Informasi Jadwal Agenda Kegiatan Terkini
Selengkapnya

Alissa Wahid: Demokrasi Harus Melindungi Hak Individu, Bukan Sekadar Harmoni Sosial

Ringkasan:● Demokrasi harus melindungi hak individu, bukan sekadar menjaga harmoni sosial.● Mayoritarianisme dan penegakan hukum lemah memicu intoleransi serta ekstremisme berbasis agama.● Transformasi narasi inklusif dan kebijakan berdasar hak asasi diperlukan untuk melawan intoleransi. Republikasi dari Yayasan Fahmina Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA) menyelenggarakan Forum Internasional bertajuk “Cross-Country Learning on Youth, Digital Safety, and Human Rights” di Jakarta. Kegiatan ini diikuti ...

Meditasi Mindfulness: Membangun Pemahaman dan Harmoni Antaragama di Indonesia

Republikasi dari BRILL Judul Asli: Mindfulness Meditation: Building Interreligious Understanding and Harmony in IndonesiaPenulis: Sentot, Uun Triya Tribuce, dan Aryanto Firnadi Abstrak: Meditasi mindfulness adalah sebuah teknik meditasi yang melibatkan pengamatan terhadap pikiran dan tubuh untuk meningkatkan kesadaran. Praktik meditasi ini telah menjadi tren baru di masyarakat, ditandai dengan munculnya berbagai pusat meditasi dan meningkatnya jumlah peminat. Salah satu pusat ...

Hak atas Kebebasan Beragama dalam Masyarakat Sekuler Modern: Perspektif Teologis dengan Rujukan pada Teologi Ortodoks

Republikasi dari BRILL Judul Asli: The Right to Religious Freedom in Modern Secular Society: A Theological Perspective with Reference to Orthodox TheologyPenulis: Elisabeth Gräb-Schmidt Abstrak:Bab ini membahas makna dan relevansi hak atas kebebasan beragama dalam masyarakat sekuler modern dari perspektif teologi, dengan dialog antara pemikiran Reformasi Martin Luther dan etika sosial Ortodoks sebagaimana dirumuskan dalam dokumen For the Life of the World. ...

Diskusi Ketua Umum PGI dan Sekber Gokesu: Bencana sebagai Momentum Memperjuangkan Keadilan Ekologis

Ringkasan:● Bencana ekologis di Sumatera Utara dimaknai sebagai momentum memperkuat perjuangan keadilan ekologis lintas sektor.● Diskusi menekankan pentingnya strategi advokasi terkoordinasi dari tingkat lokal hingga nasional.● PGI dan Sekber Gokesu mendorong kolaborasi media, kampus, lintas iman, dan solidaritas basis masyarakat. Republikasi dari PGI Diskusi antara Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumene Sumatera Utara (Sekber ...

Pembatasan yang Tidak Sah: Pembubaran Ibadah dan Siklus Kekerasan Berbasis Agama terhadap Anak

Tulisan Keempat (Catatan Akhir Tahun KBB 2025) Oleh: Johanna G. S. D. Poerba dan Nabila Syahrani, LeIP Pendahuluan Sepanjang tahun 2024, SETARA Institute mencatat adanya 260 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia, yang terdiri dari 402 tindakan pelanggaran. Dari keseluruhan tindakan pelanggaran tersebut, 159 tindakan dilakukan oleh aktor negara dalam 50 kasus, sedangkan 243 tindakan lainnya dilakukan ...

Gerakan Nurani Bangsa Sampaikan Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2026, Soroti Sejumlah Persoalan

Ringkasan:● GNB menegaskan pentingnya demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan HAM sebagai fondasi kebangsaan.● Penanganan konflik Papua harus beralih dari pendekatan militeristik ke pendekatan kemanusiaan dan dialogis.● Pemerintah diminta meningkatkan perlindungan kebebasan berekspresi, pengelolaan lingkungan, dan penanganan bencana yang adil. Republikasi dari PGI Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty, bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB), antara ...

Mengganti PBM 2006 dengan Ranperpres Kerukunan: Patut Didukung, tetapi Sesudah Diperbaiki

Tulisan Ketiga (Catatan Akhir Tahun KBB 2025) Oleh: Ihsan Ali-Fauzi Serangan terhadap sejumlah murid Kristen yang sedang retret di Cidahu (Sukabumi, Jawa Barat), pada Juni 2025, kembali menaikkan isu kontroversial terkait PBM 2006, regulasi yang sekarang ada tentang pendirian rumah ibadat. Kabar mengenai peristiwa itu sendiri tersebar luas karena media massa cukup luas memberitakannya,[1] dan menjadi viral antara lain berkat ...

UU KUHP Baru soal Hasut Seseorang Agar Tidak Beragama Diuji ke MK

Ringkasan:● Sembilan mahasiswa menggugat pasal penghasutan tidak beragama dalam KUHP Baru ke Mahkamah Konstitusi.● Frasa “menghasut” dianggap multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi diskusi ilmiah serta kebebasan berkeyakinan.● Pemohon meminta MK membatalkan pasal karena mengancam kebebasan berkeyakinan dan berpendapat. Oleh: Yosafat Diva Bayu Wisesa | Republikasi dari IDN Times Sembilan orang mahasiswa Fakultas Hukum mengajukan uji materiil terhadap Pasal 302 ayat 1 ...

Memikirkan Ulang Ruang Sakral: Kebun Komunitas dan Lanskap Keberagamaan yang Berubah (Rethinking Sacred Space: Community Gardens and the Changing Landscape of Religion)

Ringkasan:● Institusi agama konvensional mulai digantikan oleh praktik spiritualitas sehari-hari yang lebih personal dan inklusif.● Kebun komunitas menjadi ruang sakral alternatif tempat orang menemukan makna, etika, dan ketenangan.● Pendekatan ini menantang dikotomi agama-nonagama dan menegaskan pentingnya kebersamaan ekologis. Oleh: Fuji Riang Prastowo | Republikasi dari ICRS Contemporary discussions on religion and spirituality increasingly reflect shifts in how individuals seek meaning, ...

Masih Ada Kasus Pelarangan Beribadah di Indonesia pada 2025

Oleh: Akbar Ridwan | Republikasi dari Databoks Jenis Tindakan terkait Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia (Desember 2024-November 2025) Nama Data Nilai Pelarangan beribadah 14 Perusakan 9 Penolakan pembangunan 6 Penyegelan 4 Persekusi 4 Intimidasi 4 Tangkap sewenang-wenang 1 Diskriminasi 1 Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), setidaknya ada 32 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan ...