Indonesia adalah negeri bagi banyak suku, agama, dan keyakinan. Namun, tak banyak yang memikirkan bagaimana negara memenuhi hak-hak mendasar untuk perlindungan atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Untuk itu, mereka yang berjumlah sedikit itu harus terus bertemu dan saling mendukung, memperjuangkan KBB. Pesan di atas disampaikan Anggota Dewan Pengarah Sekretariat Bersama Koalisi Advokasi KBB Indonesia (Sekber KBB), Ahsan Jamet ...
Republikasi dari Potret Maluku Stigma terhadap masyarakat adat tidak beradab dan menganut aliran sesat masih banyak beredar di jagat digital. Untuk mengubah stigma tersebut, digelarnya International Conference on Indigenous Religions (ICIR) ke-6 di Kota Ambon. Kegiatan yang berlangsung di kampus Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon pada Rabu (23/102024) kemarin itu digelar dalam sorotan tema “Mewujudkan Demokrasi Melalui Kolaborasi Lintas ...
Anggapan masyarakat adat tidak beradab dan menganut aliran sesat masih banyak beredar di jagat digital. Ketika melakukan penelusuran kata Naulu di Google, misalnya, maka stigma yang muncul di internet adalah tuduhan bahwa Naulu adalah suku pemenggal kepala orang. Hal tersebut disampaikan Aharena Matoke yang mewakili perempuan adat dan suaminya, Patty Nahatue, Ketua Adat Naulu, dari Pulau Seram, Maluku, dalam penyelenggaraan ...
Sebagai komitmen menguatkan advokasi terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (selanjutnya disebut KBB) di Indonesia, Koalisi Advokasi KBB Indonesia yang terdiri dari 73 lembaga bertemu dalam konferensi di Wisma Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Puncak, Bogor, 17-20 September 2024. Berlangsung untuk ketiga kalinya sejak 2022, Konferensi bertajuk Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia ini mempertemukan para akademisi, aktivis, pengelola ...
Oleh: Rezza Prasetyo Setiawan Di dalam demokrasi Indonesia pascakolonial, yang sangat terpengaruh politik identitas berbasis agama, hukum dan peraturan menjadi garda depan bagi perebutan kepentingan-kepentingan melalui politik pembuatan kebijakan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada Januari 2023, hadir untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dalam beberapa hal, isinya memang menunjukkan kemajuan. Namun demikian, pertimbangan ulang secara mendasar masih diperlukan, terutama agar ...
Advokasi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan kian menguat seiring dengan perkembangan riset tentangnya. Dalam catatan perwakilan Intersectional Collaboration for Indigenous Religions (ICIR), Makrus Ali, riset-riset tersebut bukan hanya menyoroti bangunan pengetahuan (episteme) konsep “kepercayaan” dan “agama leluhur.” Mereka melangkah ke arah percakapan antar masyarakat sipil, komunitas, dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Yang perlu menjadi isu advokasi ke depan adalah perluasannya. ...
Kasus-kasus terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di sepanjang 2023 menunjukkan angka yang rendah untuk negara seluas Indonesia. Meski begitu, hal ini bukan berarti tak penting. Di usia Reformasi yang memasuki ¼ abad, kasus KBB selalu mengingatkan kita bahwa para penggiatnya perlu bekerja lebih keras lagi. Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi, memulai catatannya di atas ...
LAPORAN ini berisi hasil-hasil dan rekaman proses berlangsungnya konferensi “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2023”, yang berlangsung pada 22-24 Agustus 2023, di Puncak, Jawa Barat. Acara ini dihadiri 74 orang peserta yang mewakili lembaga-lembaga yang selama ini bergerak dalam advokasi KBB di Indonesia. Mereka terutama berasal dari para pegiat LSM yang bekerja dalam advokasi KBB, para ...
PADA 25-27 Januari 2022, mengambil tempat di Wisma Remaja PGI di daerah Puncak, Jawa Barat, telah berlangsung workshop “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia”. Hadir dalam acara ini 45 orang peserta (sebagiannya tidak lengkap mengikuti semua acara), yang mewakili banyak lembaga yang selama ini bergerak dalam advokasi KBB di Indonesia. Jumlah peserta ini melampaui jumlah undangan semula, ...
Meskipun kami telah menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional, hak-hak kami atas tanah dan alam masih dirampas,” ujar Apai Janggut, Kepala Suku Dayak Iban, Sungai Utik. Raymundus, Kepala Desa Sungai Utik, menambahkan bahwa masyarakat adat terus perlu mendapat dukungan agar mampu secara mandiri memperjuangkan hak-hak mereka yang terancam dari berbagai aspek. “Kami sudah mengalami diskriminasi sejak lama,” jelasnya dalam Sidang ...