Hukum adat tersebut merupakan hasil perbincangan sehari-hari yang dilakukan di kedai kopi, di beranda masjid, sekolah, atau balai desa. Itulah hukum hidup masyarakat. … Bagaimana caranya agar bisa dijadikan peraturan daerah (Perda)?Sulistyowati Irianto — Commissioner of Komnas HAM Pencantuman Living Law dalam pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menuai banyak kritik dari kalangan akademisi dan ...
Maurisa Zinira Melanjutkan upaya-upaya sebelumnya terkait dengan ranah kebebasan beragama, Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) bekerja sama dengan PUSAD Paramadina dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyelenggarakan konferensi yang memfasilitasi para aktivis dan pemangku kepentingan dari berbagai institusi. untuk berbagi keprihatinan mereka mengenai masalah kebebasan beragama. Konferensi bertajuk “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023” ini ...
Program Studi Agama dan Lintas Budaya/Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration, Universitas Jember; Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham); Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Program Fellowship Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) untuk Angkatan Kelima pada tahun 2023.Program ini berupaya membangun basis ...
Kehadiran Bulan Suci Ramadan senantiasa disambut gempita oleh banyak muslim di Indonesia, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan puasa selama sebulan hampir sebulan penuh; ritual-ritual keagamaan maupun budaya digelar, masjid dan musala ramai dengan aktivitas ibadah, tak ketinggalan pula pernak-pernik terkait ibadah tahunan ini menghiasi setiap sudut jalan maupun gang. Sayangnya, bulan Ramadan juga kerap dihiasi dengan aksi-aksi intoleran oleh sebagian ...
Buku ini menyajikan sejarah pembedaan dan diskriminasi negara terhadap penganut agama leluhur yang dilakukan oleh negara atas nama “agama” atau tepatnya “politik agama.” Agama telah dijadikan sebagai alat legitimasi kuasa oleh kelompok tertentu dan sekaligus kontrol atas kelompok lain. Politik agama dilakukan atas nama kepentingan dan identitas (agama) mayoritas dan infiltrasi terhadap negara melalui kebijakan dan perundang-undangan. Agama didefinisikan secara ...
Di atas kertas, sejak era demokratisasi 1998 Indonesia bisa dibilang mengalami kemajuan dari sisi instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari kehadiran tiga dokumen yang dimaksudkan untuk memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti TAP MPR No. XVII/MPR/1998; UU No. 39/1999 tentang HAM, dan juga Amandemen UUD 1945. Namun implementasi hak asasi manusia, ...
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pada awal Januari 2023 telah memancing kontroversi di media dalam dan luar negeri. Salah satu perubahan yang belum banyak dibahas adalah pasal-pasal terkait agama. Dalam tulisannya di harian Kompas (5 Januari 2023), Rumadi Ahmad menunjukkan adanya beberapa kemajuan. Namun, tak sedikit media internasional yang justru mengkritik keras dan mengklaim adanya pasal-pasal bermasalah, termasuk perluasan pasal tentang ...
Laporan penelitian ini mengidentifikasi proses pemulihan korban KBB, landasan hukum dan jaminan regulasi, serta kerangka peluang dan tantangan dalam penyelesaian tiga kasus KBB: JAI NTB, Syiah Sampang, dan Eks-Gafatar. Sebagai suatu diskursus HAM, buku ini memberikan informasi baru yang berbeda dari laporan-laporan sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada pelanggaran. Padahal, pemulihan terhadap pelanggaran sama pentingnya dengan penyelesaian pelanggaran itu sendiri. Setelah ...
Belakangan ini polemik mengenai nikah beda agama kembali menyeruak dan menghiasi sejumlah media pemberitaan nasional. Sebabnya, permohonan uji materi terhadap Pasal 2 (1) UU 1/1974 memperoleh putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi. Ramos Petege, si pemohon, menganggap UU ini menjadi biang keladi pupusnya rencana dirinya yang katolik untuk menikahi pujaan hatinya yang muslim. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Ketua MK Anwar Usman membacakan ...
Buku Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (Juli 2019, 114 halaman) ini, yang ditulis oleh Zainal Abidin Bagir, Asfinawati, Suhadi, dan Renata Arianingtyas, membahas norma dan praktik pembatasan KBB di Indonesia dan sejauh mana pembatasan itu diperbolehkan atau tidak. Buku ini bermula dari lokakarya para pegiat HAM, khususnya KBB, dan para akademisi pada Juli 2018. Pembahasannya terutama mengacu ...