Konten ini diambil dari kolaborasi akun Instagram JATAM Malut, Sajogyo Institute, dan 3 lainnya Pada Kamis, 16 Oktober 2025 nanti, di Pengadilan Soasio, Tidore Kepulauan, Maluku Utara akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap 11 warga Maba Sangaji. Mari kita kawal bersama!Pastikan suara keadilan tak dibungkam.Pastikan hak-hak warga dijunjung tinggi.Hadirkan solidaritas untuk 11 warga Maba Sangaji! ...
Oleh: Arina Rahmatika Sore itu (Kamis, 2/10), Bogor membuktikan julukannya sebagai kota hujan. Langit perlahan menggelap, dan bekas hujan masih terasa di halaman Pusat Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Payung, Bogor. Suasana sore itu begitu syahdu, ketika kami rombongan dari Koalisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) melangkah masuk menuju Aula JAI. Udara lembab, tapi suasana hangat. Hari itu bukan sekadar ...
Daan van der Leij | CRCS UGM | November 2021 | vi + 70 pages FOREWORD THE discourse on religion and ecology is growing rapidly for the last two decades. There are at least two main issues in this thriving discourse: first, the responsibility of religion to the environmental crisis; second, how religion or religious instituion respond or play a ...
Zainal A. Bagir, Michael S. Northcott, Frans Wijsen (eds.) | LIT | 2021 | 226 pages FOREWORD The relation of mankind with nature and its position in the universe has been an important topic for philosophers and various other scientists since man started to ask questions. Although our understanding of the geo-physical, ecological and chemical processes has improved enormously over ...
Republikasi dari LBH Bandung MAA, TZH, FE, AR, BAM, MSA, dan MTH tujuh massa aksi Mayday dan penolak RUU TNI di Bandung telah resmi divonis oleh pengadilan. Meski masa hukuman mereka berbeda-beda, negara dengan segala instrumen kuasanya telah menetapkan mereka sebagai terpidana. Tanpa kecuali, negara melalui kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan menghukum para pemrotes ketidakadilan. MSA dan MTH dijatuhi hukuman ...
By: Anthon Jason | Republished from ICRS The complexities of human interactions with landscapes often highlight how greater forces can exacerbate vulnerability and marginalization. When environmental challenges such as deforestation or pollution arise, they disproportionately impact the poor and marginalized, depriving them of their livelihoods and cultural identity. A parallel pattern of resource absorption and development is now seen in ...
The state has resorted to intimidation, arbitrary arrests and systemic silencing of dissent. By: Muhamad Isnur | Republished from The Jakarta Post After civil society organizations submitted an urgent appeal to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights last month, the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) continued gathering evidence showing at least eleven recurring patterns of ...
Republikasi dari Amnesty International Indonesia Merespons tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa hukuman penjara bagi sebelas warga adat Maba Sangaji di Pengadilan Negeri Soasio, Maluku Utara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Tuntutan ini ialah bentuk nyata kriminalisasi terhadap rakyat. Jaksa memberikan pesan bahwa menjaga hutan, sungai, dan alam sebagai sumber kehidupan disebut ‘kriminal.’ Dan sebaliknya, merambah dan merusak ...
Republikasi dari Komnas Perempuan Komnas Perempuan melakukan audiensi dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) untuk membahas persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), serta hambatan pendirian rumah ibadah yang masih dialami sejumlah komunitas di Jakarta pada Rabu (1/10/2025). Komnas Perempuan yang diwakili oleh Dahlia Madanih, Wakil Ketua sekaligus Ketua Gugus Kerja Perempuan dan Kebhinnekaan (GKPK), beserta jajaran Komisioner Chatarina Pancer Istiyani, Daden ...
Konten ini diambil dari akun instagram Aliansi Sumut Bersatu Pada tanggal 3 Oktober 2025, ASB memfasilitasi Diskusi Publik “Urgensi Komitmen Pemerintah untuk Pemenuhan Hak Kelompok Rentan.” Diskusi publik ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, membangun komitmen kolektif, serta merancang langkah-langkah nyata guna menjaminbahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh hak administratif dan perlindungan sosial secara ...