agenda Kegiatan Terkini
Kegiatan

KKT II 2026: Kebebasan Beragama dan HAM Jadi Kunci Merawat Toleransi dan Harmoni Indonesia

Alam PUSADAdd Comment

Ringkasan:
● Konferensi Kota Toleran II 2026 di Mimika membahas perlindungan kebebasan beragama dan tantangan harmoni.
● Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menekankan pentingnya jaminan hak konstitusional untuk mencegah diskriminasi keyakinan.
● Pemerintah daerah didorong memperkuat kebijakan inklusif demi menciptakan ruang hidup yang aman dan setara.

Catatan Editor: Poin-poin ringkasan di atas disarikan oleh Andrianor (Editor KBB.id) untuk memudahkan pembaca, dan terpisah dari teks aslinya.

Oleh: Tim Liputan Diskominfo | Republikasi dari mimikakab.go.id


Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dihormati, dilindungi, dan dijamin pemenuhannya. Di tengah keberagaman Indonesia, upaya menjaga toleransi dan harmoni membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah maupun masyarakat.

Persoalan tersebut dibahas dalam Sesi IV – Pleno 2 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 bertema “Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, HAM, dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia”, Senin (16/11/2026), di Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah.

Pleno ini menghadirkan empat narasumber, yakni Peneliti SETARA Institute Harkirtan Kaur; Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin H.R.; Kepala Bidang Bina Lembaga Kementerian Agama Hery Susanto, S.S., M.A.P.; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon Oldrin Parinussa, S.E. Diskusi dipandu oleh moderator Ikhsan Yosarie, Peneliti Senior SETARA Institute.

Dalam pembahasan tersebut, para narasumber mengemukakan beragam perspektif mengenai perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemenuhan hak asasi manusia, serta tantangan pemerintah daerah dalam menjaga kehidupan masyarakat yang toleran dan harmonis.

Dari perspektif masyarakat sipil, Harkirtan Kaur dari SETARA Institute menyoroti pentingnya penguatan moderasi dan upaya berkelanjutan untuk membangun budaya toleransi. Pemerintah perlu hadir sebagai pelindung hak seluruh warga negara, sementara masyarakat perlu menjadikan toleransi sebagai bagian dari budaya kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin H.R. membawa perspektif pemerintah daerah dalam merawat keberagaman dan memperkuat persaudaraan. Pengalaman daerah menjadi aspek penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis sekaligus mewujudkan kota yang maju dan sejahtera.

Dari sisi kebijakan dan kelembagaan keagamaan, Hery Susanto, S.S., M.A.P. dari Kementerian Agama menyoroti pentingnya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penguatan kerukunan membutuhkan peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar tidak terjadi diskriminasi maupun pembatasan hak atas dasar perbedaan keyakinan.

Adapun Kepala Kesbangpol Kota Ambon Oldrin Parinussa, S.E. turut memberikan perspektif mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat komunikasi antarkelompok masyarakat, serta membangun kehidupan yang rukun di tengah kemajemukan.

Diskusi yang dimoderatori Ikhsan Yosarie ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dan gagasan mengenai cara menerjemahkan prinsip kebebasan beragama dan HAM ke dalam kebijakan serta praktik kehidupan masyarakat.

Melalui Sesi IV – Pleno 2 KKT II Tahun 2026, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, mencegah diskriminasi, serta membangun ruang kehidupan yang aman dan setara bagi seluruh masyarakat.

Konferensi Kota Toleran II Tahun 2026 di Mimika menjadi momentum untuk menegaskan bahwa keberagaman bukan sekadar realitas bangsa, melainkan kekuatan yang harus dirawat melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, dialog, persaudaraan, dan semangat saling menghargai.

Editor: Andrianor

Bagikan artikel ini

Informasi Artikel

Kategori
Kegiatan