Informasi Jadwal Agenda Kegiatan Terkini

Koalisi Advokasi KBB Indonesia mengundang kawan-kawan untuk ikut dalam diskusi virtual bulanan: Diskusi Virtual BulananMedia Sosial dan Intoleransi di Indonesia Meningkat tajamnya penggunaan media sosial (medsos), bersamaan dengan maraknya intoleransi antaragama di Indonesia, membuat banyak pihak beranggapan bahwa penggunaan medsos mendorong perilaku intoleran. Namun, studi terbaru Burhanuddin Muhtadi dkk. (2026) membantah anggapan itu. Studi ini hanya mengisyaratkan bahwa di Indonesia, ...

Oleh: Tedi Kholiludin | Republikasi dari eLSA Online Kasus terkatung-katungnya pembangunan Gereja Beth-El Tabernakel (GBT) Kristus Alfa Omega (KAO) di Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang sudah berlangsung sejak 2018, menyisakan banyak masalah dalam tata kelola kebebasan beragama di Indonesia. Yang bisa dilihat di lapangan adalah tentang ketua rukun tetangga atau rukun warga yang keberatan, lalu kepala desa yang ...

Ringkasan:● Penetapan Hari Kepercayaan patut diapresiasi, tetapi pengakuan negara terhadap penghayat masih bersifat setengah hati.● Penghayat masih mengalami diskriminasi sistemik, terutama di bidang pendidikan, fasilitas ibadah, dan birokrasi.● Pemerintah mendesak melakukan koordinasi lintas kementerian guna menjamin kesetaraan hak serta inklusivitas penghayat. Oleh: M Rijal Abdi | Republikasi dari CRCS Pemerintah resmi menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Kebudayaan ...

Republikasi dari PUSAD Paramadina Rekognisi Setengah HatiPernyataan Sikap tentang Penetapan Hari KepercayaanKoalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia Penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan merupakan buah manis perjuangan panjang dan melelahkan para penghayat kepercayaan dalam menuntut hak kewarganegaraan yang setara. Meski menyisakan kekecewaan karena tuntutan agar hari tersebut dijadikan hari libur nasional tidak dikabulkan, momentum ini tetap harus diapresiasi ...

Pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) masih terus terjadi di Indonesia. Kasus-kasus yang muncul di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan KBB belum mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut menjadi sorotan dalam Diskusi Virtual Bulanan Koalisi Advokasi KBB Indonesia bertajuk “Mengenal dan Mendukung Gugus Tugas KBB”, Jumat (19/6/2026). Diskusi berlangsung melalui Zoom dan disiarkan melalui kanal YouTube PUSAD ...

Koalisi Advokasi KBB Indonesia mengundang kawan-kawan untuk ikut dalam diskusi virtual bulanan: Diskusi Virtual BulananMengenal dan Mendukung Gugus Tugas KBB Praktik intoleransi, diskriminasi, dan aksi-aksi persekusi atas nama agama dengan intimidasi dan kekerasan terus berulang. Meskipun hak dan kebebasan beragama atau berkeyakinan dan berkepercayaan (KBB) dijamin di Indonesia, masih sering terjadi pelanggaran atas hak KBB itu – dan kita berada ...

Ringkasan:● Pelatihan Wahid Foundation menyoroti pentingnya perspektif gender dan interseksionalitas dalam advokasi KBB.● Perempuan dan kelompok rentan mengalami diskriminasi KBB berlapis akibat tingkatan relasi kuasa.● Advokasi KBB wajib mengutamakan perlindungan holistik pembela HAM dan pendekatan berbasis pengalaman. Oleh: Ucu Cintarsih | Republikasi dari JAKATARUB Ketika membicarakan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), perhatian publik sering kali tertuju pada peristiwa-peristiwa yang tampak ...

Ilustrasi: Emottawa Blog Oleh: Ruwaidah (Peserta Sekolah Advokasi KBB 2026) Pernahkah kita bertanya mengapa dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul pembedaan antara warga biasa, pemimpin, dan agamawan? Dalam Sapiens: A Brief History of Humankind, Yuval Noah Harari menjelaskan bahwa salah satu peradaban pertama yang tercatat melakukan ekspansi kekuasaan secara militer adalah bangsa Akkad di Mesopotamia yang dipimpin oleh Sargon Agung. Ekspansi ...

Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Sanggau, Kalbar, menghadapi ancaman konflik lahan dan lemahnya hukum adat akibat absennya regulasi formal desa. Menjawab tantangan ini, Desa Tae & Lubuk Sabuk berhasil merumuskan Raperdes MHA. Kolaborasi apik ini menyatukan tata kelola modern dan kearifan lokal: Pemdes menjamin anggaran & transparansi, sementara lembaga adat menjaga bentang alam, melarang eksploitasi, serta melestarikan budaya Dayak. Bagaimana ...

Oleh: Noorhalis Majid (LK3 Banjarmasin) – Republikasi dari Kalimantan Post, 10 Juni 2026 Suatu koalisi masyarakat sipil yang terhimpun dalam Jaringan Antar Iman Indonesia Tolak Perdagangan Orang (JAITPO) menyampaikan pernyataan sikap yang sangat keras. Kelompok ini merupakan kumpulan aktivis lintas iman dari berbagai agama yang tersebar di berbagai daerah, dari Papua hingga Aceh. Mereka adalah para pegiat lapangan yang bekerja ...