Diskriminasi berupa gangguan hak beribadah seperti pelarangan dan pembubaran ibadah hingga penyerangan dan perusakan rumah ibadah dari waktu ke waktu terus bertambah. Diskriminasi sampai persekusi menyasar kelompok agama atau keyakinan minoritas, termasuk penghayat kepercayaan, dari tahun ke tahun. Bergulirnya kasus-kasus tersebut dipicu kesulitan atas berbagai pembatasan dan penolakan izin mendirikan rumah ibadah yang mendasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan ...
Rentang dua dasawarsa advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia bukanlah waktu yang singkat. Di kurun itu, berkembang pendekatan-pendekatan advokasi hingga hari ini. Hal tersebut disampaikan Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies, Zainal Abidin Bagir, dalam Diskusi Virtual Bulanan Dua Dasawarsa Advokasi KBB di Indonesia, yang diselenggarakan Koalisi Advokasi KBB Indonesia, Jumat, 22 Maret 2024. Selain Bagir, dua pembicara ...
Sekber Koalisi Advokasi KBB mengundang kawan-kawan hadir dalam diskusi virtual bulanan: Dua Dasawarsa Advokasi KBB di Indonesia Jumat, 22 Maret 2024, Pukul 14.00-16.00 WIB. Link Zoom Meeting: bit.ly/diskusiKBB-05 | Passcode: koalisikbb Narasumber: Zainal Abidin Bagir (CRCS UGM); Renata Arianingtyas (The Asia Foundation); Ayu Diasti Rahmawati (FISIPOL UGM); dan Alifa Ardhyasavitri (Koalisi Advokasi KBB Indonesia, moderator) Bagaimana perjalanan perjuangan KBB di ...
PUSAD Paramadina menerima kunjungan perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bagian Office of International Religious Freedom, Serena Doan dan Leslie Moorman, yang didampingi perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jordan Elizabeth Younes, Senin, 26 Februari 2024. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Office of International Religious Freedom ke Jakarta untuk bertemu dengan perwakilan Pemerintah Indonesia dan organisasi-organisai masyarakat sipil di Indonesia. ...
Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, para calon anggota legislatif (caleg) Kota Padang berbincang dengan Pelita Padang, beberapa komunitas, serta masyarakat umum mengenai persoalan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Sumatera Barat. Diskusi dengan tajuk Forum Demokrasi itu berlangsung di HD Resto, Pasa Gadang, Kota Padang, Sabtu 9 Februari 2024. Diskusi dimulai oleh moderator dari Pelita Padang, Anjali Sabna, mengenai isu ...
Situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2023 “tidak mengalami perubahan besar”, sebut Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. Kementerian Agama menegaskan bahwa isu beragama dan toleransi “sangat kompleks”. Catatan mereka sepanjang 2023 masih terdapat kasus penolakan pembangunan rumah ibadah di sejumlah wilayah, terjadi tren peningkatan laporan penodaan agama yang dilatari video viral di media sosial, dan diskriminasi penganut ...
Kasus-kasus terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di sepanjang 2023 menunjukkan angka yang rendah untuk negara seluas Indonesia. Meski begitu, hal ini bukan berarti tak penting. Di usia Reformasi yang memasuki ¼ abad, kasus KBB selalu mengingatkan kita bahwa para penggiatnya perlu bekerja lebih keras lagi. Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi, memulai catatannya di atas ...
Bersamaan dengan menguatnya dasar legal dan konstitusional kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia, advokasi KBB pun berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir. Namun tidak jarang ada perbedaan, bahkan ketegangan, dalam mengadvokasi kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran KBB. Sebagian mengedepankan peran advokat atau aktivis yang memperjuangkan pemenuhan hak pihak yang terlanggar, sebagian lainnya mengedepankan peran mediator atau fasilitator yang menjembatani para ...
Bagaimana kelompok rentan berbicara tentang demokrasi? Perkembangan menjelang pemilu Indonesia tahun 2024 telah menunjukkan bagaimana wacana dan ruang demokrasi didominasi oleh narasi yang berfokus pada demokrasi elektoral yang mendukung kepentingan elit politik dan ekonomi. Meski demokrasi elektoral disebut sebagai “partai rakyat”, pada kenyataannya didominasi oleh aspek seremonial dan politik konflik identitas. Sebagai konsekuensinya, hal ini mereproduksi polarisasi sosial, dan pada ...
Hukum adat tersebut merupakan hasil perbincangan sehari-hari yang dilakukan di kedai kopi, di beranda masjid, sekolah, atau balai desa. Itulah hukum hidup masyarakat. … Bagaimana caranya agar bisa dijadikan peraturan daerah (Perda)?Sulistyowati Irianto — Commissioner of Komnas HAM Pencantuman Living Law dalam pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menuai banyak kritik dari kalangan akademisi dan ...