Konten ini diambil dari akun Instagram SEJUK Kasus lowongan kerja di Kantor Kemenag Tarakan menunjukkan diskriminasi agama yang dilembagakan oleh negara. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 serta Konvensi ILO No. 111. Sebaliknya, banyak gereja di Indonesia justru mempekerjakan pekerja muslim tanpa mempersoalkan keyakinan mereka. Mereka tetap diberi ruang beribadah dan bekerja secara profesional. ...
The state has resorted to intimidation, arbitrary arrests and systemic silencing of dissent. By: Muhamad Isnur | Republished from The Jakarta Post After civil society organizations submitted an urgent appeal to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights last month, the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) continued gathering evidence showing at least eleven recurring patterns of ...
Konten ini diambil dari akun instagram Aliansi Sumut Bersatu Pada tanggal 3 Oktober 2025, ASB memfasilitasi Diskusi Publik “Urgensi Komitmen Pemerintah untuk Pemenuhan Hak Kelompok Rentan.” Diskusi publik ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, membangun komitmen kolektif, serta merancang langkah-langkah nyata guna menjaminbahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh hak administratif dan perlindungan sosial secara ...
Indeks HAM merupakan studi pengukuran kinerja negara, sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil ...
Republikasi dari Taylor & Francis Online Judul Asli: How violence and fear constrain international religious freedom diplomacy: Lessons from the case of Asia BibiPenulis: Anne Jenichen & Tusharika Deka Abstrak:Banyak pemerintah di negara-negara Barat mulai mengintegrasikan perlindungan kebebasan beragama ke dalam kebijakan luar negeri mereka. Namun, penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut masih terbatas dan sebagian besar berfokus pada dampak umumnya ...
Republikasi dari elsaonline Senin siang di awal September di Jalan Srikoyo, Surakarta, belasan mahasiswa magang tengah sibuk dengan kegiatan harian mereka. Kantor itu milik Yayasan SPEK-HAM, organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu-isu kesetaraan dan perlindungan korban kekerasan. Suasana yang biasanya tenang berubah tegang dalam hitungan menit. Sekitar pukul 14.00 WIB, empat pria bermotor berhenti di depan kantor. Mereka mengarahkan ...
Sebagai pemantik Diskusi Virtual Bulanan Maret 2025 ini, kami menghadirkan tiga tulisan dari dua narasumber. Tulisan Pertama, Gereja Buldoser, Made Supriatma, menulis, “Melihat apa yang terjadi di Maumere, saya tiba-tiba berpikir: tidakkah ini sesungguhnya persoalan kelas? Para klerus [demikian orang Katolik menyebut orang-orang yang duduk dalam hierarki Gereja] sesungguhnya adalah tuan tanah. Merekalah golongan kaya di Pulau Bunga [Flores] ini. ...
Penulis: Ucu Cintarsih | Republikasi dari Jakatarub Pada Jumat, 14 Februari 2025, berbagai organisasi masyarakat sipil Kota Bandung berkumpul dalam pertemuan Koalisi Jaringan KOPENHAM di Hotel Atlantic City. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas isu dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM), mewadahi konsolidasi organisasi yang bergerak di isu HAM, serta merancang strategi advokasi bersama dalam mendorong terbentuknya Peraturan Daerah ...
Republikasi dari DIAN/Interfidei Isu Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia hingga saat ini masih terus menjadi isu yang perlu untuk diperjuangkan bersama. Hal ini disebabkan karena keberagaman di Indonesia belum sepenuhnya dimaknai sebagai kekayaan Bangsa Indonesia, sebaliknya keberagaman seringkali masih dilihat sebagai ancaman. Upaya penyeragaman pandangan, termasuk pandangan agama masih terus terjadi dengan adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama tertentu, seperti Ahmadiyah, ...
Dalam rangka merespon meningkatnya pelanggaran hak asasi terhadap minoritas agama dan etnis di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, lebih dari 300 pemikir dan intelektual Muslim dari 120 negara sepakat mendeklarasikan perlindungan akan hak-hak minoritas agama dan etnis di negara-negara mayoritas Islam. Hal ini dikenal dengan istilah “Deklarasi Marrakesh” dan dibentuk pada 29 Januari 2016. Sejak ...