Tim penyusun: Asfinawati, Hurriyah, Nanda Saraswati, Nella Sumika Putri, Renata Arianingtyas, Samsul Maarif, Suhadi Cholil, Yogi Febriandi, Zainal A. Bagir Editor: Manunggal K. Wardaya Modul Pendidikan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam proses pembelajaran di klinik KBB. Modul Klinik KBB selain berisikan materi ajar tentang KBB juga memberikan metode pembelajaran klinik yang bersifat interaktif yang ...
Konferensi hak asasi manusia tahun 2024 diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Tahun ini The Conference on Human Rights telah memasuki edisi ke tujuh dan mengusung tema “7th Conference on Human Rights: Human Rights and Sustainable Development in Asia and the Pacific”. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ISFORB mengelola panel agama dan hak asasi manusia (religion and human rights) pada konferensi ...
ISFoRB MENOLAK TEGAS LAHIRNYA SURAT EDARAN BUPATI SINTANG TENTANG ALIRAN AHMADIYAHSIARAN PERSJakarta, 2 Maret 2023Pada tanggal 15 Februari 2023, Bupati Sintang, Jarot Winarno, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 180/0838/KESBANGPOL/2023 tentang pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Sintang. Surat edaran tersebut juga memuat pernyataan bahwa aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat. Dalam surat edaran tersebut, Bupati mengacu kepada Surat Keputusan ...
DUKUNGAN ISFoRB TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA BAGI WARGA AHMADIYAH SIARAN PERSJakarta, 2 Maret 2023Pada bulan Februari 2023, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sukabumi, Daden Sukendar, didesak mundur dari jabatannya karena dianggap mendukung keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Selain menyatakan desakan mundur, ormas-ormas keagamaan anti-Ahmadiyah di Sukabumi juga mengancam akan melakukan demonstrasi jika Daden Sukendar menolak mundur dari jabatannya.Desakan ...
Di atas kertas, sejak era demokratisasi 1998 Indonesia bisa dibilang mengalami kemajuan dari sisi instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari kehadiran tiga dokumen yang dimaksudkan untuk memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti TAP MPR No. XVII/MPR/1998; UU No. 39/1999 tentang HAM, dan juga Amandemen UUD 1945. Namun implementasi hak asasi manusia, ...