Pemahaman atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di tengah masyarakat masih membutuhkan pendalaman. Untuk itu, perlu strategi pemberdayaan melalui pendidikan, pengkajian dan kolaborasi bersama para aktor kunci yang berperan besar dalam toleransi beragama serta penghargaan terhadaap keberagaman. “Komnas HAM RI memandang perlu bersinergi dengan berbagai pihak baik institusi, individu, atau aktor-aktor yang memiliki pengaruh dalam mendorong moderasi dan toleransi beragama ...
Buku saku paralegal ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh komunitas agama minoritas di dalam kehidupan sehari-hari. Para penulis mencoba menyajikan pemahaman hak atas kebebasan beragama secara sederhana dengan bahasa yang diharapkan mudah dipahami oleh seluruh pembaca. Di dalam buku saku paralegal ini dibahas tentang jaminan hak atas kebebasan beragama, administrasi kependudukan dan bentuk-bentuk diskriminasi. Buku saku paralegal ini memberi ...
PADA 25-27 Januari 2022, mengambil tempat di Wisma Remaja PGI di daerah Puncak, Jawa Barat, telah berlangsung workshop “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia”. Hadir dalam acara ini 45 orang peserta (sebagiannya tidak lengkap mengikuti semua acara), yang mewakili banyak lembaga yang selama ini bergerak dalam advokasi KBB di Indonesia. Jumlah peserta ini melampaui jumlah undangan semula, ...
Risalah pertemuan ini terutama berisi rekaman proses berlangsungnya workshop “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia”, yang berlangsung pada 25-27 Januari 2022, di Puncak, Jawa Barat. Acara ini dihadiri 45 orang peserta, yang mewakili banyak lembaga yang selama ini bergerak dalam advokasi KBB di Indonesia. Workshop diadakan karena adanya kesadaran bersama bahwa situasi KBB di Indonesia masih menghadapi ...
Laporan ini berawal dari upaya YLBHI mencari tahu apakah pembatasan keagamaan saat Pandemi Covid-19 memunculkan kasus penodaan agama. Saat itu kami menemukan dua (2) kasus penodaan agama terkait pembatasan Covid-19. Tetapi muncul belasan kasus lainnya yang tidak terkait Covid-19. Saat pencarian kasus hendak ditutup kami mencoba memasukkan kata “penistaan agama” sebagai kata kunci pencarian, setelah sebelumnya menggunakan kata “penodaan agama”. ...
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan kumpulan perorangan Indonesia yang memiliki hak beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia, sama seperti semua warga lainnya di Indonesia. Namun demikian, para anggota JAI secara berulang telah lama menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Terkini, penderitaan warga JAI tergambar dalam aksi perusakan masjid dan perumahan warga JAI di Sintang, Kalimantan Barat. Yang patut menjadi perhatian, ...
Meskipun kami telah menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional, hak-hak kami atas tanah dan alam masih dirampas,” ujar Apai Janggut, Kepala Suku Dayak Iban, Sungai Utik. Raymundus, Kepala Desa Sungai Utik, menambahkan bahwa masyarakat adat terus perlu mendapat dukungan agar mampu secara mandiri memperjuangkan hak-hak mereka yang terancam dari berbagai aspek. “Kami sudah mengalami diskriminasi sejak lama,” jelasnya dalam Sidang ...
Di antara pihak yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk turut mengawasi dan mengatasi intoleransi dan ekstremisme adalah penyuluh agama. Peran penyuluh agama strategis karena selama ini mereka bekerja di tingkat paling bawah, desa/kelurahan, menjangkau majelis-majelis taklim, perkumpulan, dan komunitas agama di masyarakat. Modal ini tentunya penting dalam upaya menyebarkan model usaha binadamai dan nirkekerasan di masyarakat.Buku ini adalah upaya ...
Buku ini menyajikan sejarah pembedaan dan diskriminasi negara terhadap penganut agama leluhur yang dilakukan oleh negara atas nama “agama” atau tepatnya “politik agama.” Agama telah dijadikan sebagai alat legitimasi kuasa oleh kelompok tertentu dan sekaligus kontrol atas kelompok lain. Politik agama dilakukan atas nama kepentingan dan identitas (agama) mayoritas dan infiltrasi terhadap negara melalui kebijakan dan perundang-undangan. Agama didefinisikan secara ...
Di atas kertas, sejak era demokratisasi 1998 Indonesia bisa dibilang mengalami kemajuan dari sisi instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari kehadiran tiga dokumen yang dimaksudkan untuk memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti TAP MPR No. XVII/MPR/1998; UU No. 39/1999 tentang HAM, dan juga Amandemen UUD 1945. Namun implementasi hak asasi manusia, ...